|
MBG
Program Pusat, Keracunan Tanggung Jawab Daerah Hendrik Yaputra
: Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026
|
· Pemerintah daerah ikut menanggung
risiko yang muncul dari program andalan Presiden Prabowo Subianto, seperti
makan bergizi gratis. · Asosiasi pemerintah daerah menyebutkan
pemerintah pusat tak melibatkan bupati dan wali kota ketika merancang
program. · Pemerintah pusat baru meminta daerah
membentuk satuan tugas ketika ada masalah dalam program prioritas nasional. GAWAI
Edi Manik berdering pada pertengahan Agustus 2026. Orang tua Eunice Manik,
murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera
Utara, itu mendapat kabar dari kerabatnya bahwa sang anak keracunan menu
makan bergizi gratis. Edi
kemudian mengecek kondisi Eunice melalui sambungan telepon. Kepada bapaknya,
Eunice mengaku dalam kondisi yang baik. Namun, tak begitu lama setelah
panggilan telepon ditutup, kondisi Eunice drop. Menurut
Edi, pengelola sekolah menginformasikan bahwa anaknya mengalami kejang. Bapak
47 tahun itu kemudian bergegas ke rumah sakit. “Mereka membawa Eunice ke
Rumah Sakit Amanda,” ujar Edi ketika dihubungi pada Rabu, 21 Oktober 2026. Setiba
di rumah sakit, Edi tak menemukan nama Eunice dalam daftar pasien. Ia
menyisir satu demi satu lantai rumah sakit. Di kamar-kamar yang ia tengok,
ada enam-delapan murid yang merebah di dipan rumah sakit. Edi baru menemukan
Eunice terbaring di kamar yang terletak di lantai 4. Bertemu
dengan bapaknya, tangis Eunice pecah. Edi lantas menunggui anaknya di rumah
sakit. Namun dia malah gusar. Kata Edi, dokter dan perawat tak kunjung
memeriksa anaknya. Dua jam setelah kedatangan Edi, perawat baru memasang
slang infus dan memberi obat kepada Eunice. “Saya khawatir muncul gejala
sakit lain kalau terlalu lama tak ditangani,” tuturnya. Dua
bulan berlalu, sejumlah korban masih menanti pertanggungjawaban pemerintah
dalam kasus keracunan menu makan bergizi di SMA Negeri 1 Berastagi. Para
orang tua korban keracunan membentuk grup percakapan di aplikasi WhatsApp
untuk bertukar kabar mengenai kompensasi dari pemerintah. Grup itu dihuni
sekitar 100 orang tua murid. “Kami yang menanggung biaya pengobatan dan tak
ada kompensasi dari pemerintah,” ujarnya. Kasus
keracunan menu makan bergizi gratis di Kabupaten Karo menarik perhatian Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia bersama Gubernur Sumatera Utara sekaligus
adik iparnya, Bobby Afif Nasution, menjenguk para korban pada Jumat, 11
September 2026. Gibran memastikan pemerintah menanggung biaya pengobatan dan
pemulihan para murid yang mengalami keracunan. Center
of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti kerancuan penanggung jawab
program prioritas nasional ketika timbul risiko seperti keracunan. Dalam
laporan bertajuk “Rakyat ‘Diracuni’ Pemerintah?”, dua peneliti Celios,
Isnawati Hidayah dan Media Wahyudi Askar, menuliskan bahwa tata kelola makan
bergizi gratis tak menyediakan mekanisme yang jelas mengenai santunan, ganti
rugi, dan ongkos pemulihan korban dalam jangka panjang. Menurut
laporan itu, pemerintah daerah dan keluarga yang akhirnya mesti menanggungnya
meski pemerintah pusat mengklaim akan menanggung risiko program prioritas
nasional. Dalam hal pemerintah daerah, birokrasi turut memikul beban karena
pemerintah pusat yang merancang program, tapi ongkos kegagalannya
didistribusikan ke daerah. “Pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal
terbatas mesti menanggung konsekuensi,” tulis laporan Celios itu. Kerancuan
tanggung jawab seperti yang dijelaskan Celios itu terjadi di Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 748 penerima manfaat mengalami keracunan
setelah menyantap menu makan bergizi dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi
Kalitengah. Para korban keracunan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RT
Notopuro dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Juru
bicara Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Eka Bayu Setiawati, mengatakan
lembaganya menangani 94 pasien keracunan menu makan bergizi. Manajemen rumah
sakit tak menarik biaya pengobatan kepada para murid. Menurut
Eka, manajemen belum mengetahui siapa yang akan membayar biaya pengobatan
puluhan anak yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. “Tidak
tahu anggarannya dari mana,” ujarnya. Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Lakshmie Herawati Yuwantina mengatakan
biaya pengobatan korban akan ditanggung pemerintah kabupaten. Pemerintah
daerah kemudian meminta remburs kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang
bermarkas di Jakarta. Lakshmie
menjelaskan, ia sudah melengkapi berkas penagihan dan mengirimkannya ke
Jakarta. Namun ia enggan mendetailkan biaya yang diajukan kepada pemerintah
pusat. “Berkas akan ditindaklanjuti sesuai dengan urutan,” tuturnya. Wakil
Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Jawa
Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga
bertanggung jawab menangani pasien. Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran
dari pos belanja tak terduga apabila bujet Dinas Kesehatan tidak cukup. “Itu
bentuk dukungan daerah kepada program prioritas nasional,” kata politikus
Partai Demokrat tersebut di Surabaya pada Kamis, 3 September 2026. Sebagaimana
di Jawa Timur, Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, juga menalangi biaya
pengobatan para siswa yang keracunan menu makan bergizi pada Mei 2025. Pada
waktu itu, menurut catatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, ada 210 anak yang
mengalami pusing dan muntah. Pemerintah daerah menetapkan keracunan di
sekolah itu sebagai kejadian luar biasa. Wali
Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengatakan biaya pengobatan ratusan siswa itu
diperkirakan sebesar Rp 40 juta. Pembayarannya diambil dari pos jaminan
kesehatan daerah. “Kami masih menangani kasus itu,” ujarnya saat dihubungi
pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pemerintah
Kota Bogor juga mengambil dana operasional Dinas Kesehatan untuk menelusuri
sumber keracunan. Petugas mengambil sampel muntahan dan makanan serta
memeriksa kondisi dapur, air, dan bahan-bahan masakan yang digunakan. Menurut
Dedie, Pemerintah Kota Bogor tak akan meminta remburs kepada BGN. Sebab,
pemerintah daerah yang bertanggung jawab setelah ada pengumuman status
kejadian luar biasa. “Kami juga mengapresiasi ketika ada pengelola dapur yang
mau ikut menanggung biaya perawatan,” tutur politikus Partai Amanat Nasional
itu. Ketua
Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursah Zarnubi
mengatakan pemerintah daerah tak bisa menghindari tanggung jawab ketika
muncul risiko dalam program prioritas nasional. Padahal pemerintah pusat tak
melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program prioritas, seperti
makan bergizi gratis. Menurut
Bursah, pembahasan program prioritas nasional semestinya turut mengajak
pemerintah daerah sehingga bupati dan wali kota bisa mengetahui langkah
mitigasi ketika ada persoalan seperti keracunan menu makan bergizi. Bursah
menyebutkan pemerintah pusat baru meminta pemerintah daerah membentuk satuan
tugas yang mengawasi dapur. “Di tim itu ada pemerintah daerah, polisi, dan
tentara,” ujar Bupati Lahat, Sumatera Selatan, itu. Wakil
Kepala BGN, Trenggono dan Agustina Arumsari, tak merespons permintaan wawancara
Tempo hingga Kamis, 22 Oktober 2026. Namun Trenggono pernah menyatakan,
ketika terjadi keracunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada awal September
2026, BGN akan menanggung biaya rumah sakit bagi semua korban keracunan. ● Sumber :
https://www.tempo.co/politik/beban-daerah-keracunan-mbg-2301578 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar