Minggu, 08 November 2026

 

Senyap DPR Setelah Putusan Gibran

Redaktur Editorial 2 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026

 

 

                                                           

·      Tanggung jawab politik partai-partai diuji setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka.

 

·      Partai semestinya mengurai perkara, memanggil lembaga yang berkaitan dengan isu ini, dan memastikan catatan MK ditindaklanjuti.

 

·      Kesetiaan kepada koalisi tak boleh menghapus kewajiban memastikan pejabat negara memenuhi persyaratan jabatan.

 

PARTAI-partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat mendadak senyap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ihwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Padahal sejumlah anggota lembaga itu sebelumnya menerima masyarakat sipil yang meminta pengguliran hak angket untuk menyelidiki polemik ijazah Gibran.

 

Mahkamah memang tidak membatalkan pencalonan ataupun mendiskualifikasi Gibran. Gugatan atas syarat pencalonan pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun hakim konstitusi mencatat tidak adanya bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang sah untuk penyetaraan ijazah sekolah menengah atas Gibran—syarat minimal pencalonan. Mahkamah menyatakan tidak memiliki kewenangan membatalkan atau mencopot jabatan. Karena itu, konsekuensi hukum putusan tersebut masih menjadi pertanyaan.

 

Di sinilah tanggung jawab politik partai diuji. Mereka tak perlu buru-buru memvonis Gibran melanggar hukum atau mendorong pemakzulan. Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden: proses di DPR, pengujian MK, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun kehati-hatian hukum bukan alasan mengabaikan pengawasan. Partai semestinya mengurai perkara, memanggil lembaga yang berkaitan dengan isu ini, dan memastikan catatan MK ditindaklanjuti. Kenyataannya, sebagian elite justru meminta polemik dikubur “demi stabilitas nasional”.

 

Dalih stabilitas menutupi persoalan lebih besar: keberanian partai mengontrol kekuasaan ketika perkara menyentuh lingkaran Istana. Berlindung di balik proses hukum di pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung bukan alasan untuk lepas tangan. Peradilan dan pengawasan parlemen memiliki fungsi berbeda. Setelah MA mengabulkan gugatan kasasi terkait dengan surat keterangan ijazah Gibran, partai-partai pendukung Presiden Prabowo Subianto perlu menjelaskan sikap.

 

Kalkulasi koalisi tampaknya lebih menentukan sikap ketimbang suara pemilih. Gejala ini mengingatkan pada konsep competitive authoritarianism Steven Levitsky dan Lucan Way: sistem yang mempertahankan pemilu, parlemen, dan pengadilan, tapi arena persaingannya tidak setara. Institusi demokrasi tetap hidup, tapi dominasi elite menjinakkan daya kritisnya. Pengawasan melemah karena aktor politik memilih tiarap demi kenyamanan. Partai menghitung risiko berseberangan dengan Istana, termasuk dampaknya terhadap logistik dan karier elite.

 

DPR memang bukan hakim. Namun, ketika muncul kejanggalan dalam pemenuhan syarat pejabat negara, parlemen wajib memastikan publik memperoleh jawaban berdasarkan fakta hukum. Polemik ini bukan sekadar urusan dokumen administratif, melainkan juga ujian hubungan partai, parlemen, dan eksekutif.

 

Demokrasi diukur dari kesediaan wakil rakyat mengawasi penguasa, terutama saat pengawasan mengusik koalisi. Mandat partai berasal dari bilik suara, bukan beranda Istana. Kesetiaan kepada koalisi tak boleh menghapus kewajiban memastikan pejabat negara memenuhi persyaratan jabatan. Catatan MK menuntut jawaban: akankah partai menggunakan kewenangannya atau membiarkan pengawasan surut demi keharmonisan dengan kekuasaan? ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/sikap-partai-dpr-pemakzulan-gibran-2302869

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar