Jumat, 30 Oktober 2026

 

Model Pemerintah Jepang Menyediakan Makan Bergizi Gratis

Dede Leni Mardianti :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Pemerintah daerah di Jepang ikut menanggung biaya makan siang di sekolah.

 

·      Otoritas lokal tak ingin membebani orang tua dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

 

·      Program makan siang di sekolah berlangsung di Jepang sejak 1889.

 

DI akun rekening bank milik Tomomi, dana sebesar 5.100 yen mesti tersedia setiap bulan. Uang yang nilainya setara dengan Rp 581 ribu itu akan dipotong secara otomatis oleh dinas pendidikan setempat untuk membayar program makan siang anak Tomomi yang kini duduk di Sekolah Menengah Pertama Kota Fujimino, Prefektur Saitama, Jepang.

 

Tomomi, 52 tahun, bercerita, dinas pendidikan akan mengirim surat elektronik kepada para orang tua murid sebelum melakukan autodebit. Isinya mengingatkan agar tersedia saldo yang cukup ketika terjadi penarikan otomatis. “Surat itu biasanya dilengkapi informasi soal jumlah rekening milik orang tua yang gagal terdebit,” kata Tomomi di Tokyo pada Ahad, 18 Oktober 2026.

 

Program makan siang di sekolah Jepang dikenal dengan nama kyushoku. Aktivitas makan bersama ini sudah dimulai di Negeri Sakura pada 1889. Pada 1954, makan bergizi di sekolah menjadi program nasional di Jepang setelah peluncuran Undang-Undang Program Makan Siang Sekolah.

 

Bukan hanya itu, melalui undang-undang tentang makan siang sekolah, pemerintah Jepang juga membagi tanggung jawab pembiayaan antara sekolah dan orang tua siswa. Pemerintah daerah pun diberi peran dalam pelaksanaan program kyushoku.

 

Program kyushoku itulah yang hendak dipelajari Badan Gizi Nasional (BGN) ketika Kepala BGN Sudaryono bertemu dengan perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia pada akhir September 2026. Dalam keterangan resmi di situs BGN, Sudaryono mengatakan hendak mempelajari sistem makan siang di Jepang karena menerapkan model dapur terpusat dan dapur sekolah.

 

Menurut Tomomi, bukan hanya sekolah yang berperan dalam penyelenggaraan program makan siang, melainkan juga pemerintah kota. Kepala daerah di tingkat distrik sampai prefektur mengalokasikan bujet tambahan untuk mensubsidi program makan siang.

 

Di Kota Fujimino, tempat tinggal Tomomi, biaya makan siang siswa sekolah menengah pertama sebesar 6.400 yen per bulan. Pemerintah kota menanggung 1.300 yen, sisanya didebit dari rekening orang tua siswa. Berbeda dengan murid sekolah menengah pertama. Tomomi menjelaskan, ongkos makan siang untuk anak sekolah dasar ditanggung penuh oleh pemerintah. Rinciannya, 5.200 yen dari pemerintah pusat dan 200 yen dari anggaran pemerintah kota.

 

Tomomi menjelaskan, pemerintah kota ikut memikul biaya karena ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok pada awal tahun ini. “Pemerintah kota tak mau membebankan tambahan biaya kepada orang tua,” tuturnya.

 

Adapun Pemerintah Kota Narita, Prefektur Chiba, membebaskan seluruh biaya makan siang bagi siswa di sekolah negeri sejak April 2026. Kota yang dapat ditempuh sekitar satu jam berkendara dari pusat Tokyo ini tergolong punya kapasitas fiskal yang cukup kuat.

 

Ari, pekerja migran asal Indonesia yang anaknya belajar di sekolah lokal di Narita, mengatakan biaya makan siang siswa tingkat sekolah dasar di Narita sekitar 6.170 yen per bulan, sedangkan siswa sekolah menengah pertama 7.100 yen. “Pemerintah daerah memproteksi orang tua dari kenaikan harga,” ujar Ari, yang sudah satu dekade tinggal di Jepang.

 

Skema agak berbeda berlaku di Kota Fujisawa, Prefektur Kanagawa. Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi memikul biaya makan siang siswa sekolah dasar negeri. Sementara itu, siswa sekolah menengah pertama boleh memesan menu makan siang dari sekolah atau membawa bekal sendiri.

 

Sistem di level sekolah menengah pertama itu disebut sentakusei delivery. Biaya satu porsi makan siang plus susu dipatok sebesar 330 yen, sedangkan tanpa susu dibanderol 273 yen.

 

Tanti, orang tua siswa di Fujisawa, mengatakan pemerintah kota menyediakan bantuan biaya makan siang bagi siswa dari keluarga penerima bantuan kesejahteraan dan pendidikan. “Orang tua membayar dulu makanan yang dipesan, lantas memperoleh penggantian biaya sesuai dengan ketentuan,” tutur Tanti, warga negara Indonesia yang sudah tujuh tahun tinggal di Jepang, saat ditemui pada Ahad, 18 Oktober 2026. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/politik/mbg-pemda-jepang-gotong-royong-2301815

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar