Etos Kerja Penjaga Kuburan Sarlito Wirawan Sarwono ;   Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

                                               KORAN SINDO, 28 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Beberapa waktu lalu saya mengantarkan ibu saya untuk berziarah ke makam kerabat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Panggung di Kota Tegal. Seperti layaknya TPU umumnya yang saya ketahui, TPU Panggung ini tampak tidak terawat. Makam-makam kerabat yang masih satu keluarga, yang kami kunjungi, terletak di bawah naungan sebuah pohon kamboja yang teduh, tetapi dikelilingi rumput liar sehingga tampak tidak bersih. Kami ingin memanggil penjaga kuburan agar makam kerabat kami itu dibersihkan. Tapi keluarga kami yang asli Tegal mencegah, ”Tidak usah,” katanya, ”nanti sudah dikasih duit, dia tidak kerjakan. Begitu kita pulang, mereka juga pergi.” Maka batallah niat kami. Oh ya, ada sesuatu yang tidak saya lihat di pemakaman itu, yaitu pembaca-pembaca doa. Di TPU Tanah Kusir, Jakarta, begitu terlihat ada peziarah, langsung 2- 3 tukang doa (setengah baya, baju koko, kain sarung, sandal, peci, dan biasanya bawa payung) akan mendekat dan mendoakan ahli kubur jika diminta dan sesudah menerima duit, mereka pun ngeloyor pergi begitu saja. Pemandangan seperti di TPU Panggung dan TPU Tanah Kusir, sepengetahuan saya, ada di semua TPU. Pemakaman yang tidak seperti itu mungkin hanya ada di Taman Makam Pahlawan, pemakaman keluarga, atau dipemakaman komersial, yang penjaga kuburannya professional dan dibayar dengan baik. Sisanya (maksud saya di TPU-TPU biasa) tidak terawat karena para penjaga kuburnya cuma mau terima duitnya, tetapi nggak mau kerjanya. Inilah yang saya namakan ”etos kerja penjaga kuburan”. Tapi hati-hati. Meskipun namanya ”etos kerja penjaga kuburan”, etos kerja seperti itu, bukan monopoli penjaga kuburan. Di Kalimantan Timur, di jalan antara Balikpapan hingga Samarinda, ada Bukit Suharto. Di era Suharto bukit itu dijadikan area penanaman sekian juta bibit pohon untuk menghutankan kembali bukit yang sudah gundul itu. Pemerintah menyediakan dananya dari dana reboisasi yang diambilkan dari para pengusaha HPH (hak pengelolaan hutan). Peresmiannya dilakukan Presiden Suharto sendiri. Tapi ketika saya beberapa waktu yang lalu bertugas ke Samarinda, saya masih menyaksikan kondisi Bukit Suharto masih sama dengan keadaan sebelum Suharto lengser. Pohon-pohon tinggi menjulang, hanya berderet di sepanjang jalan raya, tetapi di balik itu masih bukit yang gundul belaka. Mereka yang bertanggung jawab pada proyek, pengembangan, dan pemeliharaannya saya bilang juga beretos kerja penjaga kuburan karena mereka cuma mau duitnya, tetapi emoh kerjanya. Mereka itu juga para PNS, pejabat negara, dan birokrat yang seharusnya justru menjadi ikon etos kerja. Beberapa di antara mereka bahkan tertangkap tangan oleh KPK dan dijebloskan ke penjara. Di sisi lain, ada juga penjaga kuburan yang beretos kerja tinggi, yaitu yang mau kerja keras, optimistis, produktif, inovatif, dan berdaya saing. Istri saya yang bermata jeli mengenali salah satu penjaga kuburan di TPU Tanah Kusir bernama Pak Rohim yang lebih rajin daripada penjaga-penjaga kuburan yang lain. Orang ini kemudian direkrut istri saya untuk merawat makam kedua orang tuanya dengan diberi uang bulanan. Maka makam mertua-mertua saya itu pun selalu bersih terpelihara dengan rumput yang selalu terpotong rapi dan pohon kamboja yang subur menaungi makam. Dengan demikian kapan pun istri saya mau berkunjung, makam itu selalu dalam keadaan bersih. Dalam hitungan menit Pak Rohim sudah hadir dengan membawa kendi berisi air bersih untuk menyiram pusara. Untungnya istri saya cukup rajin mengunjungi makam kedua orang tuanya dan untuk mengontrol hasil kerja Pak Rohim sekaligus. Kesimpulannya, etos kerja itu bisa tumbuh dan berkembang jika ada niat dari dalam dan ada kontrol dari luar. Dengan prinsip yang sama, para PNS, pejabat negara, dan birokrat sebetulnya juga bisa didorong atau dibuat agar bisa mempunyai mental etos kerja seperti Pak Rohim. Prinsipnya mudah saja, yaitu beri imbalan (gaji atau remunerasi) yang baik dan kontrol kerjanya dengan ketat. Kalau ada yang kerja tidak baik, copot atau pecat sekalian. Dalam bahasa psikologi, metode untuk membangkitkan etos kerja seperti ini disebut metode reinforcement atau reward-punishment. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa masih banyak sekali daerah dan sektor-sektor (kementerian/ lembaga), bahkan juga anggota DPR/DPRD, yang belum bisa menerapkan metode reinforcement ini? Untuk kalangan legislatif lebih mudah menjawabnya, yaitu karena memang mereka tidak punya etos kerja dari dalam diri sendiri (betul-betul masih beretos kerja penjaga kuburan), juga tidak ada kontrol dari luar atas kinerja mereka. Mereka sendiri mengklaim dirinya sebagai kontrol atas kinerja pemerintah, tetapi mereka juga ngotot mau mengubah UU KPK yang dianggap bisa mengancam etos kerja penjaga kuburannya. Di lingkungan pemda, saya perhatikan dari sesi tanya jawab dengan para PNS, pejabat negara, dan birokrat lokal ketika saya bertugas menyosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental ke daerah-daerah, kendala untuk mengubah etos kerja itu sebetulnya bersumber kepada kepala daerah sendiri. Betapapun para PNS, pejabat negara, dan birokrat setempat itu mau bekerja dengan etos kerja yang tinggi, selalu ada perintah dari Pak Wali atau Bupati untuk menyetor sekian persen atau menarget sekian miliar rupiah untuk pengganti biaya kampanye beliau-beliau ketika mereka masih nyalon. Sebaliknya saya perhatikan juga bahwa daerah-daerah yang maju seperti Provinsi DKI, Jawa Tengah, Kota Bandung, Surabaya, Kabupaten Batang, Jember, Bantaeng, Banyuwangi, dan masih ada beberapa yang lain, adalah daerah-daerah yang dipimpin kepala daerah yang sudah selesai dengan diri sendiri, sudah tidak punya ambisi apa-apa untuk diri sendiri, dan memenangi pilkada juga terutama karena kekuatan sendiri, bukan terutama karena sokongan parpol. ●