Rabu, 28 Oktober 2026

 

Sumpah Pemuda dan Teladan dari Nausus

Siti Maimunah :  Ketua Pengurus Mama Aleta Fund, Alumnus program doktor Universitas Passau Jerman.

KOMPAS, 27 Oktober 2026

 

 

                                                           

Sumpah Pemuda 1928 yang kerap kita dengar, bukanlah rumusan yang lengkap. Yang jarang kita dengar adalah bagian Dasar-dasar Persatuan, yaitu ”kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kepanduan” sebagai unsur tak terpisahkan dari sumpah tersebut, yang justru makin ditinggalkan.

 

Realitasnya, praktik-praktik adati makin menghadapi tantangan berat. Apalagi sejak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jadi langganan di Tanah Air. Biasanya di pulau Kalimantan dan Sumatera, kini merembet ke Papua dan pulau lainnya. Di Kalimantan, api yang dibuat para peladang dituduh menjadi penyebab karhutla.

 

Pemerintah menyalahkan api penyebab kebakaran, sementara Mardiana Darren, salah seorang perempuan adat Dayak Ma’anyan di Kalimantan Tengah menegaskan, api dan asap dalam ladang gilir balik bukan hanya praktik agroekologi, tetapi ruang berhubungan dengan alam dan leluhur yang telah dipraktikkan beratus tahun lalu. Tidak mungkin praktik perladangan gilir balik yang menghormati alam dan mensyukuri Sang Pencipta diwujudkan dengan memicu karhutla. 

 

Menghidupkan ”ngume”

 

Perempuan adat memiliki peran penting dalam semua tahapan berladang untuk menyediakan pangan subsisten. Termasuk membuat kebun sayur sebagai sumber pangan sebelum padi ladang di panen. Sejak kecil, kakek nenek Mardiana mengajarkan cara berladang gilir balik yang berpusat pada hubungan manusia, alam dan leluhur. Ia tuturkan secara mendalam di buku Semesta Ume: teknologi cerdas pertanian Leluhur yang diterbitkan Insist bulan lalu. Ada 10 langkah dalam praktik perladangan gilir balik sebagai upaya menghidupkan teknologi leluhur, merawat hubungan timbal balik dengan alam dan melangitkan doa kepada Sang Pencipta. Buku yang wajib dibaca oleh mereka yang menuduh peladang adalah penyebab Karhutla.

 

Ume, atau ngume, tak sekadar kegiatan bertani. Tapi ruang dan peristiwa yang mempertemukan manusia, leluhur, tanah, musim, benih padi, lebah, burung, panganrau atau gotong royong, hujan, api dan putiri perei (dewi padi) dalam satu jaring keterhubungan yang tak terpisah. Tanah dipahami sebagai kerabat yang harus diberi kesempatan beristirahat. Gilir balik berfokus pada pemberian waktu kepada tanah untuk beristirahat sebelum diolah kembali. Praktik yang membutuhkan kesabaran ekologis.

 

Api dan asap bukan ancaman, tetapi keterhubungan yang dikelola dengan pengetahuan, etika dan tanggung jawab bersama. Perempuan Ma’anyan membuat perapian saat masuk hutan sebagai ungkapan permisi dan penghargaan terhadap leluhur serta penghuni hutan. Pun dalam membuka ladang, nutung jewe atau membakar tumpukan kayu bukanlah hubungan searah, tetapi proses kerja sama antara peladang, api, dan angin. Saat nutung, selain pembuatan sekat bakar, mantra dirapal agar api tak membesar, peladang berpuasa agar ”api tidak makan banyak”. Peladang dan api harus bekerja sama.

 

Api dan asap juga berperan penting dalam pertumbuhan dan penyerbukan padi ladang. Saat, nyawah, atau membersihkan rumput, asap dari perapian dipercaya mengusir hama dan mengundang lebah penyerbuk.

 

Ironisnya, praktik adati ume dihentikan paksa lewat hukum: melarang perladangan gilir balik. Larangan yang membunuh praktik-praktik adati, mengancam kedaulatan pangan masyarakat adat, mengikis keragaman hayati dan memicu pelepasan lahan kepada korporasi besar sawit dan tambang batubara. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 memberi pengecualian pemberlakuan hukum pidana: ”kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”.

 

Bahasa dan pendidikan antargenerasi

 

Selain ume, bahasa lokal adalah praktik adati lainnya yang makin terancam, apalagi di sekitar kompleks industri pertambangan. Di Desa Sagea, Pulau Halmahera, masuknya puluhan ribu buruh dari Jawa, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya ke kompleks perindustrian nikel telah mengubah mata pencarian, model ekonomi, gaya hidup dan hubungan sosial yang memengaruhi penggunaan bahasa.

 

Bahasa orang Sagea adalah Sawai Mon Peto. Dalam bergaul, anak-anak muda Sagea menjadi lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dibanding Sawai. Belum lagi lingkungan yang rusak, membuat ritual-ritual adat dengan bahasa lokal mulai tidak diceritakan lagi kepada generasi berikutnya. Seperti pagele Mto’malom atau nenek mata basah, Bobane Jailolo (muara danau Yonelo) dan Loi tar’faren (Batu susun), tempat melakukan ritual dan mencari tumbuhan berkhasiat obat. Terkikisnya bahasa lokal bisa bermakna memutus hubungan dengan adat dan alam.

 

Memperlambat pengikisan bahasa sawai, Lasi Mahmud dan teman-temannya di Sagea mendirikan sanggar Bokimoruru pada 2024. Sanggar mengajarkan tarian, nyanyian, seni panggung dan bentuk budaya lainnya orang Sagea. Para murid diwajibkan menggunakan bahasa sawai. Mereka mentransformasi tarian tentang kerinduan kepada pasangan menjadi kerinduan terhadap lingkungan yang bersih dan sehat setelah kompleks industri nikel mencemari Sungai dan pesisir.

 

Bahasa tak hanya mengekpresikan pemikiran, tapi juga hubungan-hubungan dengan alam dan sosial yang tak terangkum dalam bahasa Indonesia. Di Mollo, pulau Timor, ada faut kanaf, oe kanaf dan haut kanaf, atau batu nama, air nama dan pohon nama yang menggambarkan nama marga orang Mollo berkaitan dengan kejadian di sekitar gunung batu, sumber air dan pohon madu. Makna dan keterhubungan yang memperkaya bahasa Indonesia. Bisa dimengerti mengapa perempuan Mollo menduduki  dan menghentikan tambang marmer pada 2003. Sesungguhnya mereka tak hanya menyelamatkan alam dan nama marga, tetapi juga kekayaan bahasa Indonesia.

 

Mengandalkan hukum

 

Di Pulau Sangihe, Sulawesi utara, sejak ratusan tahun lalu praktik adati dikikis oleh masuknya agama modern. Perempuan mengandalkan hukum negara untuk melindungi pulaunya yang akan dirusak oleh pertambangan emas skala besar.  Elbi Piter, perempuan petani dari kampug Bowone  bersama 46 warga lainnya, bagian dari gerakan Save Sagihe Island (SSI), mengajukan gugatan pada 2021 untuk membatalkan izin usaha pertambangan (IUP) PT TMS yang menguasai hampir separuh luas pulau. Padahal, Sangihe adalah pulau kecil yang tidak boleh ditambang menurut Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) yang dikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-XXI/2023.

 

Meski gugatan ditolak di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta namun penggugat menang banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Lantas dikukuhkan dua kali oleh putusan Mahkamah Agung (MA). Akhirnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut IUP itu pada 8 September 2023.

 

Setelah dicabut, tambang ilegal merajalela di lokasi yang sama, tapi dibiarkan tanpa penegakan hukum. Yang mencengangkan, PT TMS mengajukan IUP baru di tempat yang sama dan sedang memasuki tahap akhir administrasi di Kementrian ESDM.

 

Saat Elbi mengikuti proses hukum untuk menyelamatkan pulau tempat hidup lebih 143.650 warga (2025) dan generasi ke depan, Pemerintah justru memperlakukan hukum sebagai formalitas: jika IUP ditolak, ajukan saja yang baru di tempat yang sama! Ketika SSI berupaya menghidupkan ritual adat Dalumatehu Sembanua atau rintihan warga pulau yang memohon Tuhan Yang Maha Kuasa, semesta dan leluhur menguatkan perjuangan untuk menyelamatkan pulau Sangihe, mereka justru dituduh sebagai penyembah berhala.

 

Relevansi Sumpah Pemuda

 

Artikulasi Sumpah Pemuda 1928 tidak bisa lepas dari pengalaman pahit hidup di bawah kapitalisme kolonial dan negara, serta aspirasi bangsa dalam kedudukan mereka sebagai warga negara yang dibayangkan. Hukum adat didengungkan kembali di abad ke-21 ini, sebagai jalan pengorganisasian dan perjuangan komunitas di garis depan menghadapi penyempitan ruang hidup akibat operasi proyek-proyek pemerintah dan korporasi, seperti ditulis Yance Arizona (2023) ”Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum”. Inilah yang membuat Sumpah Pemuda 1928  dengan Dasar-dasar persatuannya masih sangat relevan.

 

Situasi yang dihadapi komunitas-komunitas adat dan lokal itu menjadi keprihatinan dan arena perjuangan para perempuan di garis depan, para Nausus, yakni perempuan pembela HAM-lingkungan, seperti Aleta Baun, Mardiana Darren, Lasi Mahmud dan banyak lainya. Mereka berjuang menyelamatkan dan memulihkan alam serta ruang hidup bersama. Sebutan Nausus megadopsi nama sebuah bukit batu di Mollo, yang dalam bahasa Dawam di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur, artinya batu yang menggendong dan menyusui. Dipimpin Perempuan adat, Nausus berhasil diselamatkan dari pengrusakan oleh tambang marmer.

 

Sudah sepatutnya negara berterima kasih dan kita meneladan para Nausus, perempuan adat dan perempuan lokal yang gigih melindungi alam, merawat pengetahuan adat dan pendidikan intergenerasi, wujud dari semangat Sumpah Pemuda. ●

 

Sumber : https://www.kompas.id/artikel/sumpah-pemuda-dan-tauladan-dari-nausus?open_from=Artikel_Opini_Page

Tidak ada komentar:

Posting Komentar