Sikap Asertif dan Hubungan AS-Tiongkok

Sikap Asertif dan Hubungan AS-Tiongkok Ahmad Safril  ;   Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga

                                             MEDIA INDONESIA, 16 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SEIRING dengan semakin asertifnya politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, hubungan AS dan Tiongkok bakal semakin dinamis. Trump pernah mengkritik kebijakan negeri tersebut yang mendevaluasi mata uang mereka, menggertak Tiongkok untuk menghentikan aktivitas militer mereka di Laut China Selatan, dan mempertanyakan relevansi one-China policy. Sikap Trump itu direspons Tiongkok secara tegas dalam National People’s Congress (NPC) dan Chinese People Political Consultative Conference (CPPCC) pada 3-15 Maret 2017. Pertemuan politik tahunan para pejabat Tiongkok yang dikenal dengan lianghui (two sessions) itu menghasilkan keputusan mematok angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%, meningkatkan anggaran belanja militer hingga 7%, dan menegakkan one-China policy. Kebijakan AS dan Tiongkok bersinggungan dalam isu ekonomi dan keamanan yang mewarnai hubungan keduanya. Secara ekonomi, Tiongkok bisa dirugikan sekaligus diuntungkan kebijakan proteksionis Trump. Namun, yang jelas, mereka bakal terancam oleh sikap asertif Trump dalam bidang keamanan. Di masa depan, pola semacam itu akan terus menghiasi aksi-reaksi dua kekuatan global tersebut. Kontestasi ekonomi Dalam pidato pertamanya di Kongres pada 28 Februari 2017, Trump menyoroti betapa bobroknya kondisi perekonomian AS yang diwa­riskan pemerintahan Barack Obama. Menurut presiden ke-45 AS itu, “Ninety-four million Americans are out of the labor force... Over 43 million people are now living in po­verty... More than 1 in 5 people in their prime working years are not working.” Trump meyakini kondisi itu disebabkan AS menerapkan liberalisasi ekonomi dalam pola hubungan free, tetapi bukan fair trade. Sebagai contoh, kala komoditas Tiongkok dikenai tarif rendah untuk masuk pasar AS, sebaliknya komoditas AS justru dipungut biaya tinggi agar bisa diperdagangkan di sana. Selain itu, Trump menegaskan AS kehilangan 60 ribu pabrik setelah Tiongkok bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 2001. Untuk mengatasinya, Trump berniat menaikkan pajak barang impor. Bagi Tiongkok, kebijakan itu jadi mimpi buruk. Selama ini, ‘Negeri Tirai Bambu’ itu menikmati keuntungan dari hubungan dagang mereka dengan AS. Pada 2016, nilai perdagangan Tiongkok dengan AS surplus US$347 miliar hasil mengekspor senilai US$462 miliar ke ‘Negeri Paman Sam’. Namun, mereka mengimpor US$116 miliar dari mitra dagang terbesar mereka itu. Di tengah proteksionisme AS, Tiongkok harus terus memperluas ekspansi pasar mereka jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,5%. Untungnya, AS di bawah kendali Trump telah menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP). Hengkangnya AS dari blok regional itu membuka peluang Tiongkok untuk semakin menancapkan pe­ngaruh ekonomi tanpa ancaman berarti di kawasan trans-Pasifik. Melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), Tiongkok memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan seluruh negara anggota ASEAN ditambah Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Tanpa kehadiran AS, Tiongkok bakal terus melaju meninggalkan kompetitor utama mereka itu dengan semakin memperkukuh dominasi ekonomi mereka di kawasan. Saling gertak Sejak awal Trump telah menggertak Tiongkok. Sebelum dilantik menjadi presiden, pada 3 Desember 2016, dia membuat berang Tiongkok karena melakukan kontak telepon dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Bagi Tiongkok, tindakan itu merupakan pelanggaran one-China policy yang dianut AS sejak 1979. Mereka khawatir kedekatan Trump dan Tsai berujung pada dukungan AS atas kemerdekaan Taiwan. Di bawah pemerintahan Tsai, Taiwan cenderung melawan Tiongkok. Meskipun berhubungan baik dengan Taiwan, selama ini AS berkomitmen memegang teguh prinsip one-China policy sehingga tidak pernah ada kontak diplomatik di antara pejabat kedua negara. Karena itu, ketika Trump memutuskan meningkatkan anggaran pertahanan AS hingga 10%, kebijakan itu diinterpretasikan Tiongkok sebagai upaya AS melindungi Taiwan sekaligus mengintervensi dinamika regional Laut China Selatan. Di kawasan tersebut, Tiongkok bersengketa wilayah dengan sejumlah negara. Untuk mengamankan area yang diklaim, mereka membangun fasilitas militer di sekitar wilayah sengketa. Tak pelak, sejumlah insiden yang melibatkan kapal Tiong­kok dan AS kerap terjadi. Seiring dengan peningkatan belanja militer AS, dapat dipastikan armada tempur negara itu kian kuat dan berpotensi mengancam Tiongkok. Setelah menyadari ancaman itu, Tiongkok balik menggertak dengan turut meningkatkan anggaran pertahanan mereka hingga 7%. Pengeluaran militer Tiongkok sebesar US$148 miliar memang hanya seper­empat dari AS, tetapi karena dihabiskan mayoritas untuk memenuhi kebutuhan pertahanan wilayah dari intervensi asing, tingkat rivalitas keamanan di antara kedua negara itu di Laut China Selatan akan kian sengit. Dalam kondisi mempertahankan sikap asertif masing-masing, saling gertak di antara dua kekuatan militer terbesar dunia itu semakin memanaskan situasi kawasan. ●