Capaian MDGs Kita Ivan Hadar  ;   Koordinator Nasional Target MDGs 2007-2010

KORAN TEMPO,  02 Oktober 2014

                                                                                                                       

Pada Oktober 2015, target waktu pencapaian delapan poin Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) akan berakhir. Kini, segala sesuatu harus dilakukan dengan segera dan cepat dalam kaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, akses terhadap pendidikan dasar dan perbaikan kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup dan kerja sama global. Salah satu target terpenting MDGs adalah memangkas jumlah orang miskin menjadi tinggal separuh jumlah yang tercatat pada 1990. Saat itu, persentase jumlah orang miskin mencapai angka 43 persen. Kita patut bersyukur bahwa secara global, target tersebut telah tercapai pada 2010, saat jumlah orang miskin berkurang menjadi 21 persen, sekitar 50 persen dari jumlah pada 1990. Meski demikian, jumlah tersebut masih terbilang besar. Betapa tidak? Dengan menggunakan angka US$ 1,25 per hari sebagai batas kemiskinan, tercatat hampir 1,2 miliar warga dunia masih berkutat dalam kemiskinan, termasuk 400 juta anak yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem(data Bank Dunia pada 2013). Apalagi, penyebab pengurangan kemiskinan global terutama adalah perkembangan positif di Asia, khususnya Cina. Di negara itu, selama dua dekade terakhir, ratusan juta orang mengalami peningkatan  kesejahteraan sosial-ekonomi. Sementara itu, gambar positif pengurangan kemiskinan berubah menjadi negatif ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa fenomena kelaparan di dunia semakin luas. Saat ini, sekitar 1 miliar penduduk dunia mengalami kekurangan makanan, meningkat sekitar 2 persen dibandingkan pada 1990. Artinya, target penurunan tingkat kelaparan hingga 50 persen diprediksi tidak akan tercapai. Beberapa target MDGs lainnya juga belum menunjukkan perkembangan yang membesarkan hati. Janji negara-negara kaya untuk memberikan hibah 0,7 persen dari PDB-nya untuk pencapaian MDGs di negara-negara miskin hanya ditepati oleh beberapa negara Eropa. Angka kematian ibu, penyebaran HIV/AIDS dan malaria, pelestarian hutan, serta akses air bersih dan sanitasi masih jauh dari harapan. Bagaimana dengan pencapaian MDGs Indonesia? BPS mengukur garis kemiskinan dengan penghasilan Rp 300 ribu per orang per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp 250 ribu per orang per bulan untuk penduduk desa. Pengukuran itu sama dengan US$ 1,5-1,6 per orang per bulan dengan patokan kurs, sementara acuan internasional menggunakan patokan tarif pasar. Berdasarkan indikator tersebut, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen dari jumlah total penduduk. Dibanding pada September 2013, telah terjadi penurunan jumlah orang miskin dari 11,46 persen menjadi 11,25 persen. Meski demikian, pada saat yang sama, terjadi kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dari 1,75 persen menjadi 1,89 persen. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan, yang naik dari 0,43 persen menjadi 0,48 persen (BPS, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia semakin parah karena menjauhi garis kemiskinan, sementara ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. Ada tiga hal yang diyakini bisa mengatasi akar masalah kemiskinan dan kelaparan (MDGs 1-2) di Indonesia, yakni memprioritaskan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung, dan menguatkan sektor pertanian. Ihwal pendidikan dasar dan kemelekhurufan, Indonesia tercatat telah mencapai target minimal MDGs, yaitu akses bagi semua anak usia sekolah untuk mengecap pendidikan wajib 6 tahun. Bahkan, lebih dari itu, negeri ini menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Meski demikian, tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen-30 persen untuk Aceh dan Papua-dari jumlah anggaran nasional diharapkan berlanjut untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal. Menjelang berakhirnya time frame pencapaian target MDGs pada 2015, komunitas internasional di bawah PBB mulai mendiskusikan perumusan agenda pembangunan global setelah 2015. Ihwal upaya memformulasi post-2015 development agenda, Indonesia mendukung tersusunnya roadmap bagi intergovernmental process guna menyusun agenda pembangunan setelah 2015 dan berpandangan bahwa agenda dimaksudkan harus dibangun berdasarkan lessons learned (pembelajaran) dan best practices (praktek-praktek terbaik) dalam pelaksanaan MDGs. Kita semua sepakat bahwa negeri ini mendukung pandangan yang menetapkan poverty eradication sebagai visiagenda pasca-2015 melalui pertumbuhan dan pemerataan yang berkelanjutan (sustainable growth with equity) serta memperhatikan aspek sosialdan perlindungan lingkungan hidup. Indonesia diharapkan berkontribusi lebih banyak terhadap agenda pembangunan global pasca-2015 dibanding pada saat ini. ●