|
Bongkar
Konspirasi Pencalonan Gibran Redaktur Editorial 2 : Redaksi Tempo Mingguan |
TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026
|
· Putusan MA memunculkan pertanyaan
tentang keabsahan dokumen yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan
Gibran. · Pemeriksaan jangan berhenti pada
pejabat KPU dan kementerian. · Gibran dan ayahnya, Joko Widodo, juga
dapat dimintai keterangan jika ditemukan bukti yang mengaitkan mereka dengan
proses tersebut. PUTUSAN
Mahkamah Agung yang menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming
Raka tidak sah semestinya menjadi pintu masuk untuk mengusut proses
pencalonannya. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan
kasasi Subhan Palal beserta gugatannya terhadap surat Kementerian Pendidikan
Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Putusan ini memunculkan pertanyaan tentang keabsahan
dokumen yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan Gibran. Masalahnya
bukan hanya surat penyetaraan, melainkan juga aturan Komisi Pemilihan Umum
yang menjadi bagian dari proses tersebut. Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor
19 Tahun 2023 mengecualikan kewajiban menyerahkan bukti kelulusan sekolah
menengah atas dari sekolah asing bagi calon yang telah memiliki ijazah
perguruan tinggi. Padahal Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu mensyaratkan
calon presiden dan wakil presiden tamat SMA atau sederajat. Proses
lahirnya pengecualian itu menyisakan kejanggalan. Ahmad Doli Kurnia, Ketua
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, menyatakan KPU mengirim tiga
rancangan peraturan KPU pada 15 September 2023 tanpa pasal pengecualian
tersebut. Empat hari kemudian, KPU mengirim surat susulan berisi empat
rancangan. Menurut Doli, ketentuan itu baru muncul dalam draf tambahan dan
tidak dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi II pada 20 September. Keterangan
berbeda disampaikan anggota KPU, Idham Holik. Ia menyebutkan norma itu sudah
tercantum dalam draf pasal 19 ayat 2 dalam konsinyering pada 19 September,
sebelum berubah menjadi pasal 18 ayat 3 setelah harmonisasi. Mantan Ketua
KPU, Hasyim Asy’ari, juga membantah adanya penyelundupan norma. Perbedaan
keterangan ini menuntut keterbukaan: risalah konsinyering, surat susulan,
draf awal, dan dokumen harmonisasi harus dibuka. Publik berhak mengetahui
siapa pengusulnya dan bagaimana ketentuan itu masuk ke peraturan. Jika ada
kesengajaan merancang aturan atau menggunakan dokumen untuk meloloskan calon
yang tidak memenuhi syarat, perkara ini tak cukup diperlakukan sebagai
sengketa administrasi. Dugaan tindak pidananya patut diusut. Pemeriksaan
jangan berhenti pada pejabat KPU dan kementerian. Gibran dan ayahnya, Joko
Widodo, juga dapat dimintai keterangan jika ditemukan bukti yang mengaitkan
mereka dengan proses tersebut. Pasal
391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mengatur pemalsuan dan penggunaan
surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan. Pasal 20 mengatur penyertaan
tindak pidana, termasuk orang yang menyuruh atau turut serta melakukan
kejahatan. Artinya, jika unsur-unsurnya terpenuhi, pertanggungjawaban hukum
tidak terbatas pada petugas administrasi. Pengusutan
pidana berbeda dengan pemakzulan. Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945
mengatur pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui Dewan Perwakilan
Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan MA
tidak otomatis memberhentikan Gibran. Wacana Partai Kebangkitan Bangsa yang
membahas pemakzulan dalam pertemuan daring merupakan dinamika politik, tapi
proses pemberhentian tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi. Perkara
ini juga berpengaruh pada hubungan antarelite dan soliditas koalisi Prabowo
Subianto. Partai pendukung pemerintah tak bisa terus berlindung di balik
kalkulasi pragmatis. Seluruh rantai keputusan harus dibuka dan siapa pun yang
terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai dugaan
rekayasa pencalonan berakhir sebagai tawar-menawar elite. ● Sumber :
https://www.tempo.co/kolom/putusan-ma-surat-keterangan-ijazah-gibran-2303850 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar