Diplomasi Parlemen Indonesia Beginda Pakpahan  ;  Analis Politik dan Ekonomi Urusan Global dari Universitas Indonesia

KOMPAS, 01 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                

Pada saat ini, diplomasi negara tidak hanya diwakili oleh pemerintah, tetapi juga dilakoni aktor-aktor nonpemerintah. Salah satunya parlemen. Lalu, bagaimana optimalisasi diplomasi parlemen Indonesia dalam rangka mendukung diplomasi Indonesia di kancah internasional? Diplomasi parlemen Indonesia perlu dioptimalkan untuk mendukung diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Lebih tepatnya, parlemen dan pemerintah perlu saling mengisi dan komplemen dalam menyukseskan diplomasi bangsa, terutama di pelbagai agenda prioritas, seperti diplomasi menjaga kedaulatan Indonesia, diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan warga negara, dan diplomasi merealisasikan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Diplomasi parlemen Pasca Reformasi tahun 1998, peranan parlemen Indonesia meningkat secara signifikan karena kekuasaan yang tadinya berpusat di presiden telah ditransfer sebagian kepada parlemen. Oleh karena itu, peranan parlemen Indonesia dalam diplomasi Indonesia meningkat di dua wilayah. Pertama, ikut serta dalam legislasi perundang-undangan di Indonesia. Kedua, ikut serta dalam pelaksanaan diplomasi parlemen di kancah global. Pelbagai diplomasi yang sudah dijalankan oleh parlemen Indonesia dibagi ke dalam tingkat bilateral, regional, dan internasional. Untuk lingkup bilateral, diplomasi parlemen Indonesia dengan membangun dan menjaga hubungan dengan negara-negara sahabat Indonesia di Asia Tenggara dan dunia. Pada tingkat regional di Asia, parlemen Indonesia berperan aktif dalam The Asian Parliamentary Assembly (APA) dan kepemimpinannya di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: 2011-2012. Pada tingkat internasional, parlemen Indonesia jadi anggota aktif di Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Countries, dan pelbagai inisiasi kerja sama dengan badan-badan PBB. Kerja sama internasional yang diikuti oleh parlemen Indonesia, misalnya, seminar internasional hak asasi manusia yang diadakan atas kerja sama antara IPU, The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), dan Senat Filipina. Dimensi diplomasi Diplomasi parlemen memiliki beberapa dimensi krusial untuk memberi warna beda dalam diplomasi Indonesia. Pertama, partisipasi aktif anggota parlemen Indonesia dalam forum kerja sama regional dan internasional akan memperkaya pengetahuan dan mempelajari pengalaman dari negara-negara lain. Situasi tersebut akan membantu para legislator saat bekerja sama dengan mitra-mitra kementerian yang mengurusi diplomasi Indonesia dalam rangka pembentukan perundang-undangan. Kedua, diplomasi parlemen bersifat komplemen bagi diplomasi pemerintah di tingkat bilateral, regional, dan internasional. Harapannya, parlemen dan pemerintah dapat bersinergi dan memiliki keselarasan dalam merumuskan dan mengoperasionalisasikan diplomasi Indonesia. Ketiga, diplomasi parlemen tidak bisa diartikan hanya hubungan antarinstitusi parlemen Indonesia dengan parlemen asing saja, tetapi lebih luas lagi, seperti membangun hubungan baik antar anggota parlemen dari Indonesia dan rekan-rekannya dari pelbagai negara. Keempat, diplomasi parlemen sebagai saluran aspirasi dari rakyat atau konstituen yang diwakili oleh para legislator. Parlemen adalah corong suara bagi para konstituen, aktor-aktor nonpemerintah, dan organisasi massa. Para anggota parlemen perlu memanfaatkan diplomasi parlemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tantangan-optimalisasi Diplomasi parlemen sebaiknya selaras dengan pelbagai prioritas diplomasi Indonesia. Berdasarkan pidato tahunan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi pada 8 Februari 2015, ada empat wilayah yang menjadi prioritas diplomasi nasional. Pertama, diplomasi perbatasan dan pemberantasan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Kedua, perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum nasional di luar negeri, misalnya proteksi para buruh migran Indonesia di negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan negara-negara lain. Ketiga, peningkatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam kancah internasional. Keempat, diplomasi bersama Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia berharap bisa memanfaatkan konektivitas maritim yang dimilikinya dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Oleh karena itu, tantangan utama bagi diplomasi parlemen Indonesia saat ini dan ke depan adalah menyelaraskan dan memperkuat dari diplomasi Indonesia secara total. Untuk merealisasikannya, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh parlemen Indonesia sebagai berikut. Pertama, peningkatan kapasitas dan kemampuan para anggota parlemen dalam rangka memahami dan mengerti pelbagai prioritas kebijakan luar negeri Indonesia di atas. Caranya dengan mengadakan diskusi rutin antara parlemen dan pemerintah serta peningkatan kapasitas para anggota parlemen Indonesia tentang diplomasi, negosiasi, dan keahlian komunikasi diplomatik. Kedua, memfokuskan upaya diplomasi parlemen dalam memperjuangkan keempat prioritas kebijakan luar negeri Indonesia melalui pelbagai forum regional dan internasional yang diikuti oleh parlemen Indonesia. Lalu, meningkatkan hubungan-hubungan bilateral antara parlemen Indonesia dan negara-negara sahabat, baik secara institusi maupun hubungan baik antarpara anggota parlemen. Ketiga, para anggota parlemen Indonesia perlu memperkuat dan mengefektifkan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi ke daerah-daerah pemilihannya untuk mendapat masukan yang jadi fondasi dalam mengimplementasikan diplomasi parlemen ke depan, contohnya pelbagai aspirasi untuk perlindungan bagi para buruh migran merupakan hal krusial untuk diperjuangkan oleh para anggota parlemen. Keempat, membuka ruang komunikasi dalam bentuk pertemuan bulanan antara parlemen, bisnis, universitas, dan organisasi nonpemerintah. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan menyintesiskan pelbagai kepentingan dari luar parlemen terkait perjuangan keempat agenda kebijakan luar negeri Indonesia. Harapannya, pelbagai masukan tersebut akan diformulasi dengan baik dan menciptakan strategi efektif untuk optimalisasi diplomasi parlemen. Contohnya jika ada kunjungan-kunjungan kerja parlemen ke luar negeri, para anggota parlemen perlu mendukung promosi produk-produk ekonomi andalan Indonesia kepada rekan-rekannya dari parlemen luar negeri.  Kelima, penguatan sistem pendukung parlemen untuk diplomasi parlemen yang efektif. Penguatan kapasitas tenaga ahli dan sekretariat parlemen menjadi krusial untuk mendukung para legislator dalam pembuatan produk-produk hukum yang terkait dengan diplomasi Indonesia. Besar harapan publik, para anggota parlemen dapat berkontribusi positif terhadap proses pembuatan dan pengambilan keputusan atas perundang-undangan yang mendukung diplomasi atas keempat prioritas kebijakan luar negeri di atas. ●