Kamis, 29 Oktober 2026

 

Dari Semangat Sumpah Pemuda Menuju Gerakan Penyelamatan Lingkungan

Jamal Wiwoho :   Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret/Rektor UNS 2019-2024.

MEDIA INDONESIA, 28 Oktober 2026

 

                                                

 

PERINGATAN Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober bukan sekadar mengenang ikrar persatuan 1928. Sumpah Pemuda seharusnya menjadi energi untuk menjawab persoalan bangsa masa kini, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus mengancam kesehatan, perekonomian, lingkungan, dan hubungan Indonesia dengan negara tetangga.

 

Jika dahulu pemuda berjuang melawan kolonialisme, kini generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kalah serius, misalnya kerusakan lingkungan dan krisis ekologis. Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton ketika hutan terbakar dan asap mengancam kehidupan masyarakat.

 

KARHUTLA: KEGAGALAN TATA KELOLA?

 

Karhutla memang dapat dipicu musim kemarau panjang, suhu tinggi, dan fenomena El Nino. Namun, faktor alam bukan satu-satunya penyebab. Pembukaan lahan dengan cara membakar, pengelolaan gambut yang buruk, konflik penguasaan lahan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap hukum turut memperbesar risiko kebakaran. Karena itu, karhutla tidak cukup dipandang sebagai persoalan pemadaman api. Ia juga merupakan persoalan tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum, dan tanggung jawab korporasi maupun masyarakat.

 

Dampaknya pun multidimensional. Asap meningkatkan risiko gangguan pernapasan, menghambat kegiatan belajar, mengganggu transportasi dan penerbangan, merusak ekosistem, serta mengancam keanekaragaman hayati. Petani, masyarakat sekitar hutan, anak-anak, warga lansia, dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya. Kerugian ekonominya pun tidak kecil. Kajian yang diterbitkan dalam Nature Communications memperkirakan karhutla di Indonesia pada 2015 menimbulkan kerugian sekitar US$16,1 miliar. Adapun di 2019, kerugiannya sekitar US$5,2 miliar. Angka tersebut mencakup berbagai kerusakan dan kehilangan ekonomi, bukan sekadar biaya pemadaman.

 

Besarnya ancaman karhutla tecermin dari luas lahan yang terbakar. Data Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla mencapai 1,16 juta hektare pada 2023, kemudian turun menjadi sekitar 376.805 hektare pada 2024 dan 213.984 hektare pada 2025. Namun, penurunan itu tidak boleh membuat kita lengah. Celios memperkirakan biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari–Agustus 2026 mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi penelitian, bukan kerugian final pemerintah, tetapi cukup menunjukkan besarnya risiko yang harus dicegah.

 

Karena itu, pemuda harus bergerak melalui program desa siaga karhutla, pemantauan dini titik panas, kampanye pembukaan lahan tanpa bakar, relawan edukasi kesehatan saat kabut asap, serta pengawasan penegakan hukum. Organisasi kepemudaan juga perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas lingkungan di negara-negara ASEAN. Semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan menjadi gerakan yang terukur: mencegah kebakaran, melindungi masyarakat, dan memastikan hutan tetap menjadi warisan bagi generasi mendatang.

 

PEMUDA DALAM MITIGASI

 

Aksi nyata pemuda dalam mitigasi karhutla yang sedang melanda bisa dilakukan dengan agenda, kegiatan, dan hasil yang terukur. Antara lain, pertama, gerakan satu organisasi pemuda, satu program desa siaga karhutla. KNPI, Karang Taruna, Pramuka, organisasi mahasiswa, dan komunitas pencinta alam mengadakan pemetaan wilayah rawan, edukasi warga, serta pelaporan dini titik api bersama aparat setempat.

 

Kedua, gerakan pemuda pantau titik panas. Mereka bisa memanfaatkan informasi hotspot dari sumber resmi, seperti BMKG dan sistem pemantauan kehutanan. Mereka juga melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas; jangan menyimpulkan bahwa setiap hotspot pasti merupakan kebakaran.

 

Ketiga, kampanye ‘buka lahan tanpa bakar’ dengan mendampingi masyarakat, mengembangkan metode pembukaan lahan tanpa pembakaran, mengelola sisa tanaman, dan mencari alternatif ekonomi yang tidak merusak hutan.

 

Keempat, membentuk relawan muda siaga asap. Relawan membantu penyebaran informasi kualitas udara, edukasi penggunaan masker yang sesuai, pendataan kelompok rentan, dan distribusi bantuan melalui koordinasi dengan BPBD serta tenaga kesehatan.

 

Kelima, bentuk pemuda mengawal penegakan hukum untuk mendorong pelaporan yang berbasis bukti, transparansi penanganan perkara, pengawasan izin dan pemulihan lingkungan, serta pertanggungjawaban pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

 

Keenam, membangun gerakan lintas negara ASEAN. Organisasi pemuda Indonesia dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dan komunitas lingkungan Malaysia serta Singapura untuk riset, kampanye udara bersih, pertukaran data, dan edukasi tentang dampak kabut asap lintas batas.

 

Dalam prespektif umum pada bencana kalhutla ini pemuda jangan hanya mengunggah foto hutan yang terbakar. Jadilah pemuda yang mencegah api sebelum menyala.

 

ASAP YANG MELINTASI BATAS, TANGGUNG JAWAB TAK TERBATAS

 

Karhutla Indonesia juga mempunyai dimensi internasional. Kabut asap dapat bergerak melintasi batas negara dan mengganggu kehidupan masyarakat Malaysia serta Singapura.

 

Pada 2026, persoalan ini kembali menjadi perhatian regional. Malaysia mendorong pembahasan melalui mekanisme ASEAN, sementara Singapura menyampaikan kekhawatiran dan kesiapan bekerja sama dalam mitigasi kabut asap. Pada September 2026, wilayah Serian di Sarawak, Malaysia, bahkan menetapkan keadaan darurat akibat kualitas udara yang berbahaya.

 

Respons negara tetangga semestinya tidak dipahami semata-mata sebagai tekanan diplomatik. Ini merupakan pengingat bahwa kerusakan lingkungan di suatu negara dapat menimbulkan konsekuensi regional. Indonesia harus menunjukkan keseriusan melalui pencegahan, penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan keterbukaan informasi. Kerja sama ASEAN harus diperkuat tanpa mengabaikan kedaulatan dan tanggung jawab nasional.

 

Dalam konteks ini, pemuda juga dapat berperan sebagai penggerak diplomasi lingkungan melalui pertukaran pengetahuan, kolaborasi riset, dan jaringan relawan lintas negara.

 

MENJAGA MASA DEPAN

 

Mitigasi karhutla membutuhkan lebih dari sekadar instruksi pemerintah dan operasi pemadaman. Ia membutuhkan perubahan perilaku, tata kelola yang tegas, pembiayaan pencegahan yang memadai, dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

 

Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang konsisten. Korporasi wajib menjalankan tanggung jawab lingkungan. Masyarakat perlu menghindari pembakaran lahan. Adapun organisasi pemuda harus berani mengambil peran sebagai edukator, inovator, relawan, sekaligus pengawas sosial.

 

Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan secara terpecah-pecah. Karhutla di Sumatra atau Kalimantan bukan hanya urusan masyarakat setempat, melainkan persoalan seluruh bangsa. Jangan sampai generasi muda mewarisi Indonesia yang kaya sumber daya alam, tetapi kehilangan hutan, udara bersih, dan keanekaragaman hayatinya. Sumpah Pemuda harus menjadi sumpah untuk menjaga bumi Indonesia. Sebab, ketika hutan terbakar, yang terancam bukan hanya pepohonan hari ini, melainkan juga kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan generasi Indonesia. ●

Sumber :   https://mediaindonesia.com/opini/949419/dari-semangat-sumpah-pemuda-menuju-gerakan-penyelamatan-lingkungan  

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar