Miskin, Rentan, dan Timpang Kadir  ;   Bekerja di Badan Pusat Statistik

TEMPO.CO,  13 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Rezim berkuasa saat ini kembali menorehkan capaian gemilang dalam hal pembangunan ekonomi. Hal ini tecermin dari laporan terbaru Bank Dunia yang menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar ekonomi dunia. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia dalam purchasing power parity atau paritas daya beli pada 2011 dilaporkan mencapai US$ 2.058 miliar. Dengan PDB sebesar ini, Indonesia berada pada urutan ke-10 dari 199 negara, dan berkontribusi sebesar 2,3 persen terhadap PDB dunia. Capaian ini tentu membanggakan. Namun, di balik kebanggaan itu, ada kecenderungan bahwa kemajuan ekonomi yang telah dicapai selama ini, yang tergambar melalui angka-angka PDB dan pertumbuhan ekonomi, hanya menguntungkan kelompak menengah-kaya, dan kian meninggalkan kelompok miskin. Dengan kata lain, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin tetap-bahkan bertambah-miskin. Data-data statistik telah memberi konfirmasi mengenai hal ini. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sesunas), misalnya, menunjukkan bahwa saat pengeluaran kelompok terkaya tumbuh menjulang sepanjang 2013, pengeluaran kelompok termiskin justru tumbuh negatif. Jadi, tidak mengherankan bila kemajuan yang terjadi masih menyisakan sekitar 28 juta penduduk miskin. Ekonomi memang tumbuh mengesankan selama dasawarsa terakhir. Namun, faktanya, pertumbuhan ini hanya mampu menghela sekitar 8 juta orang keluar dari kemiskinan. Secara faktual, meski PDB per kapita telah mencapai US$ 8.539 per tahun pada 2011, sekitar 43 persen penduduk Indonesia masih hidup dengan pengeluaran di bawah US$ 2 per hari atau US$ 730 per tahun. Artinya, nyaris 103 juta penduduk Indonesia masih berkategori miskin menurut standar Bank Dunia. Jumlah penduduk hampir miskin (near poor) juga masih sangat tinggi. Pada 2011, jumlah penduduk dengan pengeluaran per bulan kurang dari Rp 350 ribu atau satu setengah kali garis kemiskinan mencapai 40 persen dari jumlah total penduduk. Angka ini menunjukkan 66 juta penduduk Indonesia sangat rentan (vulnerable) terperosok ke jurang kemiskinan bila terjadi gejolak ekonomi Tidak membikin heran bila rasio Gini telah mencapai 0,41 poin. Angka ini memberi konfirmasi bahwa pendapatan yang tercipta dalam perekonomian sebagian besar dinikmati oleh kelas menengah dan kaya. Hasil Susenas juga memperlihatkan, pada 2013, sekitar 49 persen pendapatan yang tercipta dalam perekonomian dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya. Sebaliknya, 40 persen penduduk termiskin hanya kebagian sekitar 17 persen dari angka pendapatan total. Itu pun dengan catatan, gambaran distribusi pendapatan yang terpotret melalui data Susenas sebetulnya cenderung kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Pasalnya, rasio Gini galibnya dihitung dengan menggunakan data pendapatan, bukan data pengeluaran yang dikumpulkan melalui Susenas, yang cenderung underestimate. Sejumlah persoalan yang diulas tersebut merupakan buah dari pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas. Selama ini, pertumbuhan lebih ditopang oleh sektor jasa (non-tradable) sehingga kurang melibatkan penduduk miskin. Karena itu, persoalan kemiskinan, kerentanan, dan ketimpangan pendapatan yang semakin jomplang harus menjadi fokus perhatian pemerintah mendatang. Tak bisa ditawar lagi, pertumbuhan ekonomi mesti berkualitas. ●