Kebebasan dan Masa Depan Pendidikan Kita

Kebebasan dan Masa Depan Pendidikan Kita Ahmad Baedowi  ;   Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

                                           MEDIA INDONESIA, 02 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

“AKU bukan nasionalis, bukan Katolik, bukan sosialis, bukan Buddha, bukan Protestan, bukan Westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan human. Aku semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim.” (Ahmad Wahib, 1942-1973). PENGGALAN kalimat Ahmad Wahib itu tentu tak mewakili pola pikir umat Islam Indonesia secara umum. Namun, jika dilihat dari semangatnya, bisa jadi penanda seorang muslim bagi Ahmad Wahib ialah orang yang berani bersandar pada keyakinan tentang adanya perbedaan yang harus diterima lahir dan batin. Semangat menerima perbedaan ialah sandaran masa depan Indonesia yang sesungguhnya, yaitu sepanjang 2016 terus diuji kejahatan politik, hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang semakin terlihat bodoh dan mudah diperbodoh. Kesimpulan itu menambah panjang hipotesis saya sejak lama, bahwa Indonesia hari ini ialah produk sistem pendidikan yang salah dan sama sekali tak menghargai kemanusiaan dalam 45 tahun terakhir. Dan akan terus bertambah runyam jika presiden dan jajarannya tak memiliki konsep ketahanan pendidikan yang baik. Ketahanan pendidikan hanya bisa diperoleh jika struktur anggaran pendidikan disusun, direncanakan, dan diimplementasikan berdasarkan satuan unit analisis yang jelas dan bisa diukur, yaitu dengan menempatkan sekolah sebagai cost figure pengembangan pendidikan di tiap-tiap wilayah. Mengapa hal ini masih sangat sulit terjadi karena sekolah tak pernah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekitarnya untuk diajak menyusun RAPBS. Itulah mengapa ketahanan pendidikan kita tak pernah kuat mengakar ke masyarakat karena sekolah bukan merupakan milik masyarakat. Hal itu menyebabkan masyarakat apatis dan tidak peduli dengan sekolah. Karena itu, bisa jadi peran sekolah yang laksana pabrik akan terus bertahan dalam memproduksi robot-robot yang tak punya hati. Masalah moral Kebebasan dalam pendidikan sebenarnya sebuah konsep yang absurd jika tak didukung bukti empiris tentang keterlibatan berbagai aspek. Kebebasan menjadi hilang manakala pendidikan ditarik menjadi komoditas politik, hukum dan budaya tertentu tanpa pernah menyadari bahwa sebenarnya persoalan pendidikan adalah masalah moral semata. Jika kita percaya bahwa pendidikan masalah moral, pertanyaannya ialah, mengapa kita tetap bermain-main dengan persoalan pendidikan bahkan menarik-narik pendidikan ke dalam ranah politik dan hukum? Itulah kebijakan yang tidak disadari para pengelola negara karena menjadikan persoalan pendidikan sebagai ajang untuk pertarungan politik, pembuktian hukum, dan pembelaan terhadap kesenjangan sosial-budaya. Padahal, sejatinya pendidikan harus diyakini sebagai persoalan moral, yaitu prosesnya harus dijaga kesungguhan hati nurani, bukan kepura-puraan politik dan hukum. Ini terlihat dari cara birokrasi pendidikan kita membuat dan merekayasa program pendidikan dalam balutan kebijakan yang sangat politis dan tak berpihak pada aspek moral. Kajian-kajian terbaru tentang filsafat pendidikan membuktikan masyarakat melihat tujuan pendidikan tidak lagi untuk mendidik manusia sebagai manusia, tetapi untuk penciptaan makhluk yang berpusat pada kepentingan ekonomi. Beberapa ahli bahkan berpendapat arti sebenarnya dari pendidikan bagi umat manusia di era globalisasi telah kehilangan entitas yang sebenarnya, yaitu moral hazard, dan lebih berorientasi pada kepentingan bisnis. Efek buruk dari cara pandang seperti ini dapat dilihat dari cara proses belajar-mengajar di sekolah yang tidak jarang antirealitas karena yang ada di otak mereka tujuan akhir pendidikan ialah hasil, dan itu berarti harus ada kelulusan dan ijazah. Bagi saya, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan harus secara sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk membebaskan anak didik dari keterasingan realitas sosial yang berlangsung di sekitar mereka. Belajar dari warisan Paulo Freire, seyogianya pendidikan harus dibebaskan dari penindasan dan kesewenang-wenangan birokrasi, guru, dan pendidik yang selalu mencoba membuat siswa/mahasiswa terperangkap, tak berdaya, dan terbenam ke dalam kebudayaan bisu (submerged in the culture of silence). Proses pendidikan yang benar, di sekolah maupun di kampus, seharusnya dipenuhi sikap kritis dan daya-cipta guru dan dosen yang berorientasi pada pengembangan bahasa pikiran (thought of language) siswa sehingga memiliki kemampuan untuk mengasah daya jelajah imajinasinya sesuai dengan lingkungan tempat mereka bertempat tinggal. Karena itu, sangat penting dalam proses belajar-mengajar guru dan dosen harus lebih banyak memperhatikan aspek kesadaran (consciousness) siswa mereka yang terpusat pada aspek afektif dan psikomotorik. Dalam bahasa yang gamblang bahkan Fraire membuat ilustrasi dialektika yang ajek dalam komponen pendidikan, yaitu pengajar (guru/dosen), pelajar (siswa/mahasiswa) dan realitas dunia. Pengajar dan pelajar merupakan subjek yang sadar (cognitive), sementara realitas dunia ialah objek yang harus disadari (cognizable). Pertanyaannya adalah, apakah skema pengajaran dalam sistem pendidikan kita selama ini menggunakan jenis dialektika ini? Kita berani mengatakan tidak. Karena hampir semua bahan ajar yang diajarkan di ruang-ruang kelas terasa jauh dari realitas dunia mereka. Pengulangan demi pengulangan seringkali terjadi sehingga guru menjadi mati rasa karena tak memiliki kemampuan membaca pesan realitas sosial dalam subjek yang mereka ajarkan. Dalam konteks inilah Paula Allman dalam Critical Education Against Global Capitalism: Karl Marx and Revolutionary Critical Education (2010), dengan gamblang menjelaskan kegagalan sistem pendidikan yang terlalu berorientasi kepada pasar dan dunia industri. Ada dua alasan mengapa Allman sangat pesimistis, yaitu (1) dunia saat ini tidak bisa menghindari kapitalisme dalam segala bentuknya. Dan (2) hampir dapat dipastikan bahwa seluruh proses belajar yang berlangsung di ruang-ruang kelas saat ini justru cenderung antirealitas sehingga antara das sein dan das solen dalam dunia pendidikan tak pernah nyambung. Kebebasan dalam pendidikan harus terus hidup dan itu harus dimulai dari pengelolaan sistem pendidikan yang benar dan pro pada keterlibatan masyarakat secara penuh, agar anggaran pendidikan dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel. Serta menjadikan sekolah sebagai unit cost analysis meskipun Lant Pritchett dalam The Rebirth of Education: Schooling Ain’t Learning (2013) menengarai sistem persekolahan di banyak negara telah gagal dalam upaya mencerdaskan masyarakat. Karena pilihan soal desentralisasi tidak dianalisis berdasarkan struktur sosial-budaya tempat sekolah itu berada, kita bisa melihat ada banyak sekolah yang mulai berani keluar dari zona nyaman birokrasi dan mau bekerja bersama masyarakat membesarkan sekolah mereka. Selamat datang kebebasan pada 2017! ●