|
Sastra Indonesia di Era Prabowo-Gibran: Bergerak, tetapi Belum Menjadi
Arus Utama Satrio Arismunandar : Penulis SATUPENA. |
ORBIT INDONESIA, 23 Oktober 2026
|
Dua tahun pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang
genap pada 20 Oktober 2026, merupakan momentum untuk mengevaluasi posisi
sastra dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah besarnya
perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, program
Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pertahanan, muncul pertanyaan yang
tidak kalah penting: sejauh mana sastra Indonesia memperoleh ruang untuk
tumbuh, berkembang, dan menjangkau masyarakat? Sastra memang tidak
selalu menghasilkan sesuatu yang bisa dihitung dalam laporan pembangunan
tahunan. Sebuah puisi tidak serta-merta meningkatkan produk domestik bruto.
Sebuah novel tidak langsung mengurangi angka kemiskinan. Namun, sastra membentuk
cara manusia memahami kehidupan, merawat ingatan kolektif, mengkritik
kekuasaan, dan membayangkan masa depan. Bangsa yang hanya membangun
infrastruktur fisik tanpa mengembangkan kehidupan intelektual dan imajinasi
kebudayaannya berisiko mengalami kemajuan material tanpa kedalaman peradaban. Karena itu, evaluasi
sastra Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya tidak
berhenti pada berapa banyak buku diterbitkan, berapa sastrawan menerima
penghargaan, atau berapa festival diselenggarakan. Pertanyaan yang lebih
mendasar adalah apakah ekosistem sastra semakin sehat, apakah penulis semakin
sejahtera, apakah karya bermutu semakin mudah diakses, dan apakah masyarakat
semakin dekat dengan buku. Ada Keberlanjutan, Ada
Pula Peluang yang Belum Dimaksimalkan Salah satu hal yang patut
diapresiasi adalah bahwa pembinaan bahasa, sastra, dan literasi tetap menjadi
bagian dari agenda pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melanjutkan sejumlah program yang
mendukung pengembangan sastra dan ketersediaan bahan bacaan. Pada April 2025, Badan
Bahasa menjalin kerja sama dengan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia
(HISKI). Kolaborasi yang direncanakan mencakup siniar, publikasi karya
sastra, dan pergelaran sastra berbasis kajian ilmiah. Pemerintah juga
mempertahankan Penghargaan Sastra Kemendikdasmen, yang pada 2026 mencakup
kategori novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, serta esai dan
kritik sastra. Program-program tersebut
menunjukkan bahwa sastra tidak sepenuhnya terpinggirkan dari kebijakan
pendidikan dan kebudayaan. Terdapat kelembagaan, mekanisme apresiasi, dan
peluang kolaborasi yang bisa dikembangkan. Pada Mei 2026, pemerintah
juga mengumumkan bantuan untuk pelestarian bahasa dan sastra daerah berbasis
komunitas dan perseorangan. Langkah ini penting karena kekayaan sastra
Indonesia tidak hanya berada dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam
tradisi lisan, puisi, cerita rakyat, dan karya kontemporer berbahasa daerah. Sementara itu, program
penyediaan bahan bacaan bermutu dan sayembara penulisan bahan bacaan literasi
tetap berjalan. Pada Agustus 2026, Kemendikdasmen kembali menekankan
pentingnya kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan
masyarakat untuk memperluas akses anak terhadap buku. Semua ini merupakan modal
yang tidak boleh diabaikan. Dalam pemerintahan, kesinambungan program sering
kali sama pentingnya dengan penciptaan program baru. Namun, perlu dibedakan
antara keberlanjutan kebijakan dan keberhasilan hasil. Program yang tetap
berjalan belum otomatis membuktikan bahwa kehidupan sastrawan membaik, distribusi
buku semakin merata, atau budaya membaca masyarakat mengalami perubahan
signifikan. Untuk menyimpulkan
kemajuan, pemerintah perlu menunjukkan data mengenai penerima manfaat,
persebaran geografis, jumlah buku yang benar-benar dibaca, dan dampak program
terhadap ekosistem sastra. Inilah salah satu
pekerjaan rumah dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran:
memperjelas hubungan antara kegiatan, keluaran, dan dampak. Kelebihan: Fondasi
Kelembagaan dan Peluang Memperluas Jangkauan Jika dilihat dari fondasi
kebijakannya, ada tiga hal yang layak menjadi kekuatan untuk pengembangan
sastra Indonesia. Pertama, sastra masih
memiliki jalur masuk melalui pendidikan dan penguatan literasi. Karya sastra
dapat membantu anak-anak mengembangkan imajinasi, empati, kemampuan
berbahasa, dan daya kritis. Program bahan bacaan bermutu memberi peluang bagi
penulis untuk menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan anak Indonesia,
termasuk pengalaman masyarakat di luar kota-kota besar. Kedua, pemerintah memiliki
jaringan kelembagaan hingga daerah melalui balai dan kantor bahasa. Jaringan
ini berpotensi menjadi penghubung antara kebijakan pusat, komunitas sastra,
sekolah, perguruan tinggi, dan para penulis lokal. Jika dimanfaatkan secara
konsisten, pengembangan sastra tidak harus berpusat di Jakarta, Yogyakarta,
atau kota-kota yang selama ini menjadi episentrum penerbitan. Ketiga, pengembangan
sastra dapat dihubungkan dengan agenda internasionalisasi bahasa Indonesia.
Badan Bahasa telah mengembangkan gagasan tentang internasionalisasi sastra
sebagai sarana meningkatkan pengakuan global, membuka peluang bagi penulis
dan penerbit, sekaligus memperkuat diplomasi budaya. Peluang ini sangat besar.
Indonesia memiliki pengalaman sejarah, keragaman budaya, persoalan sosial,
dan dinamika politik yang dapat menjadi bahan karya sastra dengan daya tarik
universal. Persoalannya bukan karena Indonesia kekurangan cerita, melainkan bagaimana
cerita-cerita tersebut memperoleh penerjemah, penerbit, promosi, dan pembaca
di luar negeri. Dengan kata lain, modal
kelembagaan sudah tersedia. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut
menjadi ekosistem yang produktif dan berkelanjutan. Kekurangan: Sastra Belum
Menjadi Prioritas yang Terukur Di balik berbagai program
itu, terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian. Pertama, sastra belum
terlihat sebagai agenda publik yang sebanding dengan besarnya perhatian
pemerintah terhadap program-program pembangunan yang bersifat material. Hal
ini bukan berarti pemerintah sama sekali mengabaikan sastra. Persoalannya,
belum cukup bukti terukur untuk menyatakan bahwa dua tahun pertama
pemerintahan ini telah menghasilkan lompatan signifikan dalam kesejahteraan
sastrawan, pemerataan akses buku, atau peningkatan budaya membaca. Kedua, kehidupan ekonomi
penulis masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius. Menulis
buku sastra berkualitas membutuhkan waktu, riset, pembacaan, dan proses
kreatif yang panjang. Akan tetapi, tidak semua penulis dapat menggantungkan
hidupnya pada royalti buku. Banyak yang harus mencari penghasilan dari
pekerjaan lain, mengajar, menjadi editor, menulis artikel, atau mengerjakan
proyek di luar kegiatan kesastraan. Situasi tersebut
berpengaruh terhadap produktivitas dan keberlanjutan karier. Jika menulis
hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan yang menghasilkan uang selesai, waktu
untuk menghasilkan karya serius menjadi terbatas. Pemerintah memang tidak
harus menjamin penghasilan setiap penulis. Namun, pemerintah dapat
menciptakan mekanisme dukungan yang transparan melalui hibah penciptaan,
residensi, beasiswa penulisan, penerjemahan, serta pembelian buku untuk
perpustakaan dan sekolah. Dukungan itu harus diberikan berdasarkan kualitas,
kebutuhan, dan mekanisme seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan
kedekatan dengan kekuasaan. Ketiga, akses terhadap
buku masih menghadapi persoalan distribusi dan keterjangkauan. Buku yang
diterbitkan belum tentu sampai kepada pembaca yang membutuhkannya.
Perpustakaan di daerah, sekolah di wilayah terpencil, dan komunitas yang jauh
dari pusat kegiatan penerbitan memerlukan dukungan berbeda dari pembaca di
kota besar. Karena itu, keberhasilan
program literasi tidak cukup diukur dari jumlah buku yang dicetak atau
disalurkan. Perlu diketahui apakah buku tersebut tersedia, diminati, dibaca,
didiskusikan, dan memicu kegiatan kreatif lanjutan. Keempat, ekosistem kritik
sastra dan diskusi intelektual membutuhkan penguatan. Sastra bukan sekadar
produksi buku dan penyelenggaraan festival. Ia juga memerlukan kritik yang serius,
ruang perdebatan, penerbitan jurnal, resensi bermutu, dan media yang memberi
tempat bagi pembahasan karya. Tanpa kritik yang sehat,
penghargaan sastra berisiko menjadi acara seremonial, sedangkan popularitas
penulis dapat lebih menentukan perhatian publik daripada kualitas karya.
Kritik juga harus menjaga independensi: karya yang mengkritik pemerintah
semestinya memperoleh ruang yang sama dengan karya yang mendukung kebijakan
pemerintah. Di sinilah ukuran penting
kedewasaan kebudayaan sebuah pemerintahan. Sastra tidak hanya perlu diberi
panggung, tetapi juga harus dibiarkan merdeka. Tiga Tahun ke Depan: Dari
Program Menjadi Ekosistem Memasuki tiga tahun
terakhir masa pemerintahan Prabowo-Gibran, pengembangan sastra perlu
diarahkan pada kebijakan yang lebih terintegrasi, terukur, dan berorientasi
pada hasil. Setidaknya ada lima langkah yang layak diprioritaskan. Pertama, menyusun peta
jalan nasional sastra Indonesia. Pemerintah perlu mempertemukan kementerian
terkait, pemerintah daerah, sastrawan, penerbit, perguruan tinggi,
perpustakaan, komunitas, dan media untuk merumuskan sasaran bersama. Peta
jalan tersebut harus mencakup penciptaan karya, penerbitan, distribusi,
pendidikan, pelestarian sastra daerah, serta pengenalan sastra Indonesia ke
dunia. Peta jalan juga harus
memiliki indikator tahunan. Misalnya, pemerataan koleksi perpustakaan,
pertumbuhan pembaca, dukungan bagi penulis pemula, jumlah karya yang
diterjemahkan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sastra. Kedua, memperkuat ekonomi
sastra. Pemerintah dapat memperluas program hibah penulisan dan residensi,
memperbaiki sistem pengadaan buku, serta memastikan pembayaran hak cipta dan
royalti berjalan sesuai ketentuan. Program pengadaan buku hendaknya tidak
hanya menguntungkan penerbit besar, tetapi juga membuka peluang bagi penerbit
independen dan penulis dari berbagai daerah. Perlindungan hak cipta
menjadi semakin penting ketika teknologi kecerdasan buatan memungkinkan karya
diproses, ditiru, atau digunakan untuk pelatihan model digital. Penulis
membutuhkan kepastian mengenai penggunaan karya, atribusi, dan hak ekonomi
mereka. Ketiga, menjadikan
sekolah sebagai ruang hidup sastra. Sastra jangan hanya hadir sebagai materi
ujian atau tugas merangkum buku. Anak-anak perlu berjumpa langsung dengan
puisi, cerpen, novel, drama, dan cerita rakyat melalui kegiatan membaca
bersama, diskusi, penulisan kreatif, serta pertemuan dengan penulis. Program Sastra Masuk
Kurikulum yang diperkenalkan pada pemerintahan sebelumnya dapat menjadi salah
satu pijakan untuk memperluas praktik tersebut, dengan evaluasi dan
pengembangan yang sesuai kebutuhan pendidikan. Guru juga perlu
memperoleh pelatihan agar sastra tidak diajarkan secara kaku. Tujuannya bukan
membuat semua murid menjadi sastrawan, melainkan membangun generasi yang
mampu membaca dengan kritis, memahami pengalaman orang lain, dan
mengungkapkan gagasan secara baik. Keempat, memperluas
diplomasi sastra. Pemerintah perlu membantu penerjemahan karya Indonesia ke
bahasa-bahasa asing, memfasilitasi keikutsertaan penulis dalam festival
internasional, membangun kemitraan dengan penerbit luar negeri, dan mendukung
agen sastra yang profesional. Keberhasilan
internasionalisasi tidak boleh semata-mata diukur dari kehadiran Indonesia
dalam pameran buku. Ukurannya adalah berapa karya yang memperoleh kontrak
penerbitan, dibaca oleh khalayak baru, dibahas secara kritis, dan bertahan
dalam sirkulasi internasional. Pada saat yang sama,
sastra daerah harus menjadi bagian dari diplomasi tersebut. Kekayaan bahasa
dan tradisi lokal merupakan sumber orisinalitas yang dapat membedakan sastra
Indonesia dari karya negara lain. Kelima, memperluas ruang
sastra di media dan platform digital. Pemerintah dapat bermitra dengan media,
perpustakaan digital, komunitas, dan platform pendidikan untuk menghadirkan
resensi buku, diskusi penulis, pembacaan puisi, serta arsip sastra yang mudah
diakses. Namun, digitalisasi tidak
boleh berhenti pada memindahkan buku ke layar. Tantangannya adalah membangun
kebiasaan membaca panjang di tengah budaya konten singkat, sekaligus
memastikan teknologi tidak menggantikan penghargaan terhadap kerja kreatif
manusia. Media massa pun memiliki
tanggung jawab. Sastra tidak semestinya hanya diberitakan ketika seorang
penulis memenangkan penghargaan, meninggal dunia, atau meluncurkan buku baru.
Perdebatan gagasan, kritik karya, dan perkembangan komunitas sastra juga
layak menjadi berita. Penutup: Mengukur
Kemajuan dari Kehidupan Pembaca dan Penulis Dua tahun pertama
pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan adanya kesinambungan program
pembinaan sastra, dukungan terhadap literasi, penghargaan karya, dan upaya
pelestarian bahasa daerah. Itu merupakan fondasi yang patut dipertahankan.
Namun, fondasi kelembagaan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kehidupan
sastra Indonesia telah mengalami kemajuan besar. Tiga tahun ke depan
seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan dampak
kebijakan. Pemerintah perlu beranjak dari sekadar menyelenggarakan kegiatan
menuju penciptaan ekosistem yang memungkinkan penulis berkarya secara
berkelanjutan, buku menjangkau lebih banyak pembaca, sastra daerah tumbuh,
dan karya Indonesia mendapat pengakuan internasional. Pada akhirnya, ukuran
keberhasilan kebijakan sastra bukanlah banyaknya seremoni kebudayaan atau
pidato tentang pentingnya literasi. Ukurannya adalah apakah seorang penulis
muda di daerah memiliki kesempatan menerbitkan karyanya, apakah anak di
wilayah terpencil dapat membaca buku bermutu, apakah sastrawan bisa hidup
lebih layak dari profesinya, dan apakah masyarakat memiliki ruang untuk
berpikir serta berbeda pendapat. Pemerintah boleh
menentukan prioritas pembangunan, tetapi sastra tidak boleh hanya
diperlakukan sebagai pelengkap. Sebab, jika pembangunan membentuk wajah fisik
sebuah bangsa, sastra membantu membentuk kesadaran yang hidup di balik wajah
itu. Bangsa yang besar bukan
hanya bangsa yang mampu membangun, melainkan juga bangsa yang mampu membaca
dirinya sendiri—termasuk keberhasilan, kegagalan, dan kekuasaan yang
dijalankannya. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar