Pekerjaan Rumah Bidang Ekonomi Nugroho SBM  ;   Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

SUARA MERDEKA, 30 Agustus 2014

                                                                                                                       

“Presiden harus memulangkan devisa hasil ekspor yang parkir di luar negeri untuk memperkuat cadangan” PRESIDEN dan wakil presiden 2014-2019 harus cepat menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah (PR), termasuk yang terkait dengan bidang ekonomi. Pertama; memilih orang yang tepat di kabinet untuk jabatan menteri-menteri bidang ekonomi. Sebenarnya, menteri jabatan politis sehingga yang dibutuhkan adalah integritas, moralitas, dan kepemimpinannya. Integritas dan moralitas menjadi urgen mengingat saat ini banyak pejabat publik, termasuk menteri, terjerat kasus korupsi. Di samping menggerogoti keuangan negara, perilaku koruptif pejabat publik menggerogoti wibawa negara, menjadi penghambat utama dunia usaha dan membuat kebijakan publik tidak tepat. Meskipun demikian, perlu juga kabinet diisi orang yang profesional di bidangnya. Hal itu supaya presiden tidak ’’dikibuli’’ dirjen atau staf ahli. Ada cerita tentang pejabat yang tidak tahu bidang keahlian teknis ditipu staf ahli atau pengusaha. Ceritanya, seorang pejabat di daerah melaksanakan pengadaan alat pengering gabah, dan harus diimpor dari AS. Tapi beberapa waktu kemudian, petani emoh memakai alat itu. Setelah diselidiki ternyata gabah yang dikeringkan dengan peralatan itu gosong karena itu sebenarnya alat pengering gandum, bukan padi/gabah. Hal kedua yang menjadi PR presiden-wakil presiden baru adalah bagaimana supaya pelaku usaha kita bisa menembus pasar global dan Indonesia tak hanya menjadi pasar dari produk negara-negara lain. Indonesia sudah menjadi anggota nonblok perdagangan bebas dunia seperti WTO. Yang paling dekat dihadapi adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai 2015. Sebagai bekas pengusaha mebel berorientasi ekspor yang mandiri tanpa bantuan pemerintah, Jokowi punya pengalaman positif dan negatif. Positifnya, ia punya pengalaman bagaimana menembus pasar dunia dengan segala liku-likunya. Negatifnya, ia pasti sudah berhadapan dengan buruknya birokrasi dan pungutan liar atau korupsi, buruknya infrastruktur, mahalnya biaya logistik, dan lain-lain. Atas dasar pengalaman itu, dibantu menteri yang kompeten, Jokowi bisa merancang program dan kegiatan supaya pelaku usaha di Indonesia bisa menembus pasar dunia. Beberapa ide pernah dikemukakannya saat kampanye dan debat, yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-procurement), pembangunan tol laut untuk menekan biaya logistik, penyederhanaan izin usaha dengan pembatasan waktu selesainya dan lewat mekanisme elektronik, serta masih banyak lagi. Pekerjaan rumah yang ketiga adalah perlu mengembalikan jati diri Indonesia sebagai negara pertanian. Ia juga menjanjikan distribusi pupuk yang lebih lancar dan pembangunan bank pertanian agar petani lebih mudah mendapatkan dana. Masalah keempat yang harus dibereskan adalah subsidi BBM. Subsidi BBM di RABN 2014 sudah mencapai Rp 300 triliun dan akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kendaraan bermotor. Subsidi itu salah sasaran karena yang menikmati golongan menengah ke atas dan mengurangi jatah pengeluaran untuk hal-hal yang lebih produktif, misal subsidi kesehatan dan pendidikan serta pembangunan infrastruktur. Demi kebaikan, menjadi keharusan bagi Jokowi-JK secara bertahap mengurangi subsidi BBM. Persoalannya hanya menyangkut waktu, bagaimana menjelaskan kepada wong cilik, yang merupakan pendukung utamanya, termasuk berapa besarannya. Tentang waktu, yang paling tepat adalah sesaat setelah dilantik pada Oktober 2014 karena belum ada tekanan politik. Pengalihan Subsidi Ia bisa berargumen akan mengalihkan subsidi itu untuk program yang lebih bermanfaat seperti subsidi pendidikan (untuk Program Kartu Indonesia Pintar), subsidi kesehatan (Kartu Indonesia Sehat), dan pembangunan infrastruktur seperti irigasi. Adapun besar­annya cukup Rp 500 per liter. Itu sudah menghemat cukup banyak pengeluaran subsidi BBM di APBN. Beberapa ekonom menyarankan pencabutan subsidi BBM Rp 1.000- Rp 1.500 per liter. Masalah kelima adalah pembaruan kontrak-kontrak pertambangan, antara lain dengan Freeport yang merugikan Indonesia. Bagaimanapun harus diakui propaganda Prabowo-Hatta siap merenegosiasi kontrak pertambangan mampu meningkatkan elektabilitasnya. Memang ada istilah ‘kesucian kontrak’, artinya di dunia hukum, kontrak yang sudah diteken para pihak pantang diubah di tengah jalan. Namun dengan pengalaman JK sebagai negosiator ulung, hal ini tak menjadi masalah. Di samping di sektor riil, pekerjaan rumah di sektor keuangan pun tak kalah penting. Beberapa pekerjaan rumah di sektor keuangan itu antara lain, pertama; menetapkan indikator dampak sistemik bank gagal. Vonis terhadap Budi Mulya membuktikan kebijakan pemberian dana talangan ke Bank Century, tidak tepat. Kedua; mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS untuk memberi kepastian bagi dunia usaha. Ketiga; memanggil pulang devisa hasil ekspor yang diparkir di bank-bank luar negeri untuk memperkuat cadangan devisa dengan cara antara lain pembebasan pajak bunga deposito untuk devisa hasil ekspor. ●