Demokrasi Kebablasan

Demokrasi Kebablasan M Subhan SD  ;   Wartawan Senior Kompas

                                                        KOMPAS, 04 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Alkisah, dalam sebuah rapat besar, dari atas podium, Pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev (1894-1971) mengecam kekejaman yang dilakukan pendahulunya, Joseph Stalin (1878-1953). Tiba-tiba dari arah barisan peserta rapat terdengar suara lantang, ”Mengapa Anda tidak protes?” Khrushchev menunggu sampai suara itu benar-benar berhenti. ”Siapa itu yang bicara?” tanya Khrushchev. Namun, tidak terdengar suara jawaban. Hening sesaat. ”Seperti Anda sekarang ini, saya pun sangat takut waktu itu,” ujar Khrushchev. Di Taman Museum Seni Modern di Distrik Yakimanka, persis di tepi Sungai Moskwa atau di seberang Taman Gorky, terdapat patung para pemimpin Uni Soviet, seperti Lenin, Stalin, Brezhnev, pejabat-pejabat lain, juga Karl Marx. Mengunjungi taman itu, di akhir musim semi pada pertengahan 2016, saya tertegun melihat kerangkeng besi yang dijejali dengan batu-batu yang dipahat berbentuk wajah-kepala di antara patung-patung para pembesar itu. Di depan monumen ”kepala-kepala” yang terbuat dari bahan granit dan besi karya seniman Chubarov itu tertulis ”korban-korban rezim pemerintah totaliter”. Rasa penasaran membuat saya meneruskan ke Museum Gulag di Distrik Tverskoy, Moskwa utara. Museum itu tentu saja menceritakan penindasan dan kekejaman di Gulag. Gulag adalah kamp-kamp penjara tempat tahanan pekerja di zaman penguasa Uni Soviet. Kisah Gulag diketahui luas melalui karya pujangga Aleksandr Solzhenitsyn berjudul The Gulag Archipelago (1973). Di museum itu digambarkan sel tahanan, velbed tahanan, pintu-pintu besi, dan kunci-kunci berlapis. Semuanya asli. Jutaan orang merasakan Gulag, termasuk Solzhenitsyn. Hadijat Suleimanova, salah satu pemandu museum, bercerita bahwa satu sel ukuran 9 meter persegi dijejali 25 tahanan. Begitulah kira-kira ilustrasi kecemasan, kengerian, dan ketakutan di zaman tanpa demokrasi dan tiada kebebasan. Di zaman itu, nyaris tiada suara yang berbunyi, bahkan daun-daun jatuh diterpa angin pun sampai-sampai tak menimbulkan gesekan bunyi. Dulu zaman terasa begitu sunyi, tanpa suara. Politik terasa kaku dan membeku. Kebebasan dibungkam. Perlawanan dikerangkeng. Dunia terlihat murung. Kini, zaman baru semakin bebas. Kebekuan sudah lama berlalu. Dan, kesenyapan tidak lagi menjadi pertanda kecemasan. Apalagi, sejak era digital, kebebasan seperti tak pernah menemukan batas. Suara-suara bahkan terlalu bising. Kadang-kadang rindu juga pada kesunyian. Sebab, suara yang begitu gaduh sekarang ini juga sama mencemaskan. Jika pada masa lalu suara-suara lenyap karena dibungkam, sekarang ini sebaliknya, suara-suara terlalu berisik dan bising karena semua orang bebas bersuara. Demokrasi sekarang ini benar-benar tanpa tirai pembatas. Suara yang memang menjadi elemen terpenting dalam demokrasi begitu nyaring melengking sampai memekakkan telinga. Semua orang pengin ikut campur urusan publik atau politik. Sedikit-sedikit masalah diselesaikan lewat gerakan massa. Mudah-mudahan tidak berakhir anarkistis. Demokrasi terasa mobokrasi karena selera orang banyak. Apalagi, di era digital, cara berdemokrasi pun berubah. Memang, partisipasi politik semakin efektif dan transparansi pemilu semakin terbuka. Publik tidak perlu repot-repot lagi berkumpul dan menandatangani petisi, misalnya, tetapi cukup dengan membuka gawai dan menandatangani petisi maya. Dalam artikelnya, Does Digital Democracy Improve Democracy?, 2 Maret 2017, Thamy Pogrebinschi yang berpengalaman dalam proyek inovasi demokrasi di Amerika Latin menyebutkan, inovasi digital telah mengubah sifat demokrasi dan lembaga-lembaganya, yaitu 1) dapat membawa demokrasi lebih inklusif dan lebih deliberatif; 2) dapat mengubah bagaimana pemerintah lebih bertanggung jawab dan efektif; serta 3) dapat mengubah bagaimana representasi tampil lebih responsif. Dari sisi itu, era digital telah memberi corak baru bagi penguatan demokrasi. Contoh paling aktual adalah penggalan kisah kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud yang menyita perhatian publik saat ini. Paling unik saat Presiden Joko Widodo ngevlog bersama Sang Raja. Ketika santap bersama, Rabu (1/3), Jokowi memanfaatkan hobi barunya itu. ”Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saat ini saya sedang bersantap siang dengan Yang Mulia Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud,” ujar Jokowi dalam vlog yang kemudian diunggah di laman Facebook Presiden itu. Tambah menarik karena Presiden Jokowi mengarahkan telepon selulernya ke Sang Raja yang tengah bersantap. Raja Salman pun merespons. ”Bagi kami, rakyat Indonesia adalah saudara kami dan rakyat yang sangat mulia,” balas Raja Salman. Sampai semalam pukul 21.00, dalam dua hari, vlog Presiden Jokowi di Youtube itu telah ditonton 1.472.940 kali. Belum lagi yang disebarkan pihak lain. Jokowi membuat pembesar dua negara itu tampak akrab. Lewat inovasi digital, demokrasi tampak lebih santai, tidak menyeramkan seperti era di masa otoritarian. Namun, seperti mata uang, era digital punya dua sisi yang bertolak belakang. Secara bersamaan, era digital juga membuat demokrasi gaduh terus-menerus. Media sosial bukan lagi menjadi saluran komunikasi yang lebih banyak positifnya, melainkan semakin bertaburan berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan fitnah yang membuat demokrasi yang telah lama gaduh ini semakin mencemaskan. Demokrasi tidak disertai keadaban berkomunikasi. Di sisi lain, unjuk kekuatan semakin menguat akhir-akhir ini dan indikasi penghormatan terhadap cara-cara demokrasi terlihat kian diterabas. Tidak heran, saat pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul, Bogor, Rabu (22/2), Presiden Jokowi menyebut demokrasi telah kebablasan. Presiden Jokowi tentu tidak cuma mengingatkan, tetapi juga otokritik untuk semua politikus dan publik. Kita sudah melampaui negeri sunyi 32 tahun selama Orde Baru. Tentu juga tidak ingin mencontoh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membatasi imigran, prasangka etnik dan agama, serta membatasi akses pers justru di negara tempat lahirnya demokrasi itu. Dulu, kita cemas karena tak ada demokrasi atau demokrasi cuma slogan. Kini, kita pun cemas karena demokrasi kebablasan. ●