Merekonstruksi Kemiskinan dan Penyebabnya Luhur Fajar Martha  ;  Litbang Kompas

                                                     KOMPAS, 04 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Belum lama ini, Badan Pusat Statistik mengumumkan naiknya angka kemiskinan nasional. Meski telah diprediksi demikian sebelumnya, kenaikan ini tetap mengejutkan banyak pihak. Sebabnya ialah bertambahnya orang miskin dalam jumlah yang relatif besar. Dibandingkan dengan kondisi bulan September 2014, jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2015 meningkat sebanyak 860.000 orang. Dalam lima tahun terakhir, kenaikan ini merupakan kejadian kedua. Sebelumnya, pada September 2013 angka kemiskinan juga meningkat, tetapi tidak sebanyak kali ini. Kenaikan angka kemiskinan dari 10,96 persen menjadi 11,22 persen ini ditengarai dipicu oleh naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa bulan sebelumnya. Harga BBM yang meningkat mendorong harga bahan makanan serta transportasi turut naik. Dalam kurun waktu September 2014 hingga Maret 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi mencapai 4,03 persen. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode enam bulan sebelumnya. Kenaikan harga beras yang mencapai 14,5 persen, yang disertai dengan naiknya biaya transportasi menjadi penyumbang terbesar tingginya inflasi tersebut. Hingga kini, sebagian besar pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin teralokasikan untuk kebutuhan pangan dan transportasi. Dengan kenaikan harga pada komoditas barang dan jasa pada kedua kelompok tersebut, naiknya angka kemiskinan menjadi konsekuensi logis. Kelompok masyarakat tersebut memang rentan terhadap gejolak harga. Sedikit saja harga kedua jenis komoditas tersebut berubah, angka kemiskinan pun berpeluang turut bergeser. Apabila harga naik, angka kemiskinan pun akan naik. Sebaliknya, apabila harga turun, angka kemiskinan bisa menurun. Saat ini, Indonesia masih menggunakan metode headcount index untuk mengukur kemiskinan. Dengan metode ini, seseorang digolongkan miskin atau tidak miskin berdasarkan posisi pengeluarannya. Apabila pengeluarannya lebih rendah dibandingkan dengan garis kemiskinan, ia akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan sendiri saat ini ditetapkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan minimal, baik untuk makanan dan non-makanan. Kebutuhan makanan ini dihitung dari pemenuhan kebutuhan kalori sebesar 2.100 kkal per kapita setiap hari. Saat ini, garis kemiskinan makanan ini dihitung dari 52 jenis komoditas makanan. Sementara itu, kebutuhan non-makanan didasarkan pada kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Garis kemiskinan non-makanan ini dihitung dari 51 jenis komoditas untuk wilayah perkotaan dan 47 jenis komoditas untuk wilayah perdesaan. Yang memprihatinkan, kenaikan angka kemiskinan kali ini juga diikuti dengan naiknya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan naik menjadi 1,97 pada Maret 2015. Padahal, tahun sebelumnya masih di kisaran 1,75. Sementara indeks kemiskinan juga naik dari 0,44 menjadi 0,54 dalam setahun terakhir. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan jarak atau senjang antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis pengukuran. Semakin jauh jaraknya, semakin tinggi pula kedalaman kemiskinannya. Sementara indeks keparahan kemiskinan mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin timpang pengeluarannya, semakin tinggi pula keparahan kemiskinannya. Akar persoalan Mengidentifikasi penyebab naik turunnya angka kemiskinan secara teknis bisa dikatakan mudah dilakukan. Kita tinggal melihat apakah garis kemiskinannya bergeser naik atau turun. Kemudian menggolongkan penduduk mana saja yang tingkat pengeluarannya di bawah garis kemiskinan tersebut. Semakin tinggi kenaikan garis kemiskinan, semakin tinggi pula kemungkinan naiknya angka kemiskinan. Yang sulit ialah mencari akar persoalan mengapa orang miskin tidak kunjung mampu keluar dari kerentanannya. Padahal, telah banyak program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dari tahun ke tahun. Akumulasi dana yang telah dikeluarkan pun telah mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, tetap saja belum mampu menuntaskan persoalan ini. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang selalu menunjukkan tren positif selepas krisis ekonomi 1998 pun tidak mampu "menghilangkan" kosakata kemiskinan di Indonesia. Lalu, apakah kemudian bisa kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini tidak inklusif? Artinya, pembangunan selama ini masih kurang "menyentuh" masyarakat miskin. Apabila melihat indeks gini, bisa jadi pernyataan tersebut benar adanya. Indeks yang mengukur ketimpangan kesejahteraan, dalam hal pengeluaran atau pendapatan, di antara penduduk ini terus meningkat dalam dekade terakhir. Sepuluh tahun silam, angkanya masih sebesar 0,34. Tahun ini, indeks gini nasional tercatat sebesar 0,41. Distribusi pengeluaran atau pendapatan makin merata jika nilai indeks gini mendekati nol. Artinya, tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan masyarakat semakin rendah. Sebaliknya, distribusi pengeluaran atau pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai indeks gini makin mendekati satu. Artinya, tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan masyarakat semakin tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sudah relatif kaya. Sementara yang dinikmati masyarakat miskin hanya sebagian kecil. Tingkat pengeluaran atau pendapatan kelompok masyarakat miskin ini bisa jadi turut meningkat. Namun, secara riil, daya beli mereka justru merosot sebab tidak mampu mengimbangi laju kenaikan harga barang yang mereka konsumsi. Timpangnya kesejahteraan ini pada dasarnya merupakan hasil dari timpangnya kesempatan untuk mengakses atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Terbatasnya akses pada sumber daya ekonomi membuat masyarakat miskin sulit untuk melepaskan dirinya dari jerat kemiskinan. Hal ini mulai menjadi bahan telaah dalam berbagai studi tentang pembangunan ekonomi, baik di luar maupun di dalam negeri. Salah satu yang mengemuka ialah mengenai kapabilitas manusia. Pemikiran yang berpijak pada gagasan Amartya Sen ini mengungkap pentingnya modal masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya. Modal di sini bukan berarti dana atau uang, melainkan kemampuan atau kapabilitas seseorang untuk dapat mengakses atau terlibat dalam kegiatan pembangunan. Kapabilitas ini mencakup beberapa dimensi, di antaranya ialah pendidikan, kesehatan, serta sarana tempat tinggal yang memadai. Ketiga dimensi ini menentukan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan. Semakin tinggi kualitas pendidikan dan kesehatan seseorang, serta ditopang oleh memadainya sarana tempat tinggal, seperti air dan listrik, semakin tinggi pula kesempatannya untuk meningkatkan pendapatannya. Masyarakat miskin umumnya masih terperangkap persoalan-persoalan yang terkait dengan ketiga dimensi ini, dari masih rendahnya tingkat pendidikan, risiko kesehatan yang lebih tinggi, hingga tempat tinggal yang tidak layak. Hal-hal yang mendasar ini sering kali menjadi penghalang mereka untuk mengentaskan diri mereka sendiri dari kemiskinan. ●