Tantangan Diplomasi Indonesia
Beginda Pakpahan ;
Analis Politik dan Ekonomi Urusan Global
dari Universitas Indonesia
|
KOMPAS, 11 April
2016
Diplomasi ekonomi
menjadi salah satu agenda utama kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo. Kementerian
Luar Negeri memberdayakan para duta besar dan diplomatnya untuk
mengidentifikasi dan mengoptimalisasi pelbagai potensi ekonomi nasional untuk
masuk dunia internasional.
Tujuannya adalah
memberdayakan diplomasi ekonomi untuk menopang kemandirian ekonomi Indonesia
melalui perdagangan, investasi, pariwisata, dan kerja sama pembangunan. Lalu,
komunitas bisnis serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) nasional
memanfaatkan momentum tersebut untuk mendukung aktivitasnya dan penciptaan
lapangan kerja. Apa pelbagai tantangan krusial dari diplomasi ekonomi
Indonesia? Bagaimana cara Indonesia mengoptimalisasi diplomasi ekonominya?
Indonesia memiliki
pelbagai tantangan internal dan eksternal dalam mengupayakan pelaksanaan
diplomasi ekonominya. Pelbagai tantangan internal Indonesia adalah
peningkatan daya saing produk-produk unggulan Indonesia, pembangunan
infrastruktur domestik, internasionalisasi aktor-aktor bukan negara
(perusahaan nasional, UMKM atau pengusaha/entrepreneur muda), penguatan
kapasitas sumber daya manusia (SDM), penegakan hukum dan tata pemerintahan
yang baik serta penguatan koordinasi antarinstitusi pemerintah dan
non-pemerintah.
Tantangan eksternal
Indonesia adalah berkembangnya model kerja sama ekonomi antarnegara dan
non-negara di tingkat regional dan global. Pemerintah dan aktor bukan
pemerintah perlu bersinergi dalam melakukan konsolidasi internal dalam rangka
memperkuat Indonesia untuk memanfaatkan pelbagai bentuk kerja sama ekonomi
berkeadilan di tingkat bilateral, regional, dan global. Konsolidasi internal
Indonesia akan mendukung optimalisasi diplomasi ekonominya dalam rangka
mendukung kemandirian ekonomi bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Tantangan internal
Diplomasi ekonomi
bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi rakyat
Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengidentifikasi dan meningkatkan
kualitas produk-produk unggulannya agar bisa dipasarkan ke luar negeri.
Kementerian Perdagangan mengidentifikasi 10 produk utama nasional: udang,
kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, tekstil, alas kaki, elektronika,
komponen kendaraan bermotor, dan furnitur. Produk-produk tersebut adalah
bahan-bahan dasar yang perlu diolah agar memiliki nilai tambah serta
kompetitif dalam harga dan kualitas produk.
Perkembangan ekonomi
Indonesia masih belum optimal karena infrastruktur yang belum sepenuhnya
terkoneksi dan belum terbangun. Presiden Joko Widodo sedang berupaya
membangun konektivitas maritim yang baik di antara pulau-pulau di Indonesia,
realisasi tol laut, pembangunan dan perbaikan pelabuhan-pelabuhan di
Indonesia, serta perbaikan jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat
industri dan pelabuhan di wilayah barat, tengah, dan timur.
Diplomasi ekonomi
Indonesia perlu memberdayakan diplomasi swasta yang dilakukan oleh perusahaan
swasta Indonesia dan UMKM, serta-tentu saja-para entrepreneur muda yang
memperluas pasar dan membuat pelbagai inisiatif ekonomi politik regional dan
global. Diharapkan, perusahaan-perusahaan Indonesia dan para entrepreneur
muda yang kreatif bisa mendukung pemerintah dalam diplomasi ekonomi untuk
mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia dalam rangka mendorong
pengembangan operasi mereka ke luar negeri dan penciptaan lapangan kerja di
dalam negeri.
Peningkatan kapasitas
dan keahlian SDM Indonesia juga penting. Pemberdayaan SDM masih berbasis
padat karya dan belum optimal menjadi intensif bagi pekerja. Penciptaan pasar
SDM yang kompetitif seiring berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan
pelbagai kerja sama perdagangan bebas lainnya perlu disiasati dengan cermat
karena adanya peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Dari data
BPS tahun 2015, jumlah pengangguran 7,56 juta orang dan jumlah penduduk
miskin 28,59 juta orang. Pembuatan jaring pengaman sosial bagi penduduk
miskin dan peningkatan keterampilan dengan pendidikan kejuruan dan
optimalisasi balai latihan kerja bagi pengangguran adalah beberapa kebijakan
yang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
Penegakan hukum dan
pelaksanaan tata pemerintahan yang baik akan meningkatkan pelayanan kegiatan
ekonomi karena minimnya korupsi dan adanya kepastian hukum. Situasi yang
kondusif mendorong pembuatan produk-produk nasional yang dapat bersaing
secara harga dan kualitas dengan produk-produk luar negeri.
Dari semua itu, pemerintahan
Joko Widodo perlu menguatkan koordinasi di antara pelbagai institusi
pemerintah. Adanya kerja sama dan koordinasi yang efektif dalam tubuh
pemerintahan akan mengoptimalisasikan diplomasi ekonomi.
Tantangan eksternal
Kerja sama bilateral, regional, dan global
mengalami peningkatan dalam jumlah dan model yang bervariasi. Kerja sama
bilateral ditingkatkan pada kemitraan strategis dan komprehensif antara
Indonesia dan negara-negara sahabat dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial
budaya. Indonesia perlu berupaya menjajaki pasar-pasar non-tradisionalnya
(seperti kawasan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika Latin) karena melesunya
ekonomi di beberapa pasar tradisional Indonesia, seperti Uni Eropa, dan
melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok.
Perkembangan kerja sama regional bergerak
dinamis yang ditandai dengan implementasi MEA dan menjamurnya kerja sama
perdagangan bebas (free trade
agreements) di pelbagai kawasan, termasuk di Asia Tenggara dan Timur.
Contohnya: FTA ASEAN dan para mitra eksternalnya, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Kemitraan
Trans-Pasifik.
Ditambah lagi, penguatan kerja sama
plurilateral dan multilateral yang bersifat informal dan fleksibel dengan
menyatukan kepentingan yang lintas sektoral dan mengupayakan solusi atas
pelbagai tantangan ekonomi global. Contohnya: G-20 serta Brasil, Rusia,
India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS).
Situasi tersebut berimplikasi pada
pembangunan tata pemerintahan politik ekonomi regional dan global.
Diharapkan, diplomasi ekonomi Indonesia berupaya mendorong ekonomi
berkeadilan antara negara maju dan berkembang; serta mengoptimalisasi manfaat
langsung dan tak langsung dari evolusi arsitektur regional dan global
tersebut.
Pelbagai tantangan internal dan eksternal
perlu dijawab dengan baik oleh Indonesia. Pelbagai kerja sama perdagangan
bilateral, regional, dan global yang berkembang membuat Indonesia perlu
memiliki strategi politik ekonomi yang tepat dan efektif dalam mengoptimalkan
diplomasi ekonominya. Forum ekonomi politik yang efektif antara pemerintah
dan aktor-aktor bukan negara (komunitas bisnis dan organisasi non-pemerintah)
adalah keharusan. Tujuannya adalah mempromosikan produk-produk unggulan
Indonesia (dengan menambah nilai dari produk tersebut) ke luar negeri dan
peningkatan investasi domestik dan asing ke Indonesia, yang memanfaatkan
pelbagai kerja sama kemitraan strategis/komprehensif antara Indonesia dan
negara-negara sahabatnya, pelaksanaan dari MEA, pelbagai kerja sama ekonomi
regional ASEAN dan mitra eksternalnya, dan juga penguatan dari pelbagai forum
dunia.
Pemerintah dan aktor-aktor bukan negara
perlu bahu-membahu dalam menjawab pelbagai tantangan internal, seperti: (1)
pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antara pelbagai sentra
ekonomi dan transportasi antarpulau di Indonesia (pemanfaatan konektivitas
maritim); (2) penguatan koordinasi di antara institusi pemerintah (pusat dan
daerah) serta antara pemerintah dan aktor bukan negara dalam bidang ekonomi
dan politik; (3) internasionalisasi bagi BUMN, perusahaan swasta, UMKM, dan
para entrepreneur muda Indonesia; (4) penegakan hukum dan tata pemerintahan
yang baik; serta (5) peningkatan kapasitas dan daya saing SDM Indonesia serta
pemberdayaan jaring pengaman sosial dengan optimal. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar