KPK dan Memburainya Perang Melawan Elite Fasis Max Regus  ;   PhD Candidate the Graduate School of Humanities, University of Tilburg, the Netherlands

MEDIA INDONESIA, 03 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                

PARA pemikir elite teori masa lalu memiliki kepercayaan filosofis tentang sejarah, politik, dan kekuasaan sekadar sebagai sirkulasi elite belaka. Vilfredo Pareto, sebagai salah satu penganjur dari teori ini, secara gamblang membedakan dua tipe elite politik. Pertama, elite politik `para rubah' (foxes). Kelompok ini memerintah dengan manipulasi dan propaganda. Kedua, elite politik `singa' (lions).Untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, mereka selalu siap menggunakan kekerasan. Intimidasi dan kekasaran ialah domain kelompok ini. Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama, keduanya sama-sama merusak tatanan peradaban politik. Analisis sirkulasi elite cukup tepat untuk melukiskan faksi-faksi politik yang berkeliaran di pentas kekuasaan Indonesia. Cukup jelas bahwa kita belum memiliki mekanisme dan lembaga yang bisa menahan cengkeraman elite-elite yang berwajah ganda dengan hasrat tunggal, yakni dominasi, hegemoni, dan korupsi. Bumerang Personifikasi Kita pada hari-hari ini, hampir tiba pada kesimpulan yang menyakitkan ini. Apa yang disebut dengan the abuse of power tidak pernah meninggalkan trauma politik. Rasa terluka secara politis yang pada gilirannya menumbuhkan kesadaran mendukung tekad demokratis mengawal kekuasaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk 2003 ialah salah satu lembaga yang berhadapan dengan penjelasan paling konkret dari penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, dalam hitungan lima tahun belakangan, KPK telah menjadi salah satu lembaga ad hoc yang menempati sentrum perhatian dan harapan publik. Harian Umum Media Indonesia, pada beberapa edisi mengulas posisi terakhir dari lembaga yang mampu merontokkan bintang-bintang baru politik nasional, seperti Anas Urbaningrum dan Andy Mallarangeng. Lembaga yang membekap jenderal polisi dan sederet petinggi politik, tetapi melengkung secara mendadak di tangan mereka. Hingga sejauh ini, applause panjang dan sorak-sorai untuk rentetan kisah kekalahannya, bahkan secara cepat muncul dari ruang publik, menunjukkan secara sangat sederhana bagaimana gelombang ketidaksukaan terhadap semangat mengawal penyelenggaraan kekuasaan ada di banyak level. Tidak terbantahkan. Butuh waktu satu dekade menjadikan KPK sebagai lembaga yang disegani. Namun, kerapuhan internal yang dimilikinya akibat personifikasi yang terlalu overdosis, seolah KPK ialah representasi dari penampilan individu-individu, jadi bumerang yang mematikan. Di sejumlah negara, yang disebut dengan new emerging democracy, dengan nama yang beragam pada tiap negara, lembaga pemberantasan korupsi memiliki tugas mengawal proses penyelenggaraan politik yang sedang berada di jalur transisional. Kehebohan KPK selama ini menghantam sejumlah tokoh politik, di satu pihak, dan ketertarikan politik pemimpin KPK justru pada akhirnya menjadi bumerang. Argumentasi yang ditaruh di belakang pembentukan KPK semestinya juga diperkuat. Lembaga ini tidak hadir sekadar untuk memberantas kejahatan korupsi. Tugas yang kemudian, baik oleh orang-orang KPK sendiri bisa dijadikan sebagai alat untuk mengaktualisasikan interes politik dan ambisi kekuasaan, maupun sebagai mesin saling bunuh di antara lingkaran elite kekuasaan. Tongkat ajaib di tangan pansel             Di sekitar kekelaman ini, publik sedang menunggu hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK yang muncul secara mengejutkan. Kita tidak tahu apa yang ada di benak Presiden Jokowi. Namun, tidak salah untuk mengatakan harapan terakhir untuk melihat KPK yang berwibawa, yang disegani dan konsisten, yang tidak terbius hasrat untuk berkuasa dari para pimpinannya, ada di tangan kesembilan anggota Pansel. Tentu saja, Tim Pansel-searah dengan gagasan Editorial Harian Umum Media Indonesia - Pansel Hebat untuk KPK Hebat (26/5) - ialah orang-orang terbaik untuk menjalankan tugas mahapenting ini. Belajar dari persoalan yang membelit KPK selama ini. Sekurang-kurangnya ada dua persoalan paling penting yang patut menjadi perhatian Pansel dan pemerhati pemberantasan korupsi di Tanah Air. Pertama, persoalan personal. Tim Pansel harus benar-benar meneliti rekam jejak dari setiap kandidat yang masuk dalam radar mereka. Paling tidak, mereka harus memiliki rekam jejak dari setiap calon dalam hitungan 15 atau 10 tahun ke belakang. Hal ini penting untuk mendeteksi jaringan yang dimiliki setiap kandidat pimpinan KPK. Kandidat sudah semestinya harus benar-benar bersih dari sengkarut politik dan hukum yang kemungkinan dapat merusak kinerjanya di kemudian hari. Kedua, persoalan struktural-kelembagaan. Sejak semua keputusan politik utama ada di tangan lembaga perwakilan rakyat, keberadaan KPK juga tidak terlepas dari afiliasi politik di Senayan. Adalah hal yang sangat berbahaya ketika penentuan pimpinan KPK berlandaskan asas tukar-menukar kepentingan politik atau pembagian jatah kekuasaan. Di sini, Tim Pansel harus mengawal keseluruhan proses hingga titik kandidat terakhir ditentukan menjadi pimpinan kolektif KPK. Tim Pansel kiranya dapat menggunakan tongkat wewenang untuk menghadirkan keajaiban baru pemberantasan korupsi. Merancang perlawanan baru Menarik apa yang ditulis oleh Tony Robinson di Pressenza, International Press Agency (6/4/2015), dalam kesaksiannya tentang pemberantasan korupsi di Kenya. Dia menulis dengan judul, `In Kenya's war on corruption: some you win, some you lose.' Sangat benar bahwa tentang perang melawan korupsi, ada saatnya kita menang, tapi mungkin sebagian besar belum mencapai kemenangan, bahkan mengalami kekalahan secara tragis. Namun, apakah perang itu harus dihentikan hanya karena cerita satu kekalahan dalam pertempuran? Jika kita berpikir bahwa siapa yang sedang dihadapi KPK yang sedang gontai ini, dalam bahasa Pareto, dua kelompok elite yang hanya sedang berganti jam berkuasa, perang melawan kejahatan akibat the abuse of power tetap jadi jalan sunyi bagi kaum prodemokrasi di negeri ini. Jika pemaknaan semacam ini tidak menempati titik kesadaran Tim Pansel Pimpinan KPK, perang suci melawan korupsi akan terus memburai hingga menjadi buih-buih yang melenyap di himpitan kemaruk kekuasaan. Tim Pansel harus mengawal perang baru melawan elite fasis di negeri ini. ●