|
RENCANA
konvensi calon presiden (capres) yang digagas Partai Demokrat bisa terancam
kehilangan makna dan menyulitkan gerak partai politik (parpol). Apalagi, jika
tidak merevisi UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (UU Pilpres) yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Dari 12 parpol
secara nasional yang ikut pemilu legislatif 2014, diprediksi tidak akan ada
yang bisa mendapat 20% kursi DPR atau 25% suara nasional untuk dapat sendirian
mengusung capres/cawapres.
Jika presidential threshold tidak dihapus atau diperkecil, konvensi
capres bisa jadi rancu sebab setiap parpol harus menunggu hasil pemilu
legislatif. Parpol dipaksa untuk berkoalisi agar bisa mengusung capres. Hal ini
berimplikasi pada hasil konvensi. Meskipun memilih tokoh populer dan memiliki
elektabilitas, tidak ada jaminan akan diterima parpol lain. Presidential
threshold yang cukup tinggi telah memasung munculnya capres alternatif, bahkan
menyandera ruang gerak parpol.
Meski begitu, Partai Demokrat
tetap serius, bahkan telah membentuk Komite Konvensi pada Minggu (11/8) malam
yang berjumlah 17 orang dan dipimpin mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni.
Melihat perkembangan di media, konvensi capres ini meniru cara konvensi yang
pernah dilakukan Partai Golkar pada Pemilihan Presiden 2004. Memang gagasan itu
cukup ideal dan setidaknya bisa mengobati kerinduan publik agar calon
presidennya tidak diperam dalam karung. Sayangnya, penentuan pemenang konvensi
hanya akan dipilih oleh internal partai sehingga disangsikan apakah publik akan
percaya pada hasil konvensi, meskipun yang terpilih tokoh di luar Partai
Demokrat.
Tokoh nonkader
Konvensi yang akan digelar Partai
Demokrat memang sedikit berbeda dengan Partai Golkar yang hanya memberi
kesempatan pada kadernya. Konvensi Partai Golkar saat itu memilih Wiranto
sebagai kandidat capres, tetapi dalam Pemilihan Presiden 2004 tidak lolos ke
putaran kedua. Kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati
Soekarnoputri yang maju bertarung ke putaran kedua. Selain tidak membuka
peluang bagi tokoh luar, juga mekanismenya tertutup karena konvensi hanya ber
langsung di internal partai.
Partai Demokrat memberikan peluang
kepada tokoh nonkader. Misalnya, yang banyak dipublikasi seperti Jusuf Kalla
dan Jokowi (tetapi keduanya membantah tidak akan ikut), Mahfud MD, Dahlan
Iskan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, dan Rhoma Irama.
Namun, yang bisa jadi batu sandungan, terletak pada mekanisme konvensi yang
boleh jadi tertutup seperti konvensi Partai Golkar. Hanya sekadar jadi peserta
untuk meraih pencitraan dan dukungan, tetapi pada akhirnya memilih kader
sendiri atau yang sudah digadanggadang oleh Ketua Umum Partai Demokrat.
Jika konvensi betul-betul steril
dari kepentingan jangka pendek seperti dijelaskan SBY, akan melibatkan rakyat
dalam menyeleksi para kandidat, tentu bisa menghasilkan se suatu yang bermakna.
Malah akan melibatkan tiga lembaga survei untuk menjaring pendapat masyarakat. Pola
ini sedikit lebih terbuka dalam mengukur popularitas dan elektabilitas calon.
Jikapun rakyat tidak secara langsung memilih calon, hasilnya bisa lebih baik
karena calon yang dipilih merupakan hasil seleksi rakyat.
Namun, ada juga yang menilai bahwa
Partai Demokrat me lakukan blunder poli tik jika menyertakan tokoh luar partai
ikut dalam konvensi capres. Alasannya, tokoh luar dianggap tidak akan memi liki
kualitas loyalitas dan tidak memahami dengan baik tentang Partai Demokrat
ketimbang tokoh internal. Bahkan keberadaan mereka justru berpotensi memicu
perpecahan di tubuh parpol itu. Namun, secara internal terpaksa diakui, Partai
Demokrat tidak banyak pilihan lantaran banyaknya kader muda yang sebetulnya
potensial, tetapi terjerat kasus korupsi. Lebih dari itu, minimnya tokoh di
internal partai tidak terlepas dari buruknya pengaderan sehingga tidak ada yang
bisa mendekati popularitas SBY.
Jikapun ada yang digadanggadang
seperti Jenderal (purnawirawan) Pramono Edhi Wibowo, Wakil Ketua Majelis Tinggi
Partai Demokrat yang juga Ketua DPR Marzuki Alie, dua anggota dewan pembina
Hayono Isman dan Achmad Mubarok, atau Menteri Perdagangan Gita Wirjawan,
tingkat elektabilitasnya masih sangat rendah seperti hasil survei beberapa
lembaga. Secara umum kader Demokrat juga diragukan komitmennya memberantas
korupsi sehingga elitenya sulit mendapat dukungan rakyat. Kalaupun kasus
korupsi tidak dimonopoli kader Demokrat, publik sudah ragu oleh kampanye kader
kadernya bahwa `katakan tidak pada korupsi' pada Pilpres 2009.
Hasil penelitian terakhir Lembaga
Survei Indonesia (LSI) bisa dijadikan acuan, betapa rendah tingkat kepercayaan
rakyat terhadap elite dari kalangan parpol akibat kasus korupsi. Sebanyak 52%
responden mengatakan elite parpol di negeri ini tidak bisa dipercaya dan
diteladani. Bahkan, 65% dari responden berpendapat bahwa tokohtokoh politik itu
hipokrit.
Aksesori konvensi
Kita berharap kiranya konvensi
capres yang akan dilaksanakan Partai Demokrat bukan sekadar mencari sensasi
atau membangun pencitraan. Kasihan tokoh-tokoh publik yang dari luar partai
yang ikut konvensi jika pada akhirnya hanya ingin meraih simpati rakyat agar
mendongkrak suaranya pada pemilu legislatif. Tentu akan sia-sia dan hanya
membuang-buang biaya jika pada akhirnya melenceng dari substansinya. Berakhirnya
era SBY, paling tidak akan merepotkan Partai Demokrat dalam membangun
elektabilitas.
Bisa disebut bahwa konvensi hanya
merupakan bentuk kampanye gratis Partai Demokrat di tengah keterpurukan
elektabilitasnya. Apalagi, ada kabar yang menyebut, semua peserta konvensi di
minta melakukan kampanye ke sejumlah daerah agar dikenal. Artinya, bukan hanya
peserta konvensi yang akan populer, tetapi juga akan mengangkat popularitas dan
elektabilitas Partai Demokrat.
Wajar jika banyak kalangan yang
menduga-duga sebenarnya SBY telah memiliki jagoan sendiri. Pelibatan tokoh
nonkader hanyalah aksesori konvensi, seolah-olah pantas menggantikan SBY.
Tetapi pada akhirnya kecele lantaran harus mengikuti proses seleksi yang sudah
didesain mengarah pada jagoan sang ketua umum. Apakah jagoan itu berasal dari
luar partai? Jawabnya bisa iya, bisa juga tidak, bergantung pada mekanisme yang
betul-betul terbuka dan demokratis.
Sekiranya Jusuf Kalla dan Jokowi
bersedia ikut konvensi, diperkirakan mekanisme tertutup sekalipun akan susah
menjinakkan popularitas dan elektabilitas keduanya. Akan sulit ditandingi elite
internal partai, sebab dalam beberapa survei mencatat elektabilitas keduanya
yang tertinggi.
Semoga konvensi tidak terjebak
pada kepentingan sesaat, tetapi mampu membangun pendidikan politik bagi rakyat
menuju kedewasaan berpolitik. Konvensi bisa menjadi rancu dan tidak banyak
berguna jika mekanisme penyaringan ternyata sengaja didesain untuk memunculkan
calon pilihan SBY. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar