Politik Kebaikan Sukardi Rinakit  ;   Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate dan Kaliaren Foundation

KOMPAS,  13 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

DENGAN jiwa besar sebagai sikap utama negarawan, Megawati Soekarnoputri memberikan mandat kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjadi calon presiden. Dengan kebajikan yang sama, Surya Paloh menyerahkan Partai Nasdem yang dipimpinnya untuk bekerja sama dengan PDI-P tanpa syarat apa pun. Langkah mereka mendapat salut dari seluruh anak bangsa yang menyadari bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara dan bukan semata-mata hanya perebutan kekuasaan. Sehubungan dengan hal itu dan mencermati gerak politik beberapa hari terakhir, tidak tertutup kemungkinan Aburizal Bakrie akan mengambil langkah elok, menggeser sedikit posisinya berdiri, dan menetapkan kebajikan politik. Ia tidak memaksakan diri menggapai partai-partai lain yang sudah tidak mudah diraih dan mengambil langkah bijak, yaitu membawa Partai Golkar mendekat ke kubu PDI-P, seandainya Jusuf Kalla, yang juga kader Golkar, menjadi calon wakil presiden Jokowi. Apabila itu terjadi, terlebih jika dialog antara Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono juga berlaku, pintu revolusi mental yang digagas Jokowi akan terbuka lebar. Hal itu disebabkan para elite yang mempunyai sumber daya politik dan jejaring luas tidak lagi membangun tembok penghalang bagi yang lain. Secara bersama mereka akan membangun politik kebaikan. Secara prediktif, salah satu praksis politik kebaikan tersebut akan mewujud dalam kerja sama partai-partai politik yang membentuk dua kelompok yang masing-masing membangun rumah politiknya sendiri guna mengusung pasangan capres dan cawapres. Rumah politik pertama dikepalai oleh PDI-P dengan mitra kerja sama Nasdem, PKB, Hanura, dan (mungkin) Golkar. Tampaknya mereka akan mengusung Jokowi-Jusuf Kalla. Rumah politik kedua dipimpin oleh Partai Gerindra yang bekerja sama dengan PAN, PKS, dan PPP yang sinyal kuatnya akan mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dalam skenario itu, posisi Partai Demokrat boleh disebut istimewa. Ia bisa bersikap netral bahkan menjadi oposisi sejak semula. Namun, bisa diduga hatinya pasti condong ke rumah politik pertama. Pengelompokan partai-partai politik tersebut, khususnya mereka yang ada di rumah pertama, yang semangat bergabungnya didasarkan pada landasan kerja sama untuk membangun republik dan bukan transaksional serta dagang sapi, secara prediktif akan memompa optimisme publik. Mereka membaca para elite di rumah pertama itu secara umum sudah duduk (resolved). Cita-cita mereka lebih besar daripada dirinya sendiri. Suka atau tidak, pengelompokan partai-partai politik atas dasar semangat kerja sama tersebut, yang sejatinya merupakan padanan dari musyawarah mufakat dan gotong royong, merupakan format mikro dari revolusi mental yang digagas Jokowi. Oleh karena semangatnya adalah kebersamaan, tidak mengherankan jika dalam konteks pencapresan kini tidak ada ingar-bingar negosiasi kursi menteri. Selain terminologi kerja sama, revolusi mental juga ditunjukkan Jokowi dalam sikap. Ketika dihantam kritik, ia merespons dengan jawaban ringan dan sederhana, ”Aku rapopo (tidak apa-apa).” Ini bukan sikap fatalistik, melainkan sebaliknya, keikhlasan untuk menerima eksistensi diri apa adanya dan etos untuk tetap bergerak maju menjalankan apa yang diyakini. Sebuah sikap sepi ing pamrih rame ing gawe (bekerja keras untuk rakyat tanpa pamrih). Kini persoalannya apabila revolusi mental diterapkan pada desain pembangunan nasional. Apabila titik pijaknya tidak tepat, hasilnya juga akan kurang sempurna. Saya berpendapat, titik pijak revolusi mental harus dimulai dari cara pandang kita terhadap Tanah Air. Dari sini menyebar ke segala penjuru. Ini mirip langkah Jokowi yang membereskan Pasar Tanah Abang terlebih dahulu sebelum yang lain. Dari sini pancaran kewibawaan, harapan, dan politik kebaikan mengalir ke segala arah. Seperti dinyatakan oleh Daoed Joesoef (2011), kita mempunyai tiga Tanah Air, yaitu Tanah Air riil (geografis), Tanah Air formal (negara bangsa), dan Tanah Air mental (Pancasila). Secara umum, Tanah Air riil dan formal hampir selalu divergensi dengan Tanah Air mental. Kesadaran akan kebinekaan adalah kesadaran nyata seperti kita melihat air, udara, dan api. Namun, karena miskin kesadaran akan Tanah Air mental, konflik dapat pecah kapan saja di sudut-sudut Tanah Air riil dan formal sehingga konvergensi tiga Tanah Air adalah mutlak. Dengan konstruksi tersebut, apabila diturunkan dalam strategi pembangunan, revolusi mental harus diterjemahkan dalam pembangunan ruang sosial (in term of social space) dan bukan dalam artian pendapatan (GNP, GDP, dan average income). Ukuran keberhasilan pembangunan adalah kualitas human dan bukan statistik pendapatan nasional seperti yang berlaku sekarang. Singkatnya, pembangunan nasional selama ini sudah dibonsai menjadi sekadar pembangunan ekonomi. Dengan demikian, selain terminologi dan sikap, revolusi mental memerlukan ekonomi strategi, kebudayaan strategi, metastrategi, dan geostrategi militer. Mendengar uraian saya mengenai strategi besar untuk mewujudkan politik kebaikan tersebut, Soegeng Sarjadi bergumam, ”Wis pokoke Jokowi iso (Jokowi pasti bisa).” ●