Jumat, 13 November 2026

 

Gibran, Mundur Lebih Terhormat daripada Memaksakan Jabatan

Djohermansyah Djohan : Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014

KOMPAS.COM, 11 November 2026

 

 

                                                           

WACANA pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik persyaratan pendidikan dan putusan lembaga peradilan bukan sekadar persoalan masa depan politik seorang wakil presiden.

 

Ini merupakan ujian serius bagi etika kekuasaan, tanggung jawab konstitusional, dan kedewasaan demokrasi Indonesia.

 

Jika niat pengunduran diri itu benar-benar diwujudkan, saya melihatnya justru dapat membawa sejumlah dampak positif bagi kehidupan ketatanegaraan kita. Bahkan, manfaatnya bisa menjalar hingga ke daerah.

 

Sebab, persoalan mendasar yang dipertaruhkan bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana seorang pejabat mempertanggungjawabkan kelayakan dirinya di hadapan hukum, konstitusi, dan rakyat.

 

Dalam demokrasi, keberanian mempertahankan jabatan memang diperlukan. Namun, keberanian melepaskan jabatan ketika muncul persoalan serius mengenai legitimasi dan kelayakan diri jauh lebih penting. Jabatan tidak boleh dipertahankan dengan mengorbankan kehormatan institusi negara.

 

Jabatan Bukan Hak Pribadi

 

Dalam negara demokrasi, jabatan publik bukanlah hak pribadi yang boleh dipertahankan dengan segala cara.

 

Jabatan merupakan amanah yang diperoleh melalui mekanisme konstitusional dan harus dijalankan berdasarkan persyaratan hukum.

 

Karena itu, ketika muncul persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan untuk menduduki jabatan, seorang pejabat semestinya memiliki keberanian untuk mengevaluasi dirinya sendiri.

 

Jangan sampai kekuasaan justru dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.

 

Di sinilah pengunduran diri dapat menjadi pilihan terhormat. Tidak perlu menunggu tekanan politik membesar, konflik kelembagaan berkepanjangan, atau proses pemakzulan yang berpotensi menguras energi bangsa.

 

Seorang pejabat yang bersedia mundur ketika menghadapi persoalan mendasar terkait kelayakan jabatannya justru menunjukkan sikap kesatria. Ia menempatkan kepentingan institusi dan negara di atas kepentingan mempertahankan kekuasaan pribadi.

 

Bagi Gibran, apabila pengunduran diri itu benar-benar dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, langkah tersebut dapat menjadi jalan untuk menjaga kehormatan dirinya sekaligus meredakan polemik nasional.

 

Mundur bukan berarti mengakhiri seluruh perjalanan politik. Pintu untuk kembali ke panggung politik tetap terbuka sepanjang yang bersangkutan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

 

Yang perlu digarisbawahi, pengunduran diri bukan pengakuan otomatis atas suatu pelanggaran hukum.

 

Persoalan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

 

Namun, secara etis, kesediaan melepaskan jabatan ketika menghadapi persoalan serius merupakan bentuk tanggung jawab seorang pejabat publik.

 

Preseden bagi Kepala Daerah

 

Ada satu dampak yang menurut saya sangat penting, yakni bagi tata kelola pemerintahan daerah.

 

Indonesia memiliki 546 daerah otonom yang terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota. Di dalamnya terdapat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh mandat melalui pemilihan untuk menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat.

 

Bagaimana jika setelah dilantik, belakangan ditemukan persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah?

 

Misalnya, terkait ijazah, batas usia, status kewarganegaraan, atau penggunaan dokumen persyaratan yang tidak sah.

 

Apakah pejabat tersebut harus terus mempertahankan jabatannya sampai terjadi pertarungan politik di DPRD atau proses pemberhentian yang panjang?

 

Menurut saya, tidak semestinya demikian.

 

Jika Gibran benar-benar memilih mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban etis atas persoalan kelayakan jabatan, langkah itu dapat menjadi preseden moral dan politik bagi para pejabat di daerah.

 

Pesannya jelas: ketika terdapat persoalan mendasar mengenai pemenuhan persyaratan jabatan, seorang pejabat harus berani mengambil tanggung jawab, bukan berlindung di balik kekuasaan.

 

Memang, secara hukum, pengunduran diri wakil presiden tidak otomatis menjadi preseden hukum yang mengikat kepala daerah.

 

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk dalam hal terbukti menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pencalonan.

 

Namun, preseden moral dan politiknya tetap penting. Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki standar integritas yang sama dengan pejabat di tingkat nasional.

 

Jangan sampai pejabat di pusat dituntut bertanggung jawab, sementara pejabat di daerah justru merasa dapat berlindung di balik jabatan dan kekuatan politiknya.

 

Kita membutuhkan tradisi pemerintahan yang menjunjung tinggi tanggung jawab personal. Jabatan bukan tempat berlindung dari persoalan hukum, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

 

Dengan demikian, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi jalan penyelesaian yang lebih bermartabat, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan.

 

Mengakhiri Kegaduhan Politik

 

Dampak lainnya adalah terbukanya peluang untuk mengakhiri kegaduhan politik nasional.

 

Polemik mengenai Gibran telah menyedot perhatian publik dan energi politik nasional. Jika persoalan ini terus berlarut-larut, pemerintahan berpotensi kehilangan konsentrasi dalam menjalankan agenda pembangunan.

 

Padahal, rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, bukan elite politik yang terus-menerus terjebak dalam konflik mengenai legitimasi jabatan.

 

Dalam situasi seperti ini, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi jalan keluar yang lebih sederhana dan bermartabat dibandingkan mempertahankan konflik politik berkepanjangan.

 

Kita dapat belajar dari pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Ketika tekanan politik dan krisis legitimasi semakin besar, Soeharto akhirnya menyatakan berhenti dari jabatannya. Peristiwa itu menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan reformasi Indonesia.

 

Tentu, secara konstitusional, pengunduran diri presiden dan wakil presiden memiliki mekanisme yang berbeda.

 

Namun, ada pelajaran politik yang relevan: ketika keberlanjutan suatu jabatan justru memperbesar krisis kepercayaan, keberanian melepaskan jabatan dapat menjadi jalan untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar.

 

Dari sisi konstitusi, pengunduran diri wakil presiden juga tidak akan menyebabkan negara mengalami kekosongan mekanisme suksesi.

 

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

 

Artinya, konstitusi telah menyediakan jalan keluar. Presiden mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memilih satu di antaranya. Dengan demikian, pengisian jabatan tidak dilakukan melalui penunjukan sepihak oleh presiden.

 

Perlu pula dibedakan bahwa pengunduran diri secara sukarela bukanlah pemakzulan (impeachment). Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk melepaskan jabatannya, sedangkan pemakzulan adalah proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

 

Momentum ini sekaligus dapat membuka kesempatan bagi hadirnya figur wakil presiden yang memiliki kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan, dan kemampuan bekerja sama (chemistry) dengan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

 

Suksesi tidak boleh semata-mata menjadi arena kompromi dan pembagian kekuasaan antarkelompok politik. Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan koalisi dan dinasti politik.

 

Persoalan Gibran sesungguhnya memberikan pelajaran penting tentang kualitas demokrasi dan sistem rekrutmen kepemimpinan nasional kita.

 

Selama ini, proses pencalonan pejabat publik sering kali lebih menonjolkan kekuatan dukungan politik, popularitas, dan jaringan kekuasaan.

 

Sementara itu, verifikasi persyaratan administratif dan substansial justru seharusnya menjadi pintu pertama yang tidak boleh ditawar.

 

Jangan sampai negara baru sibuk mempersoalkan kelayakan seorang pejabat setelah ia dilantik dan menjalankan kekuasaan.

 

Persoalan mendasar seperti ijazah, usia, kewarganegaraan, dan persyaratan lainnya harus diperiksa secara ketat sejak awal.

 

Karena itu, KPU, Bawaslu, partai politik, dan seluruh lembaga terkait harus memperkuat proses verifikasi pencalonan. Jangan membiarkan celah administratif maupun kelemahan pengawasan menjadi sumber persoalan konstitusional di kemudian hari.

 

Demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin melalui pemungutan suara. Demokrasi juga harus memastikan bahwa orang yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan untuk memimpin.

 

Kemenangan elektoral tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan persyaratan hukum.

 

Pada akhirnya, saya berpandangan bahwa mundur bukanlah kekalahan apabila dilakukan demi menjaga kehormatan jabatan dan kepentingan negara.

 

Sebaliknya, mempertahankan jabatan dengan mengabaikan persoalan mendasar mengenai kelayakan diri justru berisiko merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

 

Kita perlu membangun tradisi politik baru: pejabat publik tidak hanya dituntut berani merebut kekuasaan, tetapi juga harus berani melepaskannya ketika terdapat persoalan serius mengenai legitimasi dan kelayakan dirinya.

 

Jangan sampai jabatan lebih penting daripada kehormatan, kekuasaan lebih berharga daripada tanggung jawab, dan kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan negara.

 

Sebab, dalam negara demokrasi, kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari berapa lama ia mampu bertahan di kursi kekuasaan, melainkan dari seberapa besar keberaniannya mempertanggungjawabkan amanah, termasuk keberanian untuk mundur ketika jabatan yang disandangnya justru menjadi sumber persoalan bagi bangsa dan negara. ●

 

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/11/11/14300081/gibran-mundur-lebih-terhormat-daripada-memaksakan-jabatan?page=all#page2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar