Jumat, 23 Oktober 2026

 

Menjaga Integritas KPU, Merawat Demokrasi Substantif

M Ilham Ramadhan Avisena :   Jurnalis Media Indonesia

MEDIA INDONESIA, 22 Oktober 2026

 

                                                

 

SETIAP lima tahun sekali, lanskap publik Indonesia diwarnai oleh fenomena keliling petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membawa kotak suara, antrean warga di selasar sekolah dasar, hingga barisan foto kelingking berujung tinta biru di media sosial.

 

Di balik rupa tersebut, laporan penyelenggara pemilu hampir selalu berujung pada satu kesimpulan baku, yaitu pemilu berjalan lancar karena partisipasi pemilih menembus angka tinggi dan logistik terdistribusi tepat waktu.

 

Namun, mengukur derajat kedaulatan rakyat hanya dari panjangnya antrean di TPS rasanya belum cukup. Menginjak usia kelembagaan yang ke 73 tahun dengan menarik garis sejarah dari Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) pada Pemilu 1955 hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) independen era reformasi, lembaga ini berhadapan dengan pergeseran ekspektasi publik. Kehadiran warga di TPS bukanlah tujuan akhir, melainkan baru pintu masuk dari seluruh rantai akuntabilitas politik.

 

KPU sejatinya perlu menyadari bahwa legitimasi pemilu di era terbuka tidak bisa diklaim sepihak oleh penyelenggara. Legitimasi tersebut dibangun melalui keterbukaan data rekapitulasi yang dapat diakses, diverifikasi, dan diuji oleh masyarakat luas.

 

Persoalannya, di tingkat tapak, sistem politik Indonesia masih kerap berhenti pada demokrasi prosedural. Administrasi terpenuhi, pemungutan suara aman, dan pemenang diumumkan. Padahal, pemilu yang adil hanyalah instrumen teknis. Tanpa adanya masyarakat yang kritis dan berdaya pascapemungutan suara, pemilu berisiko menyusut menjadi sekadar rutinitas birokrasi lima tahunan yang mahal.

 

Partisipasi kuantitatif dan praktik transaksional

 

Dari kacamata angka, antusiasme masyarakat Indonesia untuk datang ke bilik suara terbilang mengagumkan. KPU mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2024 berada di angka 81,78%. Angka ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 79,5%.

 

Tren partisipasi fisik ini relatif stabil dalam satu dekade terakhir. Pada Pemilu 2014, partisipasi pemilih nasional berada di angka 69,58%, lalu melonjak signifikan pada Pemilu 2019 mencapai 81,97%, sebelum akhirnya bertahan di kisaran 81% pada 2024. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204,8 juta jiwa, KPU juga mencatat 52% di antaranya merupakan pemilih dari kalangan milenial dan gen Z.

 

Namun, di tengah tingginya angka partisipasi tersebut, mengapa laporan pelanggaran politik uang dan intimidasi patronase lokal masih terus berulang di setiap pemilu?

 

Jawabannya terletak pada kerapuhan kualitas partisipasi itu sendiri. Temuan survei pascapemilu oleh Indikator Politik Indonesia merilis fakta bahwa sekitar 33,7% atau sepertiga pemilih di Indonesia masih terpapar dan menganggap wajar praktik politik uang (money politics). Angka ini sejalan dengan analisis Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mencatat bahwa intensitas politik uang di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.

 

Ketika selembar surat suara ditukarkan dengan amplop bernilai puluhan ribu rupiah atau paket sembako, tingginya angka kehadiran di TPS kehilangan makna kedaulatannya. Partisipasi warga bergeser dari wujud otonomi berpikir menjadi komoditas transaksional.

 

Membaca perilaku pemilih: dari pasif Hingga kritis

 

Dalam praktiknya di Indonesia, kajian Perludem dan LIPI (kini BRIN) memetakan orientasi pemilih ke dalam tiga kelompok, yaitu pertama, partisipan transaksional. Warga yang menggunakan hak pilih atas dorongan insentif materi jangka pendek atau tekanan struktur patronase lokal. Pilihan politik kelompok ini tidak didasari oleh analisis program, melainkan pada imbalan langsung.

 

Kedua, partisipan prosedural, yakni kelompok mayoritas dalam sosiologi pemilih Indonesia. Mengacu pada studi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), sebagian besar pemilih di Indonesia hadir di TPS murni didorong oleh rasa kewajiban sebagai warga negara (civic duty). Mereka tertib hukum, namun cenderung pasif memeriksa rekam jejak kandidat dan absen mengawal kebijakan setelah pemilu usai.

 

Ketiga, partisipan kritis (critical citizens), yakni kelompok pemilih yang menggunakan hak suara berdasarkan verifikasi rekam jejak, membedah janji kampanye, serta menolak tegas politik uang. Peran warga kritis ini tidak berhenti di hari pencoblosan, melainkan berlanjut pada pemantauan kebijakan publik dan penagihan janji politik selama pejabat tersebut menjabat.

 

Tantangan terbesar KPU dalam program pendidikan pemilih adalah memindahkan fokus sosialisasi. Pendidikan pemilih tidak boleh terus-menerus dihabiskan untuk mengajari warga cara melipat kertas suara atau membujuk orang agar tidak golput. KPU harus menyediakan kanal literasi yang mampu memindahkan massa pemilih prosedural menjadi pemilih kritis.

 

Transparansi data dan ujian di lapangan

 

Apa yang terjadi jika penyelenggara pemilu membuka seluruh data rekapitulasi ke ruang publik tanpa ada yang disembunyikan?

 

Pengalaman Pemilu 2024 memberikan jawabannya. Ketika KPU mengunggah foto salinan formulir C.Hasil dari ribuan TPS ke platform digital, publik tidak tinggal diam. Ribuan warga secara sukarela membentuk inisiatif audit swadaya (crowdsourced auditing) seperti KawalPemilu. Warga mencocokkan data TPS, mengoreksi kekeliruan input, dan melaporkan potensi kecurangan secara terbuka. Fenomena ini membuktikan bahwa transparansi data adalah cara paling efektif memicu partisipasi kritis masyarakat.

 

Namun, keterbukaan data di ruang digital belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan. Di daerah-daerah kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), keterbatasan akses internet dan minimnya pengawasan independen membuat warga sangat rentan terhadap manipulasi suara oleh aktor lokal.

 

Di sisi lain, pemenuhan hak pemilih disabilitas juga masih menemui ganjalan. Catatan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dan PPUA Disabilitas menunjukkan bahwa penyediaan TPS yang ramah kursi roda serta ketersediaan alat bantu coblos braille sering kali baru disiapkan petugas secara mendadak pada hari pemungutan suara. Pemenuhan hak kelompok rentan ini masih kerap ditempatkan sebagai formalitas logistik, bukan penegakan hak konstitusional yang setara.

 

Persoalan ini diperberat oleh berhimpitnya jadwal Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Rangkaian tahapan yang padat tanpa jeda ini berpotensi memicu kejenuhan politik (political fatigue). Jika pergantian kepemimpinan nasional dan daerah tidak membawa perbaikan ekonomi yang nyata di tingkat rumah tangga, kejenuhan ini bisa berubah menjadi apatisme massal.

 

Empat langkah pembenahan

 

Agar pemilu mendatang tidak terjebak dalam lingkaran masalah yang sama, KPU perlu mengambil empat terobosan institusional. KPU perlu menata ulang kurikulum sosialisasi dengan Mengalihkan porsi anggaran sosialisasi dari media luar ruang yang normatif menuju pelatihan literasi politik digital, analisis rekam jejak kandidat, dan pendidikan antikorupsi.

 

KPU juga perlu melakukan pelembagaan audit data bersama dengan membuka akses sistem rekapitulasi data KPU secara resmi kepada koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa untuk verifikasi berkelanjutan.

 

Perlu juga rasanya KPU membangun sistem laporan pelanggaran yang terintegrasi dengan membangun kanal pengaduan bersama KPU dan Bawaslu yang memungkinkan warga melacak proses tindak lanjut laporan pelanggaran secara real-time.

 

Hal yang tidak kalah penting, KPU perlu membangun pangkalan data janji politik. Itu dapat dilakukan dengan mengarsip secara digital seluruh dokumen visi, misi, dan program kerja resmi pasangan calon. Arsip ini diakses publik sebagai instrumen pemantauan (civic tracking) selama masa jabatan pejabat terpilih berjalan.

 

Menghubungkan kembali pemilu dengan kesejahteraan

 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan KPU tidak terletak pada seberapa cepat Sirekap menayangkan angka atau seberapa tinggi persentase warga yang datang mencoblos pada hari pemungutan suara.

 

Satu-satunya tolok ukur yang relevan bagi warga adalah apakah suara yang mereka masukkan ke kotak suara lima tahun sekali itu berbuah pada perbaikan sekolah anak-anak mereka, kemudahan akses berobat di puskesmas, dan hadirnya pupuk yang terjangkau bagi petani. Pemilu hanyalah jembatan.

 

Sinergi antara KPU yang transparan dan warga yang kritis adalah satu-satunya cara agar jembatan itu benar-benar menyeberangkan bangsa ini menuju tata kelola pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat. ●

Sumber :   https://mediaindonesia.com/opini/947491/menjaga-integritas-kpu-merawat-demokrasi-substantif  

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar