Menata Perekonomian Indonesia

Menata Perekonomian Indonesia Anton Hendranata  ;   Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk

                                                          KOMPAS, 31 Mei 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/05/31/Menata-Perekonomian-Indonesia

                                                           

Pemilihan Presiden 2019 masih dua tahun lagi, tetapi gaungnya sudah sangat kencang sejak panasnya suhu politik di Pilkada DKI Jakarta 2017. Isu ketimpangan perekonomian dan ketakadilan pun merebak kembali dalam kancah politik dan perekonomian nasional. Hal ini bukan tak mungkin bisa jadi salah satu bahan baku yang bisa diolah sedemikian rupa untuk memenangi Pilpres 2019. Berbicara mengenai ketimpangan perekonomian, pasti tak bisa dilepaskan dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan sering terjadi pertentangan tidak berujung pada solusi konkret: mana lebih penting, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan ekonomi? Namun, intinya Indonesia butuh pertumbuhan berkualitas yang berkeadilan untuk semua lapisan ekonomi baik yang miskin dan kaya. Kelihatan mudah dibicarakan, tetapi sulit dilaksanakan kalau kita tidak fokus dan asyik memprioritaskan kepentingan golongan masing-masing. Ketimpangan dan ketakadilan perekonomian bisa diatasi kalau Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan. Bagaimana membagi kue perekonomian nasional kalau perekonomiannya sendiri tidak solid dan stabil? Indonesia membutuhkan model pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang mampu menyerap 1,8 juta angkatan kerja baru tiap tahunnya. Investasi asing Ke depan, tantangan perekonomian Indonesia tak mudah. Tren pertumbuhan ekonomi cenderung turun dan stagnan. Sesudah krisis ekonomi global 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5,5 persen dengan rata-rata tumbuh 6,1 persen selama 2010-2013. Namun, tiga tahun terakhir (2014-2016) turun menjadi 5 persen. Mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu konsumsi rumah tangga cenderung stagnan. Tampaknya perekonomian kita secara tidak sadar terhanyut dan begitu bergantung hanya pada kekuatan konsumsi rumah tangga. Sejak 1960, dalam kurun 56 tahun, rata-rata kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 54 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Perekonomian Indonesia seolah terlena dalam zona nyaman. Ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Jangan biarkan potensi perekonomian yang berlimpah, yang didukung bonus demografi, terbuang sia-sia. Jangan biarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sebelum mencapai titik keemasan atau puncaknya. Sebagai catatan, perekonomian Indonesia pernah berjaya dengan tumbuh 10,9 persen tahun 1968, kemudian 9,9 persen pada 1980. Sebelum krisis ekonomi dan moneter 1997/1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi 7,5-8,2 persen pada 1994-1996. Hal ini menunjukkan kita punya peluang bisa keluar dari pertumbuhan ekonomi seperti sekarang. Logiskah kalau pertumbuhan ekonomi kita menuju level 7 persen atau lebih? Dari pendekatan permintaan agregat, setelah konsumsi rumah tangga, secara rata-rata peranan investasi dalam perekonomian Indonesia sekitar 24 persen dalam periode 1960-2016. Setelah itu diikuti pengeluaran pemerintah (8 persen) dan perdagangan internasional (ekspor-impor) sebesar 4 persen. Oleh karena itu, mendorong investasi baik domestik dan asing merupakan pilihan rasional dan tentu dampaknya jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran pemerintah dan perdagangan internasional. Kita tak bisa berharap banyak dari pengeluaran pemerintah karena terbatasnya ruang fiskal (tahap konsolidasi dan reformasi penerimaan/pengeluaran). Sementara, dari perdagangan internasional lebih sulit lagi sebab kondisi perdagangan internasional makin protektif dan ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global, baik negara maju (advanced economies) dan berkembang (emerging economies). Melihat historis pertumbuhan investasi dalam perekonomian nasional, seharusnya masih ada kesempatan untuk merajut dan menata pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Pada 2010-2012, pertumbuhan investasi sekitar 8-9 persen, tetapi sayangnya dalam empat tahun terakhir (2013-2016) cenderung menurun hanya 4-5 persen. Untuk mencapai pertumbuhan 7 persen, setidaknya Indonesia butuh pertumbuhan investasi sekitar 10 persen. Artinya, diperlukan pertumbuhan investasi dua kali lipat dari pertumbuhan investasi tahun 2016 yang hanya 4,5 persen. Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia jelas menunjukkan betapa ketatnya persaingan mendatangkan investor. Investasi Arab Saudi di Indonesia 6 miliar dollar AS, atau hanya 10 persen dibandingkan investasinya ke Tiongkok yang 65 miliar dollar AS. Investasi asing langsung (FDI) jelas menunjukkan Indonesia masih kalah dari negara-negara di kawasan. Rata-rata FDI ke Indonesia 26,6 miliar dollar AS selama 2011-2016, lebih rendah dibandingkan Vietnam (29,6) miliar dollar AS, Malaysia (33,6 miliar dollar AS), dan India (34,0 miliar dollar AS). Masih ada ruang Semasa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, tanda-tanda perbaikan sudah mulai terlihat melalui 15 paket kebijakannya, walaupun implementasi masih banyak kendala. Daya saing Indonesia membaik, dari peringkat 54 tahun 2007 menjadi 41 tahun 2016, tetapi masih di bawah India, Thailand, Tiongkok, dan Malaysia. Dari sisi kemudahan berusaha juga membaik dari peringkat 120 ke 106, kemudian peringkat 91 pada 2017. Sayangnya, peringkat ini masih di bawah Vietnam dan Tiongkok. Menurut The Economist dan JBIC, Indonesia termasuk peringkat 3 sebagai tempat investasi menarik di bawah India dan Tiongkok. Kondisi ini menunjukkan masih ada ruang dan aspek positif dari perekonomian Indonesia. Kita harus segera melakukan berbagai terobosan di bidang infrastruktur (irigasi, jalan, jembatan, pelabuhan, dan tol laut), perizinan dan peraturan di pusat dan daerah, kepastian hukum, serta tentunya stabilitas politik. Ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa merupakan kendala terbesar perekonomian Indonesia. Bagaimana mungkin investasi akan naik signifikan dan menyebar ke luar Jawa kalau hambatan utamanya adalah infrastruktur. Kebutuhan total biaya infrastruktur tahun 2015-2019 sangat besar, 341,4 miliar dollar AS atau Rp 455 triliun. Hampir mustahil pemerintah dapat membiayai sendiri proyek-proyek infrastruktur. Karena itu, Indonesia harus cerdik dan punya strategi pemasaran yang andal untuk menarik investor asing dan lembaga internasional. Indonesia harus berubah secara radikal di berbagai lini. Indonesia seharusnya bisa lebih baik daripada negara-negara sekitar, karena kita punya modal sumber alam melimpah dan bonus demografi. Motor penggerak perekonomian tidak bisa hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga investasi. Pusat pertumbuhan ekonomi yang hanya bertumpu di Jawa harus mulai digeser ke luar Jawa. Industri manufaktur harus menopang permintaan domestik sehingga dapat mengurangi impor. Indonesia harus fokus dengan permasalahan domestiknya dan mengurangi ketergantungan dengan perekonomian global yang pertumbuhannya cenderung melambat. Pemerintah perlu diberi kesempatan melakukan tindakan riil untuk membawa terbang perekonomian Indonesia tanpa diwarnai karut-marut politik. ●