ASEAN Community, Integrasi Ekonomi, dan Kesiapan Indonesia

ASEAN Community, Integrasi Ekonomi, dan Kesiapan Indonesia Abdul Hakim MS ;  Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI)

DETIKNEWS, 24 April 2013

  

Pada 24 – 25 Apil 2013, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-22 The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kembali digelar di Brunei Darussalam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta delegasi pun sudah berada di Negeri Kesultanan itu untuk turut berpartisipasi dalam agenda tahunan tersebut. Sedikit berbeda dengan pagelaran KTT ASEAN sebelumnya, pertemuan kali ini rasanya patut untuk dicermati secara seksama. Hal itu disebabkan adanya dua isu penting yang saat ini sedang menjadi bola panas di negara-negara Asia Tenggara. Isu pertama adalah terkait ketegangan yang meningkat di kawasan Laut Cina Selatan. Sementara isu kedua terkait rencana implementasi ASEAN Community yang akan menjadikan 10 negara ASEAN sebagai komunitas tunggal. Sebagaimana diketahui, manuver China dengan mengerahkan angkatan lautnya ke Kepulauan Spratly pada Maret lalu, mengundang kemarahan banyak negara di Asia Tenggara. Sikap ini dipandang tidak menghormati proses yang sedang berjalan dalam menentukan negara mana yang paling berhak mengelola kawasan kaya mineral itu. Kepulauan Spratly sendiri, selain China, saat ini masih dipertentangkan kepemilikannya oleh Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darussalam. Namun hemat saya, selain masalah meningkatnya ketegangan di wilayah Laut China Selatan, rencana implementasi ASEAN Community juga harus menjadi perhatian utama. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, peran Indonesia tentu sangat diharapkan dan ditunggu agar pelaksanaannya betul-betul berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Namun pertanyaannya, sudah siapkah Indonesia menghadapi ASEAN Community?  ASEAN Economic Community Sejatinya, banyak kalangan sangsi bahwa Indonesia akan mampu menghadapi rencana pengintegrasian kawasan ASEAN menjadi satu komunitas tunggal (Asean Community). Masih terbengkalainya penyediaan sarana infrastruktur, lemahnya daya saing, serta ketergantungan terhadap barang impor menjadi beberapa alasan utama.  Padahal, rencana implementasi ASEAN Community tinggal satu setengah tahun lagi. Seperti tertuang dalam Declaration Of ASEAN Concord II (Bali Concord II) pada Oktober 2003, Komunitas Tunggal Masyarakat Asia Tenggara ini akan diberlakukan pada tahun 2015 mendatang.  Kesepakatan ASEAN Community sendiri berisi komitmen pengintegrasian tiga sektor utama, antara lain ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC), dan Asean Socio-Cultural Community (ASCC).  Dari tiga pilar utama penyatuan di atas, sektor integrasi ekonomi atau ASEAN Economic Community (AEC) sepertinya menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia. Kesangsian banyak pihak bahwa kita mampu menghadapinya, membuat Presiden SBY harus membentuk komite khusus untuk menghadapinya. Dan tugas komite khusus ini diserahkan kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai ketua hariannya.  Di antara tugas komite khusus ini adalah membuat kajian masalah-masalah yang kemungkinan dihadapi dalam realisasi AEC sekaligus menyusun daftar peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan secara baik. Komite khusus ini nantinya akan bekerja sama dengan HIPMI, Kadin, akademisi, dan praktisi-praktisi ekonomi lainnya di tanah air guna merumuskan persiapan yang lebih matang. Rasanya, cukup wajar apabila pemerintah waspada terhadap AEC. Pengintegrasian wilayah ASEAN itu berarti menciptakan pasar dengan cakupan wilayah seluas 4,47 juta km persegi dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 601 juta jiwa. Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi Indonesia, sekaligus merupakan tantangan yang harus dihadapi. AEC sendiri nantinya akan berisi empat hal penting. Pertama, ASEAN akan menjadi wilayah dengan aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja terdidik, dan bebas modal (single market and production base). Kedua, ASEAN diharapkan bisa menjadi kawasan dengan daya saing yang tinggi (a highly competitive economic region). Ketiga, ASEAN diharapkan menjadi wilayah dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil menengah (a region of equitable economic development). Keempat, ASEAN menjadi wilayah yang betul-betul terintegrasi dengan perekonomian global (a region fully integrated in to the global economy). Infrastruktur dan Daya Saing Sejatinya, dengan catatan manis pembangunan ekonomi Indonesia saat ini, kita tak perlu terlalu hawatir dengan akan diberlakukannya AEC pada 2015. Pengalaman diberlakukannya Asean Free Trade Area (AFTA) sejak 2002 silam, ternyata makin mengangkat pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan selama empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak pernah dibawah 6 persen.  Baru-baru ini, lembaga riset bisnis dan ekonomi yang sangat terpandang di dunia, The McKinsey Global Institute, menerbitkan laporannya berjudul “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential”. Dalam laporan itu, Indonesia diprediksi akan mengalami kecenderungan kejayaan di masa depan terkait pembangunan ekonomi. McKinsey menyebut, pada tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan menempati peringkat ke-7 ekonomi terbesar dunia, sesudah Cina, AS, India, Jepang, Brazil, Rusia. Meski demikian, hal itu tak kemudian harus membuat kita jumawa. Masih lemahnya daya saing dan pembenahan infrastruktur, harus menjadi prioritas kewaspadaan. International Finance Corporation (IFC) pernah menyebut, untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik, daya saing Indonesia masih kalah jauh dengan Thailand dan Malaysia. Indonesia hanya menempati posisi 129, sementara Thailand dan Malaysia sudah ada diperingkat 17 dan 18.  Selain itu, meski menjadi idola tujuan investasi, sejatinya iklim investasi di Indonesia juga belum begitu baik. Selama tahun 2012, Asia Business Outlook the Economist Corporate Network mengatakan bahwa Indonesia masih kurang luwes terhadap para investor. Besarnya beban logistic cost dan pelayanan birokrasi menjadi penyebab utamanya.  Namun begitu, kita patut bersukur karena pemerintah sepertinya serius melakukan pembenahan. Dalam memperbaiki infrastruktur misalnya, tahun 2013, belanja infrastruktur dari pembiayaan APBN mencapai Rp 203 triliun, dari APBD mencapai Rp 90 triliun, dan dari swasta serta BUMN mencapai Rp 140 triliun.  Memang sudah selayaknya pembenahan dilakukan oleh pemerintah. Kondisi yang terjadi di India bisa menjadi pembelajaran. Diproyeksi akan terus tumbuh, pembangunan ekonomi India saat ini malah mengalami penurunan akibat tak bisa menyelesaikan persoalan infrastruktur yang menjadi menu wajib penopang baiknya pembangunan ekonomi. Tentu kita tidak mengharapkan hal itu akan menimpa Nusantara. ●