|
Sumpah Pemuda dan Teladan dari Nausus Siti
Maimunah :
Ketua Pengurus Mama Aleta Fund,
Alumnus program doktor Universitas Passau Jerman. |
KOMPAS, 27 Oktober 2026
|
Sumpah Pemuda 1928 yang kerap kita dengar, bukanlah rumusan yang
lengkap. Yang jarang kita dengar adalah bagian Dasar-dasar Persatuan, yaitu
”kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kepanduan” sebagai
unsur tak terpisahkan dari sumpah tersebut, yang justru makin ditinggalkan. Realitasnya, praktik-praktik adati makin menghadapi tantangan
berat. Apalagi sejak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jadi langganan di
Tanah Air. Biasanya di pulau Kalimantan dan Sumatera, kini merembet ke Papua
dan pulau lainnya. Di Kalimantan, api yang dibuat para peladang dituduh
menjadi penyebab karhutla. Pemerintah menyalahkan api penyebab kebakaran, sementara Mardiana
Darren, salah seorang perempuan adat Dayak Ma’anyan di Kalimantan Tengah
menegaskan, api dan asap dalam ladang gilir balik bukan hanya praktik
agroekologi, tetapi ruang berhubungan dengan alam dan leluhur yang telah
dipraktikkan beratus tahun lalu. Tidak mungkin praktik perladangan gilir
balik yang menghormati alam dan mensyukuri Sang Pencipta diwujudkan dengan
memicu karhutla. Menghidupkan ”ngume” Perempuan adat memiliki peran penting dalam semua tahapan
berladang untuk menyediakan pangan subsisten. Termasuk membuat kebun sayur
sebagai sumber pangan sebelum padi ladang di panen. Sejak kecil, kakek nenek
Mardiana mengajarkan cara berladang gilir balik yang berpusat pada hubungan
manusia, alam dan leluhur. Ia tuturkan secara mendalam di buku Semesta Ume:
teknologi cerdas pertanian Leluhur yang diterbitkan Insist bulan lalu. Ada 10
langkah dalam praktik perladangan gilir balik sebagai upaya menghidupkan
teknologi leluhur, merawat hubungan timbal balik dengan alam dan melangitkan
doa kepada Sang Pencipta. Buku yang wajib dibaca oleh mereka yang menuduh
peladang adalah penyebab Karhutla. Ume, atau ngume, tak sekadar kegiatan bertani. Tapi ruang dan
peristiwa yang mempertemukan manusia, leluhur, tanah, musim, benih padi,
lebah, burung, panganrau atau gotong royong, hujan, api dan putiri perei
(dewi padi) dalam satu jaring keterhubungan yang tak terpisah. Tanah dipahami
sebagai kerabat yang harus diberi kesempatan beristirahat. Gilir balik
berfokus pada pemberian waktu kepada tanah untuk beristirahat sebelum diolah
kembali. Praktik yang membutuhkan kesabaran ekologis. Api dan asap bukan ancaman, tetapi keterhubungan yang dikelola
dengan pengetahuan, etika dan tanggung jawab bersama. Perempuan Ma’anyan
membuat perapian saat masuk hutan sebagai ungkapan permisi dan penghargaan
terhadap leluhur serta penghuni hutan. Pun dalam membuka ladang, nutung jewe
atau membakar tumpukan kayu bukanlah hubungan searah, tetapi proses kerja
sama antara peladang, api, dan angin. Saat nutung, selain pembuatan sekat
bakar, mantra dirapal agar api tak membesar, peladang berpuasa agar ”api
tidak makan banyak”. Peladang dan api harus bekerja sama. Api dan asap juga berperan penting dalam pertumbuhan dan
penyerbukan padi ladang. Saat, nyawah, atau membersihkan rumput, asap dari
perapian dipercaya mengusir hama dan mengundang lebah penyerbuk. Ironisnya, praktik adati ume dihentikan paksa lewat hukum:
melarang perladangan gilir balik. Larangan yang membunuh praktik-praktik
adati, mengancam kedaulatan pangan masyarakat adat, mengikis keragaman hayati
dan memicu pelepasan lahan kepada korporasi besar sawit dan tambang batubara.
Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 memberi
pengecualian pemberlakuan hukum pidana: ”kecuali terhadap masyarakat yang
hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk
kepentingan komersial”. Bahasa dan pendidikan antargenerasi Selain ume, bahasa lokal adalah praktik adati lainnya yang makin
terancam, apalagi di sekitar kompleks industri pertambangan. Di Desa Sagea,
Pulau Halmahera, masuknya puluhan ribu buruh dari Jawa, Sulawesi dan
pulau-pulau lainnya ke kompleks perindustrian nikel telah mengubah mata
pencarian, model ekonomi, gaya hidup dan hubungan sosial yang memengaruhi
penggunaan bahasa. Bahasa orang Sagea adalah Sawai Mon Peto. Dalam bergaul,
anak-anak muda Sagea menjadi lebih suka menggunakan bahasa Indonesia
dibanding Sawai. Belum lagi lingkungan yang rusak, membuat ritual-ritual adat
dengan bahasa lokal mulai tidak diceritakan lagi kepada generasi berikutnya.
Seperti pagele Mto’malom atau nenek mata basah, Bobane Jailolo (muara danau
Yonelo) dan Loi tar’faren (Batu susun), tempat melakukan ritual dan mencari tumbuhan
berkhasiat obat. Terkikisnya bahasa lokal bisa bermakna memutus hubungan
dengan adat dan alam. Memperlambat pengikisan bahasa sawai, Lasi Mahmud dan
teman-temannya di Sagea mendirikan sanggar Bokimoruru pada 2024. Sanggar
mengajarkan tarian, nyanyian, seni panggung dan bentuk budaya lainnya orang
Sagea. Para murid diwajibkan menggunakan bahasa sawai. Mereka mentransformasi
tarian tentang kerinduan kepada pasangan menjadi kerinduan terhadap
lingkungan yang bersih dan sehat setelah kompleks industri nikel mencemari
Sungai dan pesisir. Bahasa tak hanya mengekpresikan pemikiran, tapi juga
hubungan-hubungan dengan alam dan sosial yang tak terangkum dalam bahasa
Indonesia. Di Mollo, pulau Timor, ada faut kanaf, oe kanaf dan haut kanaf,
atau batu nama, air nama dan pohon nama yang menggambarkan nama marga orang
Mollo berkaitan dengan kejadian di sekitar gunung batu, sumber air dan pohon
madu. Makna dan keterhubungan yang memperkaya bahasa Indonesia. Bisa
dimengerti mengapa perempuan Mollo menduduki
dan menghentikan tambang marmer pada 2003. Sesungguhnya mereka tak
hanya menyelamatkan alam dan nama marga, tetapi juga kekayaan bahasa
Indonesia. Mengandalkan hukum Di Pulau Sangihe, Sulawesi utara, sejak ratusan tahun lalu
praktik adati dikikis oleh masuknya agama modern. Perempuan mengandalkan
hukum negara untuk melindungi pulaunya yang akan dirusak oleh pertambangan
emas skala besar. Elbi Piter,
perempuan petani dari kampug Bowone
bersama 46 warga lainnya, bagian dari gerakan Save Sagihe Island
(SSI), mengajukan gugatan pada 2021 untuk membatalkan izin usaha pertambangan
(IUP) PT TMS yang menguasai hampir separuh luas pulau. Padahal, Sangihe
adalah pulau kecil yang tidak boleh ditambang menurut Undang-undang No 1
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K)
yang dikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-XXI/2023. Meski gugatan ditolak di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN)
Jakarta namun penggugat menang banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PTTUN) Jakarta. Lantas dikukuhkan dua kali oleh putusan Mahkamah Agung (MA).
Akhirnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut IUP itu
pada 8 September 2023. Setelah dicabut, tambang ilegal merajalela di lokasi yang sama,
tapi dibiarkan tanpa penegakan hukum. Yang mencengangkan, PT TMS mengajukan
IUP baru di tempat yang sama dan sedang memasuki tahap akhir administrasi di
Kementrian ESDM. Saat Elbi mengikuti proses hukum untuk menyelamatkan pulau tempat
hidup lebih 143.650 warga (2025) dan generasi ke depan, Pemerintah justru
memperlakukan hukum sebagai formalitas: jika IUP ditolak, ajukan saja yang
baru di tempat yang sama! Ketika SSI berupaya menghidupkan ritual adat
Dalumatehu Sembanua atau rintihan warga pulau yang memohon Tuhan Yang Maha
Kuasa, semesta dan leluhur menguatkan perjuangan untuk menyelamatkan pulau
Sangihe, mereka justru dituduh sebagai penyembah berhala. Relevansi Sumpah Pemuda Artikulasi Sumpah Pemuda 1928 tidak bisa lepas dari pengalaman pahit
hidup di bawah kapitalisme kolonial dan negara, serta aspirasi bangsa dalam
kedudukan mereka sebagai warga negara yang dibayangkan. Hukum adat
didengungkan kembali di abad ke-21 ini, sebagai jalan pengorganisasian dan
perjuangan komunitas di garis depan menghadapi penyempitan ruang hidup akibat
operasi proyek-proyek pemerintah dan korporasi, seperti ditulis Yance Arizona
(2023) ”Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum”. Inilah yang
membuat Sumpah Pemuda 1928 dengan
Dasar-dasar persatuannya masih sangat relevan. Situasi yang dihadapi komunitas-komunitas adat dan lokal itu
menjadi keprihatinan dan arena perjuangan para perempuan di garis depan, para
Nausus, yakni perempuan pembela HAM-lingkungan, seperti Aleta Baun, Mardiana
Darren, Lasi Mahmud dan banyak lainya. Mereka berjuang menyelamatkan dan
memulihkan alam serta ruang hidup bersama. Sebutan Nausus megadopsi nama
sebuah bukit batu di Mollo, yang dalam bahasa Dawam di Timor Barat, Nusa
Tenggara Timur, artinya batu yang menggendong dan menyusui. Dipimpin
Perempuan adat, Nausus berhasil diselamatkan dari pengrusakan oleh tambang
marmer. Sudah sepatutnya negara berterima kasih dan kita meneladan para
Nausus, perempuan adat dan perempuan lokal yang gigih melindungi alam,
merawat pengetahuan adat dan pendidikan intergenerasi, wujud dari semangat
Sumpah Pemuda. ● |
Sumber
: https://www.kompas.id/artikel/sumpah-pemuda-dan-tauladan-dari-nausus?open_from=Artikel_Opini_Page
Tidak ada komentar:
Posting Komentar