|
PADA 3
Agustus, Ayatollah Ali Khomeini, sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam
Iran, melantik Hassan Rouhani sebagai presiden Iran menggantikan Mahmoud
Ahmadinejad. Rouhani, ulama reformis, memenangi pemilihan presiden pada 14 Juni
dalam satu putaran. Ia mengalahkan lima kandidat lainnya yang kesemuanya
berasal dari kubu konservatif, dan dekat dengan Khomeini.
Rouhani bisa menang telak karena
didukung mantan Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani dan mantan Presiden Muhammad
Khatami dari kubu reformis. Kedua, rakyat muak dengan Ahmadinejad dari kubu
konservatif yang mengekang kebebasan rakyat, dan merusak ekonomi Iran. Ketiga,
Iran semakin terisolasi dari dunia internasional akibat kebijakan luar negeri
yang agresif dan peningkatan program nuklir.
Jadi, Rouhani menghadapi tantangan
internal dan eksternal yang berat. Secara internal, Rouhani harus membenahi
kondisi ekonomi yang amburadul saat ini. Akibat sanksi ekonomi AS dan sekutu
baratnya, sekitar 20% impor minyak Iran terhenti, padahal itu sumber pendapatan
luar negeri utama Iran (80%). China dan Korea Selatan, sahabat Iran, juga
mengurangi impor minyak dari Iran.
Akibatnya, hal itu melambungkan
inflasi Iran hingga 42% dan pengangguran meningkat hingga 4,5 juta orang. Nilai
tukar riyal, mata uang Iran, terjun bebas dari 12.260 riyal per dolar AS
menjadi lebih dari 30.000 riyal per dolar AS.
Tantangan internal lain adalah
melonggarkan kehidupan sosial masyarakat Iran. Rouhani menjanjikan akan
membebaskan kode berpakaian masyarakat yang diterapkan secara ketat oleh
Ahmadinejad. Menurut Rouhani, negara tak perlu campur tangan terlalu jauh
terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan yang lebih bebas akan
meningkatkan kreativitas bangsa dan pemerintah mendapatkan dukungan yang kuat
dari rakyat. Ia juga harus menghidupkan kembali ratusan media reformis.
Penutupan media sosial internet pun harus
dicabut agar hubungan dengan dunia luar terbuka.
Kerja keras
Secara
eksternal, Iran pun harus melakukan beberapa hal yang memungkinkan ia kembali
ke masyarakat regional dan internasional. Pertama, Rouhani harus melakukan
politik détente dengan negara-negara regional, terutama negara-negara Arab
teluk, sebagaimana dilakukan Khatami dulu sehingga muncul saling percaya.
Dengan demikian, Iran harus
menghentikan dukungan pada komunitas mayoritas penduduk Syiah (70%) di Bahrain,
salah satu negara teluk, yang hingga kini masih menuntut reformasi politik pada
monarki mini itu yang diperintah minoritas (30%) komunitas Arab Sunni. Dukungan
Iran ini telah menimbulkan kecemasan di enam negara teluk--Arab Saudi, Uni
Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Oman-yang tergabung dalam Dewan Kerja
Sama Teluk (GCC), yang kesemuanya memiliki populasi Syiah yang berkiblat ke
Teheran.
Langkah lain Iran yang diperlukan
negara-negara Arab, termasuk GCC, adalah menghentikan bantuan baik personel
maupun senjata ke rezim Suriah pimpinan Presiden Bashar al-Assad. Bantuan
Hezbollah Libanon yang didukung Iran kepada rezim Al-Assad juga telah
mengecewakan negara-negara Arab teluk.
Hal itu disadari Rouhani sehingga
ia menjanjikan penarikan dukungan Iran kepada rezim Suriah. Hal lain yang harus
dilakukan Teheran, baik untuk
menyenangkan monarki Arab teluk, Israel, maupun AS beserta sekutu baratnya,
adalah bekerja sama penuh dan transparan dengan Badan Energi Atom Internasional
(IAEA) terkait dengan program nuklirnya. Ketidaktransparanan Iran terkait
masalah ini telah menimbulkan kecemasan re gional ataupun internasional.
Sebagai negara anggota NPT
(Non-Proliferasi Senjata Nuklir), Iran memang berhak mengembangkan nuklir untuk
keperluan sipil. Namun, kendala yang dibangun Iran bagi investigasi
komprehensif IAEA telah menciptakan kecurigaan bahwa program nuklirnya
bertujuan untuk membangun senjata nuklir.
Ketika menjadi perunding nuklir
antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB plus Jerman--yang
dikenal sebagai negara 5+1--di zaman pemerintah Khatami, Rouhani mencapai
kesepakatan dengan negara 5+1 untuk menghentikan aktivitas pengayaan uranium
dan semua situs nuklirnya disegel oleh IAEA.
Akan tetapi, Israel menganggap
Rouhani tak punya kekuatan cukup untuk melakukan apa yang diharapkan Israel
karena keputusan akhir berada di tangan Ayatollah Ali Khomeini yang
konservatif. Karena itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di televisi
AS CBS, dalam program Face The Nation, pada 14 Juli lalu, menyatakan Israel
akan menyerang situs-situs nuklir Iran sendirian.
Sampai tingkat tertentu, Israel benar
bahwa keputusan akhir terkait dengan nuklir berada di tangan Khomeini. Namun,
sikap Khomeini sudah jelas bahwa ia menentang pembuatan senjata nuklir. Sebagai
pemimpin spiritual tertinggi mestinya Khomeini tidak berbohong lantaran hal itu
menyangkut kredibilitasnya sebagai ulama, yang kebohong annya akan berdampak
luas kepada dirinya sendiri ataupun komunitas Syiah di seluruh dunia. Ia akan
dipandang tidak layak menjadi pemimpin spiritual tertinggi bagi masyarakat
Syiah.
Beri
konsesi
Khomeini
juga harus mau memberikan konsesi terhadap lawan-lawannya. Sejauh ini negara
5+1 hanya mengizinkan Iran melakukan pengayaan uranium hingga 3%, bukan 20%
seperti yang dilakukan Iran sekarang. Lalu, sisa uraniumnya harus dikapalkan ke
luar negeri.
Sebagai
imbalan, negara 5+1 mencabut sedikit sanksi ekonomi berupa pemasokan suku cadang
pesawat sipil Iran buatan AS yang sangat diperlukan Iran. Namun, negara 5+1
harus terlebih dahulu memberikan konsesi berupa pencabutan sebagian sanksi
membuka jalan bagi Rouhani untuk memberikan konsesi pada negara 5+1 sebagai
imbalan. Hal itu juga akan membuka ruang maneuver Rouhani bertemu langsung dengan
pemimpin AS yang sudah lama diinginkan
Washington. Tanpa konsesi signifikan dari negara 5+1, Rouhani tidak dapat
berbuat apa-apa.
Pertanyaannya, apakah Khomeini
setuju dengan kebijakan-kebijakan reformasi yang dijanjikan Rouhani dalam
kampanye? Selama ini Khomeini selalu menyeimbangkan kekuatan reformis dan
konservatif. Dengan demikian, ia tidak akan memberi Rouhani ruang bergerak
terlalu jauh dengan isu-isu di atas, misalnya memberi kebebasan kepada wanita
Iran untuk tidak memakai jilbab, membuka kebebasan pers seluas-luasnya,
termasuk membiarkan rakyat Iran memasang parabola dan menggunakan media sosial
online.
Khomeini mungkin bersedia memberi
konsesi pada negara 5+1 terkait dengan program nuklirnya, tapi dia tak akan
setuju menghentikan program nuklir sepenuhnya, yang telah menjadi konsensus
nasional. Selain itu, ia mungkin sekali tidak akan setuju mencabut dukungan
pada Al-Assad, serta tak mengizinkan Rouhani bertemu dengan Presiden AS Barack
Obama tanpa Washington memberikan konsesi terlebih dahulu. Kalau demikian,
nasib Rouhani akan sama dengan Khatami: tidak mampu mengolah ekonomi Iran dan
gagal mengeluarkan Iran dari isolasi internasional. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar