|
Suket Ijazah Gibran Batal, Jabatan Wakil
Presiden Tetap? Firdaus
Arifin : Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan
& Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat. |
KOMPAS.COM, 31 Oktober 2026
|
ADA ironi dalam kehidupan bernegara. Surat keterangan yang
diterbitkan pada 2019, ketika pemegangnya belum menduduki jabatan nasional,
kini menjadi persoalan hukum yang menyentuh kedudukan Wakil Presiden. Surat itu tidak pernah dimaksudkan sebagai keputusan politik.
Namun, ketika keabsahannya dibatalkan pengadilan, pertanyaan yang muncul
justru berkaitan dengan masa depan kekuasaan. Mahkamah Agung, Jumat (30/10/2026), mengabulkan permohonan kasasi
dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai Surat Keterangan Penyetaraan
Pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Dalam amar singkat yang dipublikasikan melalui informasi perkara
MA, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili
sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Putusan tersebut mengubah kedudukan hukum surat keterangan yang
selama ini dipersoalkan. Namun, akibatnya terhadap jabatan Wakil Presiden
tidak sesederhana yang mungkin dibayangkan. Apakah pembatalan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan
pencalonan dengan sendirinya menggugurkan keabsahan jabatan? Ataukah
pelantikan telah menutup seluruh kemungkinan mempersoalkan persyaratan
tersebut? Kedua pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan mengikuti
arus perdebatan politik. Hukum administrasi dan hukum tata negara mempunyai
cara kerja berbeda. Keduanya saling berhubungan, tetapi tidak selalu
menghasilkan akibat hukum yang sama. Legalitas Dalam hukum administrasi negara, keputusan pejabat pemerintahan
tidak menjadi sah hanya karena diterbitkan oleh lembaga negara. Keabsahannya bergantung pada kewenangan pejabat, prosedur
penerbitan, dan kesesuaian substansinya dengan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan menempatkan unsur-unsur tersebut sebagai dasar untuk menilai
keabsahan keputusan pemerintahan. Surat keterangan penyetaraan pendidikan merupakan keputusan
administratif yang mempunyai akibat hukum. Melalui dokumen tersebut, otoritas
pendidikan memberikan pengakuan terhadap jenjang pendidikan yang ditempuh
seseorang. Pengakuan demikian tidak boleh diberikan secara sembarangan.
Apalagi ketika dokumen tersebut kemudian dipergunakan untuk memenuhi
persyaratan menduduki jabatan publik. Karena itu, putusan MA yang mengabulkan gugatan pembatalan Suket
harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan
administrasi pemerintahan. Namun, ada persoalan yang perlu dijernihkan. Pembatalan keputusan
administrasi dapat terjadi karena kesalahan kewenangan, prosedur, ataupun
substansi. Ketiganya mempunyai karakter dan konsekuensi hukum berbeda. Jika kesalahan terletak pada kewenangan pejabat penerbit, belum
tentu keadaan faktual yang diterangkan dalam dokumen tersebut tidak benar.
Demikian pula, cacat prosedural tidak selalu berarti persyaratan
substantifnya tidak terpenuhi. Sebaliknya, apabila pengadilan menemukan bahwa dasar penyetaraan
pendidikan tidak memenuhi ketentuan hukum, persoalannya menjadi lebih
mendasar. Itulah sebabnya pertimbangan hukum lengkap MA penting untuk
dibaca. Amar singkat yang telah diumumkan menjelaskan hasil perkara.
Namun, alasan yang menyebabkan majelis hakim membatalkan surat keterangan
tersebut belum dapat dipastikan sebelum salinan lengkap tersedia. Dalam negara hukum, putusan pengadilan tidak boleh ditafsirkan
melampaui apa yang sesungguhnya diputus. Persyaratan Persoalan menjadi lebih rumit ketika surat keterangan yang
dibatalkan pernah berkaitan dengan persyaratan pencalonan Wakil Presiden. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menentukan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Ketentuan ini merupakan persyaratan substantif. Artinya,
seseorang tidak cukup hanya menyerahkan dokumen pendidikan. Dokumen tersebut
harus membuktikan keadaan yang sesuai dengan persyaratan undang-undang. Namun, terdapat perbedaan antara dokumen pembuktian dan fakta
yang hendak dibuktikan. Surat keterangan penyetaraan merupakan instrumen administratif.
Sementara kualifikasi pendidikan merupakan keadaan substantif yang menjadi
objek pengakuan administratif. Pembatalan instrumen pembuktian dapat memengaruhi dasar pengakuan
tersebut. Namun, pembatalan itu tidak selalu identik dengan pembuktian bahwa
kualifikasi pendidikan seseorang tidak pernah terpenuhi. Dalam konteks Gibran, persoalan ini semakin penting karena
sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menyinggung masalah dokumen pendidikan
dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah,
sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar
penyetaraan setingkat sekolah menengah atas sebagaimana disyaratkan
undang-undang. Meski demikian, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima
karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Perbedaan antara pertimbangan dan amar putusan tidak boleh
diabaikan. Pernyataan mengenai bukti pendidikan bukanlah amar yang
membatalkan hasil pemilihan atau memberhentikan Wakil Presiden. Kini, dengan adanya putusan MA mengenai Suket, muncul
perkembangan hukum lain yang perlu dinilai menurut objek dan batas
kewenangannya sendiri. Dua putusan tersebut tidak boleh diperlakukan seolah-olah
merupakan satu keputusan yang secara otomatis mengakhiri jabatan. Finalitas Pemilihan umum memerlukan kepastian mengenai kapan suatu hasil
menjadi final. Tanpa batas penyelesaian sengketa, proses pemilihan dapat
terus dipersoalkan sekalipun pemerintahan telah berjalan. Karena itu, konstitusi memberikan kewenangan kepada MK untuk
memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Setelah pasangan terpilih dilantik, kedudukan hukumnya berubah.
Mereka tidak lagi menjadi peserta pemilihan, melainkan pejabat negara yang
memperoleh kewenangan langsung berdasarkan konstitusi. Perubahan tersebut membawa akibat hukum yang tidak kecil.
Persoalan persyaratan pencalonan pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme
hukum pemilu. Sementara pemberhentian pejabat setelah pelantikan tunduk pada
mekanisme konstitusional yang berbeda. Namun, finalitas pemilu tidak boleh dipahami sebagai pengampunan
terhadap semua kemungkinan pelanggaran hukum dalam proses pencalonan. Pelantikan tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah dokumen yang
tidak sah menjadi sah. Ia juga tidak dengan sendirinya menghapus tanggung
jawab pejabat yang menerbitkan keputusan administrasi secara melawan hukum. Sebaliknya, pembatalan dokumen administratif tidak otomatis
membatalkan seluruh tindakan hukum yang pernah menggunakan dokumen tersebut. Keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon, penetapan hasil
pemilu, dan pelantikan merupakan tindakan hukum yang mempunyai dasar
kewenangan masing-masing. Masing-masing tidak dapat dianggap kehilangan kekuatan hukum
hanya karena satu dokumen pendukungnya kemudian dibatalkan. Di sinilah perlu dibedakan antara finalitas hasil pemilihan dan
pertanggungjawaban atas tindakan administrasi. Finalitas melindungi kepastian hasil pemilu. Pertanggungjawaban
administrasi memastikan bahwa keputusan pemerintah tetap dapat diuji menurut
hukum. Keduanya harus dipertahankan tanpa menjadikan salah satunya
alasan untuk meniadakan yang lain. Konstitusi Pertanyaan berikutnya lebih mendasar. Apakah ketidakabsahan
dokumen penyetaraan pendidikan dapat menjadi dasar untuk mempersoalkan
keberlangsungan jabatan Wakil Presiden? Pasal 7A UUD 1945 memberikan kemungkinan pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum
tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Frasa “tidak lagi memenuhi syarat” menyimpan persoalan penafsiran
yang menarik. Secara gramatikal, frasa tersebut dapat dimaknai sebagai keadaan
ketika seseorang semula memenuhi persyaratan, tetapi kemudian kehilangan
persyaratan itu selama menjabat. Lalu, bagaimana jika persoalan persyaratan justru diduga telah
ada sejak pencalonan, tetapi baru memperoleh kejelasan hukum setelah
pelantikan? Apakah keadaan demikian termasuk dalam pengertian tidak lagi
memenuhi syarat? Konstitusi tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai
persoalan temporal tersebut. Penafsiran yang terlalu luas dapat membuka kemungkinan setiap
sengketa administratif sebelum pemilihan digunakan untuk mempersoalkan
jabatan setelah pelantikan. Sebaliknya, penafsiran yang terlalu sempit dapat menimbulkan
persoalan ketika terdapat bukti bahwa suatu persyaratan substantif ternyata
tidak terpenuhi sejak awal. Karena itu, persoalan tersebut memerlukan penafsiran
konstitusional yang memperhatikan hubungan antara persyaratan jabatan,
kepastian hasil pemilihan, dan mekanisme pertanggungjawaban pejabat negara. Yang harus dibuktikan bukan semata-mata bahwa suatu dokumen telah
dibatalkan, melainkan apakah keadaan hukum yang ditemukan memenuhi alasan
pemberhentian sebagaimana dimaksud konstitusi. Pembatalan Suket dapat menjadi fakta hukum yang relevan. Namun,
relevansi tidak sama dengan akibat pemberhentian yang otomatis. Konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri apabila
Presiden atau Wakil Presiden hendak diberhentikan dalam masa jabatan. Pasal 7B UUD 1945 mengatur keterlibatan DPR, MK, dan MPR. DPR terlebih dahulu menyatakan pendapat mengenai dugaan
terpenuhinya alasan pemberhentian. Pendapat tersebut diperiksa dan diputus
MK. Apabila proses berlanjut sesuai persyaratan konstitusi, MPR mengambil
keputusan mengenai pemberhentian. Prosedur tersebut bukan formalitas yang dapat dilewati karena
terdapat putusan pengadilan lain. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili perkara
administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Namun, MA
tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk memberhentikan Wakil
Presiden. Demikian pula, putusan MA tidak dapat menggantikan pemeriksaan MK
dalam mekanisme Pasal 7B. Putusan peradilan administrasi dapat menjadi bahan pembuktian
yang penting. Namun, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan
pemberhentian harus dilakukan oleh lembaga yang ditentukan konstitusi. Pembagian kewenangan demikian justru merupakan inti negara hukum. Sebab, negara hukum tidak hanya menuntut agar keputusan
pengadilan dihormati. Negara hukum juga menghendaki agar setiap lembaga
menjalankan kewenangannya dalam batas yang ditentukan. Tanpa batas tersebut, putusan hukum dapat berubah menjadi alat
untuk mencapai akibat politik yang sesungguhnya tidak diperintahkan oleh
pengadilan. Kepastian Perkara Suket Gibran memperlihatkan bahwa persoalan administrasi
yang tampak sederhana dapat menimbulkan pertanyaan konstitusional yang jauh
lebih besar. Sebuah dokumen pendidikan dapat diuji dan dibatalkan oleh
pengadilan. Pejabat penerbitnya wajib menghormati dan melaksanakan putusan
menurut amar yang dijatuhkan. Namun, konsekuensi pembatalan dokumen tidak dapat begitu saja
diperluas menjadi pemberhentian Wakil Presiden. Sebaliknya, keberlangsungan jabatan juga tidak boleh dijadikan
alasan untuk mengabaikan putusan pengadilan atau menutup pemeriksaan terhadap
kemungkinan pelanggaran hukum. Kedua hal itu harus berjalan bersama. Kepastian hukum tidak berarti mempertahankan semua keputusan yang
pernah diterbitkan pemerintah. Kepastian hukum justru menuntut agar keputusan
yang keliru dapat diperbaiki melalui prosedur yang sah. Pada saat yang sama, kepastian konstitusional mengharuskan agar
jabatan negara tidak dapat diakhiri melalui mekanisme yang tidak dikenal UUD
1945. Karena itu, pertanyaan “Suket batal, jabatan tetap?” tidak dapat
dijawab hanya dengan menyatakan bahwa putusan MA telah mengakhiri seluruh
persoalan. Suket yang dibatalkan mempunyai akibat hukum administratif.
Namun, jabatan Wakil Presiden tidak otomatis berakhir karenanya. Apabila timbul persoalan mengenai persyaratan konstitusional,
pembuktiannya harus ditempuh melalui mekanisme tersendiri. Di situlah hukum
berbeda dari politik. Politik dapat bergerak mengikuti dukungan dan desakan. Hukum
menuntut alasan, bukti, kewenangan, dan prosedur. Pada akhirnya, negara hukum tidak boleh menjadikan konstitusi
sebagai tempat berlindung dari kesalahan administrasi. Namun, kesalahan
administrasi pun tidak boleh dijadikan alasan untuk melompati konstitusi. Sebab, konstitusi tidak disusun untuk mempertahankan ataupun
menjatuhkan seseorang. Ia hadir agar kekuasaan, siapa pun yang
menjalankannya, tetap tunduk pada hukum. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/10/31/08400001/suket-ijazah-gibran-batal-jabatan-wakil-presiden-tetap-?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar