Jumat, 30 Oktober 2026

 

MBG Program Pusat, Keracunan Tanggung Jawab Daerah

Hendrik Yaputra :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Pemerintah daerah ikut menanggung risiko yang muncul dari program andalan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis.

 

·      Asosiasi pemerintah daerah menyebutkan pemerintah pusat tak melibatkan bupati dan wali kota ketika merancang program.

 

·      Pemerintah pusat baru meminta daerah membentuk satuan tugas ketika ada masalah dalam program prioritas nasional.

 

GAWAI Edi Manik berdering pada pertengahan Agustus 2026. Orang tua Eunice Manik, murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, itu mendapat kabar dari kerabatnya bahwa sang anak keracunan menu makan bergizi gratis.

 

Edi kemudian mengecek kondisi Eunice melalui sambungan telepon. Kepada bapaknya, Eunice mengaku dalam kondisi yang baik. Namun, tak begitu lama setelah panggilan telepon ditutup, kondisi Eunice drop.

 

Menurut Edi, pengelola sekolah menginformasikan bahwa anaknya mengalami kejang. Bapak 47 tahun itu kemudian bergegas ke rumah sakit. “Mereka membawa Eunice ke Rumah Sakit Amanda,” ujar Edi ketika dihubungi pada Rabu, 21 Oktober 2026.

 

Setiba di rumah sakit, Edi tak menemukan nama Eunice dalam daftar pasien. Ia menyisir satu demi satu lantai rumah sakit. Di kamar-kamar yang ia tengok, ada enam-delapan murid yang merebah di dipan rumah sakit. Edi baru menemukan Eunice terbaring di kamar yang terletak di lantai 4.

 

Bertemu dengan bapaknya, tangis Eunice pecah. Edi lantas menunggui anaknya di rumah sakit. Namun dia malah gusar. Kata Edi, dokter dan perawat tak kunjung memeriksa anaknya. Dua jam setelah kedatangan Edi, perawat baru memasang slang infus dan memberi obat kepada Eunice. “Saya khawatir muncul gejala sakit lain kalau terlalu lama tak ditangani,” tuturnya.

 

Dua bulan berlalu, sejumlah korban masih menanti pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus keracunan menu makan bergizi di SMA Negeri 1 Berastagi. Para orang tua korban keracunan membentuk grup percakapan di aplikasi WhatsApp untuk bertukar kabar mengenai kompensasi dari pemerintah. Grup itu dihuni sekitar 100 orang tua murid. “Kami yang menanggung biaya pengobatan dan tak ada kompensasi dari pemerintah,” ujarnya.

 

Kasus keracunan menu makan bergizi gratis di Kabupaten Karo menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia bersama Gubernur Sumatera Utara sekaligus adik iparnya, Bobby Afif Nasution, menjenguk para korban pada Jumat, 11 September 2026. Gibran memastikan pemerintah menanggung biaya pengobatan dan pemulihan para murid yang mengalami keracunan.

 

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti kerancuan penanggung jawab program prioritas nasional ketika timbul risiko seperti keracunan. Dalam laporan bertajuk “Rakyat ‘Diracuni’ Pemerintah?”, dua peneliti Celios, Isnawati Hidayah dan Media Wahyudi Askar, menuliskan bahwa tata kelola makan bergizi gratis tak menyediakan mekanisme yang jelas mengenai santunan, ganti rugi, dan ongkos pemulihan korban dalam jangka panjang.

 

Menurut laporan itu, pemerintah daerah dan keluarga yang akhirnya mesti menanggungnya meski pemerintah pusat mengklaim akan menanggung risiko program prioritas nasional. Dalam hal pemerintah daerah, birokrasi turut memikul beban karena pemerintah pusat yang merancang program, tapi ongkos kegagalannya didistribusikan ke daerah. “Pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal terbatas mesti menanggung konsekuensi,” tulis laporan Celios itu.

 

Kerancuan tanggung jawab seperti yang dijelaskan Celios itu terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 748 penerima manfaat mengalami keracunan setelah menyantap menu makan bergizi dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi Kalitengah. Para korban keracunan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar.

 

Juru bicara Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Eka Bayu Setiawati, mengatakan lembaganya menangani 94 pasien keracunan menu makan bergizi. Manajemen rumah sakit tak menarik biaya pengobatan kepada para murid.

 

Menurut Eka, manajemen belum mengetahui siapa yang akan membayar biaya pengobatan puluhan anak yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. “Tidak tahu anggarannya dari mana,” ujarnya.

 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Lakshmie Herawati Yuwantina mengatakan biaya pengobatan korban akan ditanggung pemerintah kabupaten. Pemerintah daerah kemudian meminta remburs kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang bermarkas di Jakarta.

 

Lakshmie menjelaskan, ia sudah melengkapi berkas penagihan dan mengirimkannya ke Jakarta. Namun ia enggan mendetailkan biaya yang diajukan kepada pemerintah pusat. “Berkas akan ditindaklanjuti sesuai dengan urutan,” tuturnya.

 

Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga bertanggung jawab menangani pasien. Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran dari pos belanja tak terduga apabila bujet Dinas Kesehatan tidak cukup. “Itu bentuk dukungan daerah kepada program prioritas nasional,” kata politikus Partai Demokrat tersebut di Surabaya pada Kamis, 3 September 2026.

 

Sebagaimana di Jawa Timur, Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, juga menalangi biaya pengobatan para siswa yang keracunan menu makan bergizi pada Mei 2025. Pada waktu itu, menurut catatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, ada 210 anak yang mengalami pusing dan muntah. Pemerintah daerah menetapkan keracunan di sekolah itu sebagai kejadian luar biasa.

 

Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengatakan biaya pengobatan ratusan siswa itu diperkirakan sebesar Rp 40 juta. Pembayarannya diambil dari pos jaminan kesehatan daerah. “Kami masih menangani kasus itu,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu, 21 Oktober 2026.

 

Pemerintah Kota Bogor juga mengambil dana operasional Dinas Kesehatan untuk menelusuri sumber keracunan. Petugas mengambil sampel muntahan dan makanan serta memeriksa kondisi dapur, air, dan bahan-bahan masakan yang digunakan.

 

Menurut Dedie, Pemerintah Kota Bogor tak akan meminta remburs kepada BGN. Sebab, pemerintah daerah yang bertanggung jawab setelah ada pengumuman status kejadian luar biasa. “Kami juga mengapresiasi ketika ada pengelola dapur yang mau ikut menanggung biaya perawatan,” tutur politikus Partai Amanat Nasional itu.

 

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursah Zarnubi mengatakan pemerintah daerah tak bisa menghindari tanggung jawab ketika muncul risiko dalam program prioritas nasional. Padahal pemerintah pusat tak melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program prioritas, seperti makan bergizi gratis.

 

Menurut Bursah, pembahasan program prioritas nasional semestinya turut mengajak pemerintah daerah sehingga bupati dan wali kota bisa mengetahui langkah mitigasi ketika ada persoalan seperti keracunan menu makan bergizi. Bursah menyebutkan pemerintah pusat baru meminta pemerintah daerah membentuk satuan tugas yang mengawasi dapur. “Di tim itu ada pemerintah daerah, polisi, dan tentara,” ujar Bupati Lahat, Sumatera Selatan, itu.

 

Wakil Kepala BGN, Trenggono dan Agustina Arumsari, tak merespons permintaan wawancara Tempo hingga Kamis, 22 Oktober 2026. Namun Trenggono pernah menyatakan, ketika terjadi keracunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada awal September 2026, BGN akan menanggung biaya rumah sakit bagi semua korban keracunan. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/politik/beban-daerah-keracunan-mbg-2301578

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar