Pemilu, Agenda Neoliberal dan Transgenerasi Politik Anggun Trisnanto  ;   FISIP Universitas Brawijaya Malang; Sedang menempuh program doktor di Institute of Social Studies Den Haag, Belanda

MEDIA INDONESIA,  17 Mei 2014

                                               

                                                                                         

                                                      

DALAM banyak hal, pemilu diartikan sebagai salah satu indikator demokratis tidaknya suatu negara. Adanya pemilu yang reguler juga tidak hanya membuat suatu negara dikatakan `demokratis', tetapi juga juga indikasi bahwa negara yang bersangkutan menghargai aspirasi politik warga negaranya. Akan tetapi, tujuan ideal dari pemilu yang seperti itu pada dasarnya menumbuhkan optimisme akan regenerasi politik, khususnya naiknya individu yang kompeten dan kredibel ke podium kepemimpinan nasional. Berdasar atas asumsi generalis itu, pemilu di Indonesia akan ditempatkan sebagai entitas objek untuk melihat apakah aspirasi politik dan sekaligus regenerasi kepemimpinan sudah nampak di Indonesia. Dua pemilu terakhir (2009 dan 2014) memang sebagian besar mewakili harapan akan aspirasi politik dan transgenerasi kepemimpinan nasional. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, dua pemilu itu belum memunculkan sosok kepemimpinan nasional yang telah lama diidamkan. Kembali naiknya pamor partai dengan napas nasionalis sekuler seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menumbuhkan asa akan masa depan Indonesia yang relatif bersih dan berkiblat pada kebijakan populis-na sionalis. Jika menyelisik kembali pamor kepemimpinan nasional oleh PDIP pada 1999 dan beberapa tahun berikutnya, sulit rasanya mengembalikan optimisme tentang kebijakan nasionalis. Mengapa? Beberapa sebab di antaranya, semakin intensifnya deru tekanan dunia internasional kepada Indonesia untuk mengadopsi paham neoliberal yang mendewakan pasar, mengagungkan liberalisasi, menisbikan peran negara sekaligus membumbungtinggikan harapan akan pertumbuhan ekonomi. Walau sampai saat ini mimpi neoliberal belum sempat terwujud. Alih-alih melakukan reformasi struktural, agenda neoliberal bersanding hangat dengan apa yang dikatakan ahli Indonesia Richard Robison sebagai strange bedfellow, dengan agenda reformasi dan melekatnya budaya korup, clientelism, crony-capitalism tidak terbantahkan. Jika melihat kondisi yang seperti itu, agenda pemilu presiden tiga bulan mendatang ialah memastikan bahwa strange bedfellow minimal hilang perlahan. Transaksi politik Hal penting yang lain dari transgenerasi politik ialah belum munculnya aktor yang relatif independen dan terlepas dari kaitan patrimonial, sejarah atau etnis. Indonesia lama diidentikkan dengan mo del developmental state dengan infiltrasi negara dalam bentuk kebijakan ekonomi industri dan urbanisasi sebagai tolok pacu tumbuhnya ekonomi. Developmental state dalam banyak hal diimajinasikan sebagai negara dengan aparat bersih, profesional, dan lepas dari intervensi sosial politik. Nyatanya, developmental state model Indonesia tak lebih dari hibridasi dari upaya liberal untuk membuat struktur baru negara dengan disertai masih bercokolnya patrimonial dan crony capitalism. Birokrasi yang bersih dan lepasnya negara dari ikatan transaksi politik itulah yang dikatakan oleh Peter Evans sebagai embedded autonomy. Apa betul Indonesia termasuk tipe itu? Naiknya figur baru sebagai calon presiden dari beberapa partai mengindikasikan bahwa birokrasi di Indonesia tidak akan lepas dari transaksi politik karena dia ada sebagai `pasar' dari kekuatan ekonomi konglomerasi hitam dan kombinasinya dengan birokrat korup. Visi dan misi para calon presiden dalam kampanye mereka penuh dengan gairah untuk menjual pendekatan basic need, yaitu akses pada pendidikan dan kesehatan selain pendayagunaan infrastruktur yang sebenarnya masih compang-camping. Faktanya, visi misi calon presiden tetap kering akan ide dasar tentang politik dan birokrasi. Dengungan tentang reformasi birokrasi tidak sampai pada tahapan operasional yang menjawab pertanyaan dasar seperti; apa yang direformasi, pendekatan apa yang digunakan, siapa yang menjadi subjek sekaligus objek reformasi, bagaimana reformasi birokrasi menuntut pendekatan sosio-ekonomi, dan lain-lain. Kekuatan patron Good governance atau yang lebih dikenal dengan tata pemerintahan yang baik (sebagai bagian dari reformasi birokrasi) di beberapa negara maju justru mengalami sunset paradigm. Ditengarai dalam penelitian terbaru, good governance hanya akan melegitimasi pertarungan di aras lokal, yaitu yang dominan ialah kekuatan patron. Menariknya lagi, keberhasilan kebijakan nasional di aras lokal sangat terbantu oleh upaya adopsi institusi lokal termasuk aktor lokal, tempat kebijakan itu diimplementasikan (lihat Hickey, 2012). Akan sangat memprihatinkan apabila agenda good governance sebagai upaya reformasi birokrasi dilakukan secara mentah-mentah tanpa melihat dinamika pergulatan institusi lokal. Tulisan ini akan ditutup dengan sintesis antara pemilu, agenda neoliberal, dan kepemimpinan nasional. Ada dua penutup yang akan disampaikan. Pertama, Indonesia bisa lepas dari jerat neoliberal dan intervensi asing apabila punya kebijakan nasional populis yang konsisten dengan garis besar kepentingan Republik dan sejalan dengan aspirasi rakyat Indonesia. Kedua, dan ini berhubungan erat dengan yang pertama, bahwa kebijakan nasionalis populis tidak akan dihasilkan apabila transgenerasi politik melalui pemilu belum menghasilkan mentalitas kepemimpinan yang independen dan lepas dari ikatan patrimonial baik kepada etnisnya, keluarganya, dan lebih pada partainya. ●