Politik Bersahaja Natsir Asep Salahudin ;  Kolumnis; Mengajar di IAILM Suryalaya Tasik dan di Fakultas Seni dan Sastra Unpas, Bandung

                                                        KOMPAS, 01 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Di tengah suasana politik yang semakin kehilangan pijar moralitas, defisit etika, dan kehilangan teladan kesederhanaan, mempercakapkan kiprah politik Muhammad Natsir bukan hanya relevan, melainkan juga sangat penting untuk kita jadikan rujukan keutamaan dalam pengalaman politik harian kita. Natsir seakan hadir ditakdirkan untuk menjadi contoh kebaikan politik kebangsaan kita. Bahwa berpolitik yang benar bukan diacukan kepada kecakapan retorika, kecermatan menjual suara, dan seni keterampilan melipatgandakan dusta, melainkan justru adalah keteguhan mengukuhi prinsip, membela demokrasi, memuliakan hak asasi sekaligus kesediaan mengambil sikap hidup sederhana di tengah massa yang diperjuangkannya yang masih berada di garis jelata. Natsir telah membuktikan itu dalam tindakan nyata. Kesederhanaan pilihan hidupnya sebagai panggilan jiwa. Sebagaimana kesaksian George McTurnan Kahin, ”Pakaiannya sungguh tidak menggambarkan ia seorang menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.” Seorang yang takhta perdana menteri (PM) pada Agustus 1950 pernah berada di tangannya, tetapi masih mengenakan jas lusuh. Seorang yang harus mencicil rumahnya dari sahabatnya ketika harus menanggalkan jabatannya keluar dari rumah dinasnya, berhenti jadi PM. Seorang sosok yang diakui punya jasa besar merumuskan negara kesatuan (mosi integral), yang hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang politikus yang piawai membaca situasi, ketajaman mengendus peluang sekaligus integritas menjulang dan kecintaan yang tidak disangsikan lagi terhadap bangsanya. Mosi integral ini lalu secara resmi dipidatokan Bung Karno dalam sidang parlemen Republik Indonesia sebagai Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. Mosi integral sebagai langkah politik strategis untuk menghadapi Belanda yang mengembangkan politik pecah belah. Sikap inklusif Natsir sebagai anggota kabinet pernah menjadi Menteri Penerangan pada masa Kabinet Syahrir (3 Januari 1946-27 Juni 1947) dan Kabinet Hatta (29 Januari 1948-19 Desember 1948) dan PM kesayangan Soekarno, tetapi ketika dia berseberangan paham dengan Bung Besar, tanpa sulit mandat PM itu dikembalikannya. Setelah itu tentu saja hubungan Natsir dan Bung Karno kian memburuk dan memuncak pada peristiwa PRRI itu. Ketika menjadi PM, Natsir yang merepresentasikan politik Islam justru bersikap inklusif. Tokoh-tokoh Kristen diangkat sebagai bagian dari Kabinet Natsir (1950-1951), Haryadi sebagai Menteri Sosial dan Herman Johannes sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Ketika menjadi anggota Dewan, sekeras apa pun perdebatan ideologis, silaturahim tetap terjalin. Kepada DN Aidit, misalnya, walaupun berbeda afiliasi ideologi yang diperjuangkannya, persahabatan itu tetap terjaga penuh kehangatan. Demikian juga dengan Kasimo, Leimina, dan AM Tambunan. Tentu saja perkawanan Natsir dengan Bung Karno bukan sesuatu yang baru. Sejak1930, keduanya pernah terlibat polemik panas mempercakapkan kaitan antara Islam dan negara, antara sekularisme dan ”islamisme”. Bung Besar sangat terkagum-kagum pada sekularisasi Kemal Attaturk di Turki, bahkan dipandangnya bahwa di tangan Attaturk Turki mengalami perkembangan pesat. Artinya, Islam secara formal tak penting dilibatkan dalam kenegaraan, yang diperlukan bukan ”abunya”, melainkan ”apinya”. Adapun Natsir mengembangkan gagasan sebaliknya, seperti lebih utuh ditulisnya dalam Pembela Islam (1932). Maka, pasca kemerdekaan, pertemuan Bung Karno dan Bung Natsir itu seperti reuni. Kalau pada 1930 pertemuan itu dalam bentuk polemik gagasan, pada 1946 dalam bentuk kerja mengisi kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, dalam merumuskan perahu keindonesiaan hendak ke mana dilayarkan walaupun sekali lagi akhirnya keduanya harus berpisah di persimpangan jalan, seperti juga dialami Syahrir, Tan Malaka, Amir Syarifuddin, Muso, Hatta, Roem, dan Syafruddin, dan sebagainya. Berpisah bukan karena kesumat, melainkan semata satu sama lain merasa sudah tak bisa lagi mempersatukan prinsip-prinsip dasar politik yang diyakininya. Selepas Soekarno tumbang, ternyata sikap kritis Natsir bukannya pudar, melainkan malah menemukan sasarannya: Orde Baru di tangan Soeharto yang kian korup dan pandir. Tidak harus berlama-lama mengharap negara mewajahkan rautnya yang santun di tangan Soeharto, Natsir justru tancap gas jadi penggagas utama Petisi 50 (1980), memandang bahwa kekuasaan yang semula diharapkan normal itu kian menjauh dari konstitusi, semakin abnormal, gila, dan despotik. Soeharto yang diharapkan dapat menghentikan ”demokrasi terpimpin” justru mempraktikkan ”demokrasi Pancasila” yang penafsirannya telah dibajak disesuaikan selera nafsu kuasanya. Melampaui tubuh Bagi saya yang menarik dari Natsir bukan tawaran ideologi politik Islamnya yang hari ini kehilangan relevansi, tetapi justru yang menarik dijadikan teladan dari Natsir adalah sikap berpolitiknya. Yang semestinya dijadikan cermin adalah imperatif etiknya. Dari Natsir seharusnya kerumunan politisi sekarang belajar bagaimana hidup bersahaja, memasuki pengalaman kemajemukan, tidak menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Bagaimana semestinya kesetiakawanan itu dirawat tanpa melihat asal usul etnik, ideologi, dan agamanya. Natsir seperti menampar wajah buram politik kita bahwa kaitan etika dan politikitu bukan sesuatu yang utopis, melainkan riil, sesuatu yang semestinya menjadi kesadaran bersama kalau kehidupan ingin menemukan adabnya. Bahwa kecintaan pada Indonesia tak sekadar diucapkan lewat pekik retorika, tetapi diwujudkan dalam karya nyata. Hari ini harus kita akui, Natsir sering kali dihadirkan sebagai simbol politik Islam, bahkan acap kali dibajak hanya sekadar lambang untuk menunjukkan bahwa politik Islam punya jangkar korespondensi silamnya pada sosok pendiri Masyumi ini. Yang sering dilupakan adalah sikap bersahaja dan etik politik yang diajarkan Natsir itu. Maka, saya tidak heran, gemuruh partai politik Islam dan para aktivisnya sering kali mereka tanpa malu mengangkangi nilai-nilai itu. Coba kita lihat, di tengah massa yang melarat para politikus itu hidup dalam gelimang kemewahan. Tidak hanya mobilnya tak terbilang, bahkan istri juga lebih dari satu. Kalau dari Natsir masih sempat kita temukan jejak otentisitas warisan pemikirannya seperti dalam Kapita Selekta itu, maka jejak pemikiran apa yang kita dapati dari politisi abad ke-21 kecuali hanya perbincangan tentang merek jam yang dikenakan, mobil senilai miliaran rupiah yang dikendarai, jas mahal yang dipakai dan seluruh aksesori yang dikenakan jasadnya atau sesekali lamat terdengar rencana agung bikin blok oposisi yang ternyata tak kunjung direalisasikan, bahkan kian tampak semua partai hari ini berlomba mendekat ke lingkaran kekuasaan. Dan atau mungkin, karena tak ada yang mereka banggakan, mereka merasa yang harus dikedepankan adalah ”tubuh”. Karena tidak punya pemikiran dan gagasan politik cemerlang, sekalian saja tidak berpikir. Mungkin. ●