Tantangan Ekonomi Politik Presiden Baru Bambang Setiaji  ;   Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

KORAN SINDO,  17 Juli 2014

                                                

Kedatangan pimpinan yang baru ditunggu-tunggu masyarakat karena diharapkan memberi angin perubahan. Presiden baru digambarkan sebagai ”satrio piningit” atau kesatria yang belum muncul sebelumnya— the new comer; yang akan menyegarkan kepemimpinan nasional. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tantangan ekonomi yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang ditinggalkan Presiden SBY. Harus diakui Presiden SBY menorehkan prestasi ekonomi yang tumbuh konsisten di atas 5%, pada saat banyak negara lain mengalami gejolak ekonomi. SBY telah menghantar ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang memimpin di ASEAN, di mana kurang lebih setengah PDB ASEAN berasal dari Indonesia. Negara ini juga menjadi ekonomi paling prospektif di Asia setelah China. Presiden SBY sudah menghantar Indonesia menjadi 10 besar dunia. Namun, perkembangan ekonomi umum tersebut tentu saja harus dicermati dalam persoalan yang dihadapi kelompok rawan dan sektoralnya. Walaupun secara umum ekonomi tumbuh dan menjadi negara adidaya sekalipun, bagi suatu sektor atau kelompok orang bisa jadi menjadi bencana. Misalnya pertumbuhan ekonomi akan mendorong biaya hidup makin mahal. Pertumbuhan ekonomi mendorong upah meningkat, upah minimum juga diizinkan meningkat oleh pemerintah di berbagai daerah. Itu bukan semata-mata kebijakan populis yang bersifat politis, melainkan peningkatan upah diperlukan supaya pembagian nilai tambah hasil produksi domestik dibagi secara lebih baik. Apabila pekerja tidak ditingkatkan upah minimumnya, nilai tambah yang diperoleh dari hasil kerja industrinya akan jatuh ke tangan pemilik modal. Hasilnya ketimpangan ekonomi akan terjadi semakin besar. Para pekerja akan membawa pulang upah yang sama, tetapi masalahnya, pertumbuhan ekonomi akan membawa perubahan standar hidup. Pertama, barang-barang esensial seperti pangan dan sewa kamar akan meningkat sesuai peningkatan atau pertumbuhan ekonomi. Perkotaan akan makin padat, pasar tanah atau pondokan akan meningkat, dan akibatnya biaya hidup akan makin tinggi. Di luar pekerja formal terdapat lebih besar lagi populasi pekerja mandiri yaitu orangorang yang semula kesulitan memperoleh pekerjaan, kemudian memutuskan untuk bekerja sendiri. Mereka mendirikan usaha apa adanya dan dengan memutar modal yang sangat kecil. Umumnya mereka dibantu oleh pekerja keluarga yang tidak dibayar. Kemampuan membayar mereka terhadap input produksi lebih rendah bahkan sangat rendah, dan akibatnya kelompok pekerja di sektor ini dibayar di bawah upah minimum. Jumlah pekerja dan keluarga kelompok ini jauh lebih besar dari pekerja industri menengah dan atas. Mereka ini, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kemudian mendorong peningkatan biaya hidup, merupakan kelompok yang berkorban. Pengangguran PR Utama Pengangguran tetap merupakan pekerjaan rumah (PR) terbesar yang diwariskan oleh kepemimpinan nasional sekarang. Penganggur paling terpukul dengan pertumbuhan ekonomi. Pertama, mereka tidak memiliki pendapatan. Kedua, harga dan standar hidup terus meningkat. Sementara pameran konsumsi di sekitarnya meningkat pesat memamerkan barang-barang konsumsi tinggi yang membuat mereka frustrasi. Ketiadaan pendapatan juga menghambat akses terhadap informasi—kunci penting kompetisi era sekarang—dan membuat rasa frustrasi makin meluas. Ini ditandai oleh anomi sosial, peningkatan minuman keras, prostitusi, bunuh diri, serta peningkatan kejahatan terorganisasi yang tidak mudah diatasi. Pengangguran harus diatasi melalui dua sisi, pertama, dari sisi permintaan tenaga kerja harus dibuka seluas mungkin kran bisnis baik mikro atau keluarga, usaha kecil, usaha menengah dan besar. Investasi dan yang terkait misalnya perizinan harus diciptakan sistem yang seramah mungkin. Para investor harus disambut dengan karpet merah. Tujuan utamanya adalah menyerap tenaga kerja kita yang kini makin terdidik. Bisnis-bisnis konvensional kurang tepat lagi mewadahi kepada misalnya berbagai lulusan ahli teknik. Mereka harus diwadahi dalam industri tinggi. Industri ini memerlukan investasi dan riset pengembangan yang besar dan itu hanya mungkin dimiliki kemampuannya oleh si kaya. Walaupun paradoksal, untuk menolong pengangguran yang frustrasi dengan pertumbuhan ekonomi cara menolong satu-satunya adalah mempercepat pertumbuhan yang menyakitkan itu. Hanya si kaya yang mungkin terjadi apabila ekonomi makin timpang seperti dalam dekade ini yang bisa melakukan atau membiayai riset pengembangan atau aplikasi produk baru. Industri kita berputar pada industri lama yang sudah tidak cocok untuk mewadahi generasi muda sehingga di satu sisi kita kekurangan capaian pendidikan, tetapi di sisi lain dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja yang ada kita sudah overpendidikan. Dari sisi suplai tenaga kerja yang tidak lain adalah dunia pendidikan, di samping perubahan mental bangsa yang berisi kejujuran dan disiplin, motivasi kerja, daya tahan kerja, kemampuan bekerja dalam tim yang multikultur. Generasi muda juga harus dibekali pendidikan kewirausahaan. Perbankan dengan subsidi bunga dari pemerintah perlu diadakan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang akan menolong generasi muda lain yang dididik siap bekerja melalui peningkatan jumlah SMK. Dengan hanya subsidi bunga bank tetap akan mengedepankan prinsip kehati-hatian karena risiko terbesar tetap pada perbankan. Dengan subsidi bunga pemerintah hanya cukup menyediakan 5% dari nilai investasi wirausaha baru. Dengan demikian, multiplier dana pemerintah juga akan makin besar. Ekonomi Kelautan Potensi laut dan wilayah timur bisa secara terpadu merupakan anugerah Indonesia yang sangat besar. Kebutuhan daging sapi misalnya yang selama ini diimpor dari luar negeri bisa diatasi dengan memelihara sapi di daerah yang masih terbentang luas di Papua dan di NTT. Perlu dikembangkan industri penyembelihan dan teknologi pendinginan kapal untuk membawa daging terebut ke wilayah Barat. Sekolah-sekolah kelautan dan sekolah teknik perkapalan perlu dikembangkan. Generasi muda kita juga kurang mengenal laut. Perlu dibudayakan atau direorientasi supaya pelajar dan mahasiswa kita memperhatikan laut. Riset dan karya tulis mengenai laut perlu diperkenalkan bahkan sejak sedini mungkin. Industri yang berhubungan dengan laut perlu dikembangkan, industri perkapalan mutlak diperlukan untuk memanfaatkan potensi ini. Pengangkutan barang esensial di kawasan Barat selama ini melebihi tonase kapasitas jalan raya bisa dipertimbangkan untuk dilarang dan dialihkan melalui laut. Tentu saja pelabuhan-pelabuhan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit perlu menjadi prioritas pemerintahan yang baru. Konsentrasi kepada laut sangat optimal dan efisien, laut tidak memerlukan biaya mengaspal yang mahal dan merupakan problem tersendiri. Ikan di laut juga tinggal mengambil, tidak perlu membibit dan memberi makan, dengan harga tangkapan yang sangat tinggi, di samping tujuan lain memperbaiki kualitas asupan rakyat dengan protein yang pada akhirnya meningkatkan kecerdasan. Laut adalah pekerjaan rumah dan sekaligus warisan kekayaan dari kepemimpinan sebelumnya. Bank nelayan yang cocok adalah bank dengan sistem bagi hasil dan sebaiknya negara memelopori bank nelayan ini. Bank Indonesia sudah menyediakan perangkat yang memungkinkan angsuran naik-turun (sistem mudharabah) sesuai musim untuk nelayan muda. SMK kelautan atau SMK nelayan modern perlu dibuat untuk mewadahi semua gagasan ini. Masalah BBM BBM atau energi pada umumnya masih merupakan pekerjaan rumah terbesar. Pemerintahan demi pemerintahan selalu ragu dan berpikir ulang untuk menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi negara yang makin membengkak. Kenaikan BBM akan melukai si miskin bukanlah mitos. Itu fakta yang bisa diteliti besaran angkanya. Partai-partai politik juga terlihat ambil langkah aman dengan jalan memberikan keputusan yang mengambang. Langkah termurah dengan mempertimbangkan aspek politik adalah meminta kembali subsidi BBM menjadi pajak kendaraan dan penggunaan mesinmesin besar dalam berbagai industri. Pajak adalah hukuman dan jika hukuman dilakukan kepada si kaya, langkah yang semula berbahaya untuk mengurangi subsidi menjadi jurus populis. Ini seperti jurus Taichi yang memanfaatkan energi lawan untuk tujuan. Korupsi Pekerjaan rumah paling nyata dari pemerintahan SBY adalah masalah korupsi. Korupsilah yang menghancurkan dukungan kepada Partai Demokrat sehingga tidak sanggup lagi mengusung salah satu pasangan capres dan cawapres. Korupsi menghadang dari pucuk Partai Demokrat dan elite partai yang menjadi anggota kabinet bahkan suara sayup kepada Istana. Mental korupsi belum pernah surut, bahkan makin merajalela yang terlihat dalam pilihan legislatif terakhir. Rakyat sudah disuguhi dengan suap untuk memilih. Rakyat awam mungkin kurang mengerti manfaat langsung dari legislatif yang sebenarnya banyak sekali dan yang paling dirasakan seperti undang- undang pendidikan, kesehatan, dan BPJS. Demikian juga yang mungkin merugikan mereka seperti undang-undang mengenai eksploitasi sumber daya alam. KPK sebagai lambang pemberantasan korupsi harus diperkuat, para akuntan dan ahli teknologi informasi (TI) dua dari banyak profesi yang harus dipertimbangkan. Sistem penggunaan uang pemerintah harus diperbaiki bekerja sama dalam mengelola kas negara dengan perbankan nasional. Perbankan memanfaatkan sistem TI sehingga semua menjadi transparan karena tercatat. Bank masih bisa dibobol, namun dengan perkembangan TI kebobolan makin dapat dibendung. Semua rekanan pemerintah diwajibkan menjadi nasabah bank pengelola kas suatu departemen. Cash management akan mentransparansikan semua transaksi. PPATK akan mudah memantau ke mana aliran dana negara dan catatan bank bisa menjadi pengganti tangkap tangan. Dengan tidak satu pun transaksi uang negara boleh dilakukan di luar perbankan, para koruptor akan berpikir keras untuk membobolnya. Generasi muda ahli yang kompeten harus direkrut khusus oleh KPK, PPATK, BPK, Irjen, dan lembaga pengontrol lain. Dalam sistem cash management yang diizinkan menjadi checker yaitu para pengawas uang negara yang bisa melihat lalu lintas uang, tetapi tidak bisa bertransaksi. Dengan perubahan ini koruptor yang sampai sekarang umumnya belum melek teknologi akan berpikir ulang untuk bermain-main. Indonesia online dalam 3-5 tahun ke depan akan ditakuti oleh koruptor dan pada tahun keenam pada akhir periode kepemimpinan nasional budaya korupsi diharapkan sudah menghilang. ●