Keberaksaraan
Politik
Agus M Irkham ;
Aktivis Literasi
|
TEMPO.CO,
13 Maret 2014
|
"Pemberantasan kemiskinan merupakan pilar
bagi tercipta dan berkembangnya demokratisasi," kata
Nelson Mandela (alm). Dengan kata lain, kemiskinan bisa memborgol demokrasi.
Karena diborgol, akibatnya preferensi politik lebih didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan yang bersifat jangka pendek dan pragmatis (materi).
Kesibukan
bekerja guna melawan kelaparan, bukannya kemiskinan, juga telah membuat
sebagian besar masyarakat kita tidak mempunyai waktu lagi untuk menyuarakan
aspirasinya, aspirasi yang lebih bersifat konstruktif, berkelanjutan, dan
jangka panjang. Alih-alih mengupayakan praktek berdemokrasi (pemilu) agar
berkualitas, mempertahankan kepul dapur saja susah.
Di mata
masyarakat pemilih yang demikian, hal paling kunci yang menjadi pertimbangan
dalam memutuskan pilihan adalah kandidat yang paling bisa memberikan manfaat
nyata dan seketika. Bukan kandidat yang memiliki tawaran program yang
progresif dan menyeluruh.
Selain
kemiskinan, rendahnya keberaksaraan politik semakin menambah kecenderungan
pragmatisme tersebut. Keberaksaraan politik merupakan kesanggupan untuk
mendaras informasi, baik berupa teks maupun non-teks di luar hal-hal yang
bersifat teknis fungsional (profesi). Literasi budaya memungkinkan tumbuhnya
kepedulian (empati), sikap kritis, sportif, dan kesediaan untuk turut ambil
bagian dalam proses penyelesaian masalah-masalah kolektif-budaya demokrasi.
Risiko
paling dekat dengan rendahnya keberaksaraan politik adalah berupa
ketidakmampuan menggali, memilih, dan memilah informasi, rumor, desas-desus,
klaim politik, melakukan cek, ricek, menganalisis informasi politik yang didapat,
serta menggunakan itu semua sebagai pertimbangan sebelum menentukan satu
pilihan dari sekian banyak pilihan bentuk partisipasi politik.
Dan
pihak yang paling sibuk pada hari-hari "Indonesia memilih" adalah
partai politik dan para calon legislator. Mereka menggiring preferensi
politik masyarakat melalui beragam simulasi pertandaan. Dimulai dari iklan
politik via televisi, baliho, spanduk, stiker, hingga selebaran. Dan semua
itu dilakukan tidak dalam rangka melaksanakan civic education, tapi lebih digerakkan
oleh kepentingan jangka pendek, perolehan suara.
Simulasi
citra, melalui bahasa dan simbol, digunakan sebagai alat meraih kekuasaan,
khususnya dengan cara memanipulasi tanda sehingga menghasilkan berbagai
distorsi makna. Rendahnya tingkat keberaksaraan politik membuat partisipasi
politik warga-preferensi atas kandidat legislator-lebih dominan disandarkan
pada ikon, citra, image, dan "kecakepan" wajah, bukan program, dan
kecakapan kerja. Preferensi politik menjadi sebuah pilihan tidak sadar karena
mengabaikan unsur kehati-hatian, pengawasan, serta informasi lengkap/rekam
jejak kandidat. Kalau sudah begitu, terpilihnya anggota legislatif
berkualitas sulit diharapkan.
Padahal
pemilu yang sukses tidak saja sukses dalam penyelenggaraan, tapi juga sukses
menghasilkan anggota Dewan yang jujur, amanah, cerdas, dan berpihak pada
kepentingan rakyat. Dan pemimpin yang demikian hanya bisa dihasilkan oleh
masyarakat yang telah mapan secara ekonomi, dan memiliki keberaksaraan
politik yang tinggi. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar