|
Model
Pemerintah Jepang Menyediakan Makan Bergizi Gratis Dede Leni Mardianti : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026
|
· Pemerintah daerah di Jepang ikut
menanggung biaya makan siang di sekolah. · Otoritas lokal tak ingin membebani
orang tua dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. · Program makan siang di sekolah
berlangsung di Jepang sejak 1889. DI akun
rekening bank milik Tomomi, dana sebesar 5.100 yen mesti tersedia setiap
bulan. Uang yang nilainya setara dengan Rp 581 ribu itu akan dipotong secara
otomatis oleh dinas pendidikan setempat untuk membayar program makan siang
anak Tomomi yang kini duduk di Sekolah Menengah Pertama Kota Fujimino,
Prefektur Saitama, Jepang. Tomomi,
52 tahun, bercerita, dinas pendidikan akan mengirim surat elektronik kepada
para orang tua murid sebelum melakukan autodebit. Isinya mengingatkan agar
tersedia saldo yang cukup ketika terjadi penarikan otomatis. “Surat itu
biasanya dilengkapi informasi soal jumlah rekening milik orang tua yang gagal
terdebit,” kata Tomomi di Tokyo pada Ahad, 18 Oktober 2026. Program
makan siang di sekolah Jepang dikenal dengan nama kyushoku. Aktivitas makan
bersama ini sudah dimulai di Negeri Sakura pada 1889. Pada 1954, makan
bergizi di sekolah menjadi program nasional di Jepang setelah peluncuran
Undang-Undang Program Makan Siang Sekolah. Bukan
hanya itu, melalui undang-undang tentang makan siang sekolah, pemerintah
Jepang juga membagi tanggung jawab pembiayaan antara sekolah dan orang tua
siswa. Pemerintah daerah pun diberi peran dalam pelaksanaan program kyushoku. Program
kyushoku itulah yang hendak dipelajari Badan Gizi Nasional (BGN) ketika
Kepala BGN Sudaryono bertemu dengan perwakilan Japan International
Cooperation Agency (JICA) Indonesia pada akhir September 2026. Dalam
keterangan resmi di situs BGN, Sudaryono mengatakan hendak mempelajari sistem
makan siang di Jepang karena menerapkan model dapur terpusat dan dapur
sekolah. Menurut
Tomomi, bukan hanya sekolah yang berperan dalam penyelenggaraan program makan
siang, melainkan juga pemerintah kota. Kepala daerah di tingkat distrik
sampai prefektur mengalokasikan bujet tambahan untuk mensubsidi program makan
siang. Di Kota
Fujimino, tempat tinggal Tomomi, biaya makan siang siswa sekolah menengah
pertama sebesar 6.400 yen per bulan. Pemerintah kota menanggung 1.300 yen,
sisanya didebit dari rekening orang tua siswa. Berbeda dengan murid sekolah
menengah pertama. Tomomi menjelaskan, ongkos makan siang untuk anak sekolah
dasar ditanggung penuh oleh pemerintah. Rinciannya, 5.200 yen dari pemerintah
pusat dan 200 yen dari anggaran pemerintah kota. Tomomi
menjelaskan, pemerintah kota ikut memikul biaya karena ada kenaikan harga
bahan kebutuhan pokok pada awal tahun ini. “Pemerintah kota tak mau
membebankan tambahan biaya kepada orang tua,” tuturnya. Adapun
Pemerintah Kota Narita, Prefektur Chiba, membebaskan seluruh biaya makan
siang bagi siswa di sekolah negeri sejak April 2026. Kota yang dapat ditempuh
sekitar satu jam berkendara dari pusat Tokyo ini tergolong punya kapasitas
fiskal yang cukup kuat. Ari,
pekerja migran asal Indonesia yang anaknya belajar di sekolah lokal di
Narita, mengatakan biaya makan siang siswa tingkat sekolah dasar di Narita
sekitar 6.170 yen per bulan, sedangkan siswa sekolah menengah pertama 7.100
yen. “Pemerintah daerah memproteksi orang tua dari kenaikan harga,” ujar Ari,
yang sudah satu dekade tinggal di Jepang. Skema
agak berbeda berlaku di Kota Fujisawa, Prefektur Kanagawa. Pemerintah pusat
dan daerah berkolaborasi memikul biaya makan siang siswa sekolah dasar
negeri. Sementara itu, siswa sekolah menengah pertama boleh memesan menu
makan siang dari sekolah atau membawa bekal sendiri. Sistem
di level sekolah menengah pertama itu disebut sentakusei delivery. Biaya satu
porsi makan siang plus susu dipatok sebesar 330 yen, sedangkan tanpa susu
dibanderol 273 yen. Tanti,
orang tua siswa di Fujisawa, mengatakan pemerintah kota menyediakan bantuan
biaya makan siang bagi siswa dari keluarga penerima bantuan kesejahteraan dan
pendidikan. “Orang tua membayar dulu makanan yang dipesan, lantas memperoleh
penggantian biaya sesuai dengan ketentuan,” tutur Tanti, warga negara
Indonesia yang sudah tujuh tahun tinggal di Jepang, saat ditemui pada Ahad,
18 Oktober 2026. ● Sumber :
https://www.tempo.co/politik/mbg-pemda-jepang-gotong-royong-2301815 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar