|
Dari Semangat Sumpah Pemuda Menuju Gerakan
Penyelamatan Lingkungan Jamal Wiwoho : Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret/Rektor UNS 2019-2024. |
MEDIA INDONESIA, 28 Oktober 2026
|
PERINGATAN Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober bukan
sekadar mengenang ikrar persatuan 1928. Sumpah Pemuda seharusnya menjadi
energi untuk menjawab persoalan bangsa masa kini, termasuk kebakaran hutan
dan lahan (karhutla) yang terus mengancam kesehatan, perekonomian,
lingkungan, dan hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Jika dahulu pemuda berjuang melawan kolonialisme,
kini generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kalah serius, misalnya
kerusakan lingkungan dan krisis ekologis. Pemuda tidak boleh hanya menjadi
penonton ketika hutan terbakar dan asap mengancam kehidupan masyarakat. KARHUTLA: KEGAGALAN TATA KELOLA? Karhutla memang dapat dipicu musim kemarau
panjang, suhu tinggi, dan fenomena El Nino. Namun, faktor alam bukan
satu-satunya penyebab. Pembukaan lahan dengan cara membakar, pengelolaan
gambut yang buruk, konflik penguasaan lahan, lemahnya pengawasan, serta
rendahnya kepatuhan terhadap hukum turut memperbesar risiko kebakaran. Karena
itu, karhutla tidak cukup dipandang sebagai persoalan pemadaman api. Ia juga
merupakan persoalan tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum, dan
tanggung jawab korporasi maupun masyarakat. Dampaknya pun multidimensional. Asap meningkatkan
risiko gangguan pernapasan, menghambat kegiatan belajar, mengganggu
transportasi dan penerbangan, merusak ekosistem, serta mengancam keanekaragaman
hayati. Petani, masyarakat sekitar hutan, anak-anak, warga lansia, dan
kelompok rentan menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya. Kerugian
ekonominya pun tidak kecil. Kajian yang diterbitkan dalam Nature
Communications memperkirakan karhutla di Indonesia pada 2015 menimbulkan
kerugian sekitar US$16,1 miliar. Adapun di 2019, kerugiannya sekitar US$5,2
miliar. Angka tersebut mencakup berbagai kerusakan dan kehilangan ekonomi,
bukan sekadar biaya pemadaman. Besarnya ancaman karhutla tecermin dari luas
lahan yang terbakar. Data Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla
mencapai 1,16 juta hektare pada 2023, kemudian turun menjadi sekitar 376.805
hektare pada 2024 dan 213.984 hektare pada 2025. Namun, penurunan itu tidak
boleh membuat kita lengah. Celios memperkirakan biaya ekonomi dan kesehatan
akibat karhutla sepanjang Januari–Agustus 2026 mencapai Rp39,29 triliun
hingga Rp123,1 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi penelitian, bukan
kerugian final pemerintah, tetapi cukup menunjukkan besarnya risiko yang
harus dicegah. Karena itu, pemuda harus bergerak melalui program
desa siaga karhutla, pemantauan dini titik panas, kampanye pembukaan lahan
tanpa bakar, relawan edukasi kesehatan saat kabut asap, serta pengawasan
penegakan hukum. Organisasi kepemudaan juga perlu membangun kolaborasi dengan
pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas lingkungan di
negara-negara ASEAN. Semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan menjadi gerakan
yang terukur: mencegah kebakaran, melindungi masyarakat, dan memastikan hutan
tetap menjadi warisan bagi generasi mendatang. PEMUDA DALAM MITIGASI Aksi nyata pemuda dalam mitigasi karhutla yang
sedang melanda bisa dilakukan dengan agenda, kegiatan, dan hasil yang
terukur. Antara lain, pertama, gerakan satu organisasi pemuda, satu program
desa siaga karhutla. KNPI, Karang Taruna, Pramuka, organisasi mahasiswa, dan
komunitas pencinta alam mengadakan pemetaan wilayah rawan, edukasi warga,
serta pelaporan dini titik api bersama aparat setempat. Kedua, gerakan pemuda pantau titik panas. Mereka
bisa memanfaatkan informasi hotspot dari sumber resmi, seperti BMKG dan
sistem pemantauan kehutanan. Mereka juga melaporkan indikasi kebakaran kepada
petugas; jangan menyimpulkan bahwa setiap hotspot pasti merupakan kebakaran. Ketiga, kampanye ‘buka lahan tanpa bakar’ dengan
mendampingi masyarakat, mengembangkan metode pembukaan lahan tanpa
pembakaran, mengelola sisa tanaman, dan mencari alternatif ekonomi yang tidak
merusak hutan. Keempat, membentuk relawan muda siaga asap.
Relawan membantu penyebaran informasi kualitas udara, edukasi penggunaan
masker yang sesuai, pendataan kelompok rentan, dan distribusi bantuan melalui
koordinasi dengan BPBD serta tenaga kesehatan. Kelima, bentuk pemuda mengawal penegakan hukum
untuk mendorong pelaporan yang berbasis bukti, transparansi penanganan
perkara, pengawasan izin dan pemulihan lingkungan, serta pertanggungjawaban
pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Keenam, membangun gerakan lintas negara ASEAN.
Organisasi pemuda Indonesia dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dan
komunitas lingkungan Malaysia serta Singapura untuk riset, kampanye udara
bersih, pertukaran data, dan edukasi tentang dampak kabut asap lintas batas. Dalam prespektif umum pada bencana kalhutla ini
pemuda jangan hanya mengunggah foto hutan yang terbakar. Jadilah pemuda yang
mencegah api sebelum menyala. ASAP YANG MELINTASI BATAS, TANGGUNG JAWAB TAK
TERBATAS Karhutla Indonesia juga mempunyai dimensi
internasional. Kabut asap dapat bergerak melintasi batas negara dan
mengganggu kehidupan masyarakat Malaysia serta Singapura. Pada 2026, persoalan ini kembali menjadi
perhatian regional. Malaysia mendorong pembahasan melalui mekanisme ASEAN,
sementara Singapura menyampaikan kekhawatiran dan kesiapan bekerja sama dalam
mitigasi kabut asap. Pada September 2026, wilayah Serian di Sarawak,
Malaysia, bahkan menetapkan keadaan darurat akibat kualitas udara yang
berbahaya. Respons negara tetangga semestinya tidak dipahami
semata-mata sebagai tekanan diplomatik. Ini merupakan pengingat bahwa
kerusakan lingkungan di suatu negara dapat menimbulkan konsekuensi regional.
Indonesia harus menunjukkan keseriusan melalui pencegahan, penegakan hukum,
pemulihan ekosistem, dan keterbukaan informasi. Kerja sama ASEAN harus diperkuat
tanpa mengabaikan kedaulatan dan tanggung jawab nasional. Dalam konteks ini, pemuda juga dapat berperan
sebagai penggerak diplomasi lingkungan melalui pertukaran pengetahuan,
kolaborasi riset, dan jaringan relawan lintas negara. MENJAGA MASA DEPAN Mitigasi karhutla membutuhkan lebih dari sekadar
instruksi pemerintah dan operasi pemadaman. Ia membutuhkan perubahan
perilaku, tata kelola yang tegas, pembiayaan pencegahan yang memadai, dan
partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang
konsisten. Korporasi wajib menjalankan tanggung jawab lingkungan. Masyarakat
perlu menghindari pembakaran lahan. Adapun organisasi pemuda harus berani
mengambil peran sebagai edukator, inovator, relawan, sekaligus pengawas
sosial. Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa
persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan secara terpecah-pecah. Karhutla di
Sumatra atau Kalimantan bukan hanya urusan masyarakat setempat, melainkan
persoalan seluruh bangsa. Jangan sampai generasi muda mewarisi Indonesia yang
kaya sumber daya alam, tetapi kehilangan hutan, udara bersih, dan
keanekaragaman hayatinya. Sumpah Pemuda harus menjadi sumpah untuk menjaga
bumi Indonesia. Sebab, ketika hutan terbakar, yang terancam bukan hanya
pepohonan hari ini, melainkan juga kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan
generasi Indonesia. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar