Apa Kabar Mobil Esemka? M Luthfi Munzir  ;   Penulis Lepas

HALUAN, 12 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Rencana pe­nga­daan mobil Mercedes-Benz untuk jajaran men­teri terpilih di kabinet Joko Widodo-Jusuf  Kalla akhirnya dibatalkan. Kebijakan pembatalan pengadaan mobil dinas oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dinilai sudah tepat karena berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang tidak setuju mobil mewah tersebut dijadikan sebagai mobil dinas para menteri. Apalagi di tengah upaya penghematan di berbagai sektor yang sering dilontarkan oleh tim transisi Jokowi-JK pasca kebijakan di akhir pemerintahan SBY-Boediono yang memutuskan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Tampaknya tidak ada waktu “berbulan madu” bagi pemerintahan baru yang akan datang. Setumpuk pekerjaan rumah besar justru menanti. Kelanjutan dari batalnya pengadaan mobil dinas mewah untuk para menteri baru tampaknya belum akan me­nemui titik akhir. Mensesneg Sudi Silalahi, seperti dikutip www.detik.com mengemukakan bahwa kebijakan pengadaan mobil dinas untuk para menteri akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan yang baru. Artinya, “bola” atas kebijakan pengadaan mobil dinas para menteri di kabinet Jokowi-JK nanti akan berada di tangan presiden dan wapres terpilih. Karakteristik Jokowi yang selama ini dikenal publik dengan kesederhanaannya dan sikap merakyatnya mendapat ujian yang cukup pelik. Misalnya, setelah beberapa waktu lalu pemerintah membeli pesawat kepresidenan, ada ide dari politikus PDI-P Maruarar Sirait yang menyarankan Jokowi agar menjual pesawat kepresidenan dengan alasan penghematan dan efisiensi anggaran negara. Setelah batalnya pengadaan mobil dinas untuk para menteri yang baru, apakah ketika Jokowi-JK nanti secara resmi menjadi presiden dan wakil presiden 20 Oktober men­datang, mobil dinas para menteri tetap akan diper­baharui atau memakai mobil dinas yang lama? Di jejaring sosial beragam tanggapan dari masyarakat mengemuka ter­kait pengadaan mobil dinas para menteri di pemerintahan yang baru. Seorang senior saya yang juga jurnalis, Ikhwan Wahyudi, menulis di status facebooknya seperti ini; “Dipikir-pikir usulan penggunaan mercedes benz sebagai kendaraan operasional menteri baru oleh mensesneg sudi silalahi kurang pas. Rasanya tidak pas menjadikan sedan yang prestisius itu se­bagai mobil ope­rasional. Jika tetap pi­lih mercy le­bih tepat pi­lih ti­pe uni­mog yang bisa beroperasi di semua medan. Kalau ha­nya un­tuk ope­rasional di Ja­karta sa­ja pa­ra men­teri bisa pa­kai minibus saja atau bo­leh­lah se­kelas for­tu­ner a­tau pa­­jero. Kan ope­ra­sional namanya.”. Ada yang me­ngu­­­sulkan mobil se­je­nis fortu­ner, ada pu­la yang ber­harap mobil dinas se­kelas innova atau avanza saja. Saya menjadi tertarik untuk mengomentari statusnya. Terpikir oleh saya, kemana perginya mobil Esem­ka yang dahulu digadang-ga­dangkan oleh Jokowi saat masih menjadi Walikota Solo? Saat menjadi Walikota Solo, Jokowi rela mengganti mobil dinasnya Toyota Camry dengan mobil Esemka buatan anak-anak SMK Negeri 2 Surakarta. Menurut Jokowi kala itu, menjadi suatu kewajiban bagi dirinya untuk mempromosikan mobil buatan siswa SMK tersebut. Dirinya merasa bangga dengan semangat anak-anak SMK, sehingga harus dihargai. Menurutnya, semangat memiliki mobil na­sional harus ditumbuhkan lagi.(www.rmol.co, 11/1/2012).  Mobil Esemka hasil kreativitas anak-anak SMK juga sempat diuji coba oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ketika “demam” mobil Esemka berkembang hingga ke seluruh tanah air, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan bahkan men­janjikan akan memberikan bantuan pendanaan untuk pengembangan produksi mobil buatan dalam negeri ini. Setelah Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Ja­karta, pembicaraan tentang mobil Esemka mulai hilang. Tidak terdengar lagi bagaimana perkembangan dan perluasan pembuatan mobil tersebut secara massal. Belum terdengar keseriusan pe­merintah merespon produksi anak-anak SMK ini dalam kebijakan jangka panjang. Apakah mobil Esemka hanya sekedar pencitraan politik agar dipandang sebagai elite yang peduli dengan produksi dalam negeri, kemudian enggan memakai produksi dalam negeri? Pandangan saya mobil Esemka mungkin lebih cocok dijadikan mobil dinas seluruh kepala daerah dan jajarannya di Indonesia, termasuk para menteri. Kenapa? Paling tidak ada dua alasan yang mela­tarbelakanginya. Pertama; mobil Esemka adalah pene­muan anak-anak muda Indo­nesia dalam bidang oto­motif. Terciptanya mobil Esemka adalah suatu hal yang patut diapresiasi dan disikapi secara utuh.  Bagaimana dengan terciptanya mobil Esemka tersebut, secara jangka panjang ada grand design kebijakan yang mengarah kepada upaya meningkatkan produksi dalam negeri yang inovatif. Seha­rusnya siapapun kita yang mengaku sebagai orang Indonesia merasa bangga dengan produksi da­lam negeri sendiri. Saya beberapa kali me­lihat iklan di televisi ada elite politik yang menghimbau untuk memakai produksi dalam negeri. “Cintailah produk-produk Indonesia”, demikian penekanan kali­matnya dalam iklan tersebut. Apakah himbauan untuk mencintai produksi dalam negeri tersebut sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan melestarikan produksi dalam negeri? Saya yakin dan percaya, masih banyak elite yang lebih bangga memakai barang “bermerek”, terutama dari luar negeri, dibandingkan produksi dalam negeri. Ini menjadi hal yang ironis dan paradoks. Mobil Esemka (kalau pun belum lulus uji emisi), apabila pemerintah serius untuk memperbaiki kekurangannya dan mengembangkannya, di masa depan mobil ini bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Kedua; ketika pemerintah serius “menggarap” mobil Esemka menjadi bagian dari pengembangan produksi mobil nasional, maka paling tidak pemerintah perlu kebijakan untuk menjadikan mobil Esemka sebagai mobil dinas “wajib” bagi setiap pemerintah di segala tingkatan, mulai dari pemerintah kecamatan hingga level menteri atau kepala negara. Aspek keamanan dan kenyamanan adalah hal teknis yang bisa dirancang sebagai bagian dari pengamanan kepala daerah/ menteri/kepala negara. Mobil Esemka bisa menjadi lambang “kebersahajaan” pemimpin di tengah-tengah rakyat. Menghargai penemuan dalam negeri dan kreativitas anak-anak Indonesia. Jika “Jokowi adalah kita”, maka bahasa “kita” men­cerminkan bahwa pe­mimpin memiliki sifat kerakyatan, me­ngutamakan ke­pentingan rakyat, memahami dan merasakan ke­luh kesah rak­yat, dan empati dengan ke­se­harian rakyat dengan segala di­mensi dan war­­nanya. Kesederhanaan hend­aklah dimulai dan dicontohkan dari pemimpin yang mengerti dan me­ma­hami dengan sepenuh hati tentang rakyat. Bukan kese­derhanaan yang hanya hadir di layar televisi, di media mas­sa dengan iklan pariwara, se­bagai pencitraan politik semata. Para pemimpin kita, yang saat ini telah dipilih oleh rakyat dalam pesta demokrasi Pemilu legislatif 9 April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, bisa bercermin dan belajar dari kisah Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah. Atau seperti Umar bin Abdul Aziz, yang rela mengunjungi rakyatnya di tengah malam tanpa pengawalan untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Semakin dekat pemimpin dengan rakyat, semakin tahu berbagai gagasan untuk kebu­tuhan publik. Bukan sekedar laporan “ABS” alias “asal bos senang”. Semoga elite politik dan para pemimpin kita tidak berpijak kepada “pencitraan” atas suatu kebijakan. ●