Melampaui Kutub Arab dan Iran Fajar Riza Ul Haq  ;   Direktur Eksekutif Maarif Institute

KOMPAS, 06 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                

Indonesia adalah rujukan bagi Afganistan. Keberhasilan memadukan demokrasi dan Islam melalui proses transisi politik yang damai menjadi alasan utama. Pengakuan itu dilontarkan seorang aktivis pro demokrasi Afganistan, Kawa Aahangar, kepada penulis saat menjadi pembicara tamu dalam "Workshop Islam dan Demokrasi" di Kolombo, 5-7 Mei 2015. Kawa adalah sepupu dari tokoh Mujahidin Afganistan, Ahmad Shah Massoud, yang tewas dibunuh Al Qaeda pada September 2001. Massoud merupakan komandan perang yang berhasil mengusir pasukan Uni Soviet dari "Negeri Mullah" itu. Ia percaya pada demokrasi, salah satu faktor yang membuatnya dimusuhi Taliban dan Al Qaeda. Workshop yang difasilitasi International Foundation and Electoral System (IFES) dan Search for Common Ground itu diikuti para pegiat pemilu dan demokrasi dengan latar belakang Muslim dari Maladewa dan Sri Lanka. Islam agama resmi negara di Maladewa, nyaris 100 persen penduduknya Muslim. Adapun Sri Lanka dihuni Etnik Sinhala (82 persen), Sri Lanka-Tamil (4,3 persen), India-Tamil (5,1 persen), dan Sri Lanka-Moro (7,9 persen). Meski dari sisi jumlah, populasi Etnik Sinhala merupakan mayoritas, distribusi kewilayahan etnisitasnya cukup cair. Negeri mayoritas berpenduduk Buddha ini masih berupaya merekonsiliasi hubungan etnik dan menyelesaikan persoalan HAM pasca konflik berkepanjangan. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan populasi penduduk Muslim-nya mencapai dua pertiga membuat para pegiat demokrasi di kedua negara tersebut terkagum-kagum. Mereka menilai, gambaran kehidupan demokrasi di Indonesia berbeda dari Malaysia yang selama ini dijadikan referensi "negara ideal" untuk pemeluk Islam, di samping negara-negara Timur Tengah. Direktur Search for Common Ground Sri Lanka dan Maladewa Muhamed Nawaz menyebut, komunitas Muslim membayangkan mereka seakan tinggal di negara Islam meskipun hidup di lingkungan mayoritas Sinhala-Buddhis. Di sisi lain, sentimen anti Islam dari kelompok ekstrem Bodu Bala Sena telah memicu kerusuhan Juni 2014 sehingga membuat ketegangan relasi etnik-keagamaan. Pengalaman Indonesia mengelola perbedaan etnik dan agama dalam bingkai politik kewargaan atas dasar kesetaraan dan kebinekaan dapat menjadi salah satu referensi bagi negara seperti Sri Lanka. Buku baru Kajian Islam dan demokrasi di negara-negara berpenduduk Muslim masih didominasi pengalaman dan pengaruh geopolitik di Timur Tengah dan Asia Selatan, seperti terlihat dalam tulisan Olivier Roy dan Gilles Kepel. Namun, belakangan Alfred Stepan (2013) mengamati fenomena kemunculan demokrasi di Indonesia, Senegal, dan Tunisia yang dianggap memiliki kebijakan mendukung kolaborasi negara dan agama di ruang publik. Menurut Stepan, tidak ada satu pun negara berpenduduk mayoritas Muslim melegalisasi syariah sebagai hukum positif negara dan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Secara historis-sosiologis, Islam yang berkembang di luar kawasan Timur Tengah masih diperlakukan sebagai-memakai bahasa Surin Pitsuwan-halaman belakang, catatan pinggir dalam sejarah dunia Islam. Keberadaan dua kota suci Mekkah dan Madinah di Arab Saudi telah dilembagakan sebagai pusat otoritas keagamaan yang kemudian diberi bingkai politik oleh Pemerintah Arab Saudi. Revolusi Iran tahun 1979 di bawah komando Ayatullah Khoimaini menjelma menjadi ancaman serius terhadap supremasi politik Islam-Arab Saudi, terlebih ada upaya menginternasionalisasikan semangat revolusi itu. Persekutuan Arab Saudi dan Amerika Serikat telah memberikan keleluasaan kepada otoritas Negara Arab, tidak hanya dalam rangka kepentingan memotong pengaruh politik Iran, tetapi juga untuk menyokong kekuatan-kekuatan pro Arab Saudi di Asia Selatan, seperti Pakistan dan Timur Tengah. Dalam konteks ketegangan kedua kutub politik-keagamaan tersebut, Indonesia menjadi sangat penting untuk tidak terseret ke dalam pusaran konflik di Timur Tengah. Bahkan, Indonesia punya peluang menjadi rujukan baru bagi tradisi Islam rahmatan lil 'alamin pada abad ke-21. Negeri ini punya modal sosial dan politik yang menjanjikan. Negara-negara berpenduduk Muslim di dunia mengakui pencapaian luar biasa Indonesia mengatasi krisis politik dengan sukses membangun sistem pemerintahan demokratik tanpa menegasikan Islam. Potret global Islam hari ini dan esok akan banyak ditentukan oleh perkembangan Islam di negara-negara Asia dan Afrika. Pesatnya pertumbuhan populasi Muslim di kedua kawasan ini sungguh tidak bisa diabaikan, terlebih Asia dihuni kekuatan-kekuatan regional strategis bagi kepentingan keseimbangan geopolitik global; Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Survei Pew Research Project memprediksi, pertambahan populasi Muslim akan lebih cepat dibandingkan dengan pemeluk agama lain hingga tahun 2050. Populasi Muslim di India diperkirakan akan menjadi terbesar dunia menyalip Indonesia. Menjadi masalah serius ketika berlarutnya konflik politik di kawasan Timur Tengah yang di antaranya dipicu persaingan kutub Arab Saudi dan Iran memengaruhi hubungan antarkelompok sosial-keagamaan di Indonesia. Di satu sisi, hubungan kesejarahan dan arus transmisi intelektualisme Islam dari Jazirah Arab ke Nusantara telah berjasa besar dalam penyebaran dan pertumbuhan tradisi Islam di Indonesia hingga hari ini. Islam Indonesia Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, dua tokoh kunci yang melahirkan dua garda organisasi moderat Muhammadiyah dan NU, menimba ilmu di Tanah Suci Mekkah pada awal abad ke-20. Di sisi lain, proyek penyebarluasan Madhab Islam-Sunni Arab Saudi dan Madhab Islam-Syiah Iran beberapa dekade belakangan berimplikasi terhadap dinamika hubungan kelompok keagamaan di Indonesia. Ada kekhawatiran masyarakat Muslim Indonesia akan terdeterminasi oleh konflik politik kutub Arab dan Iran dengan indikasi peningkatan sektarianisme dan syiar kebencian. Pilihan bijaknya jelas. Bangsa ini harus punya kesadaran kolektif untuk keluar dari jebakan pengerasan poros Saudi dan Teheran. Asas politik luar negeri "bebas aktif" penting diterjemahkan dalam konteks ini demi kepentingan nasional, tidak terjebak pada ekstremisme ideologi politik sektarian. Indonesia berkesempatan besar bukan sebatas mendapat pengakuan dari negara-negara berpenduduk Muslim, seperti diutarakan pegiat demokrasi Afganistan, melainkan juga menulis "buku baru" dan menjadi bacaan utama dalam konstelasi dunia yang multipolar. Perlu kerja keras diplomasi pemerintah untuk bersinergi dengan kelompok sipil dalam menyuarakan pengalaman Indonesia melembagakan nilai dan perangkat demokrasi yang selaras dengan prinsip syariah Islam, yaitu kesetaraan, keadilan, dan bebas dari diskriminasi. Indonesia bukan lagi halaman belakang di tengah perubahan geopolitik global, melainkan poros alternatif yang mewakili kekuatan baru negara berpenduduk Muslim di Asia. Ini menuntut keseriusan pemerintah dengan visi jauh ke depan. ●