|
Menjelang Lebaran pada tahun ini,
perekonomian nasional kembali mendapat guncangan hebat berupa
"musibah" inflasi yang dipicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Bahkan
arah pergerakannya makin liar, hingga minggu ketiga Juli mencapai 2,77 persen.
Jika tidak ada usaha ekstra keras
untuk menekan inflasi pada sisa periode 2013, inflasi tahun ini bisa menembus 8
persen lebih, padahal targetnya 7,2 persen. Akibatnya, Bank Indonesia (BI)
sampai merevisi proyeksi inflasi Juli hingga tiga kali. Prediksi pertama
sebesar 2,3 persen, kemudian BI mengubahnya menjadi 2,77 persen, dan belum sepekan
berlangsung, BI kembali mengubahnya menjadi 2,87 persen (Selasa, 30/7).
Laporan BI menyebutkan, inflasi
sebesar 2,87 persen bersumber dari kelompok administration
price sebesar 1,2 persen, kelompok bahan makanan 1,5 persen, dan inflasi
inti sebesar 0,1 persen. Jika prediksi BI itu benar, maka inflasi akhir tahun
bisa di atas 8 persen, yang dipicu kenaikan harga bawang merah, beras, dan
daging ayam. Angka inflasi tahunan ini merupakan rekor baru dalam sejarah
setelah inflasi tertinggi pada Oktober 2005 yang mencapai 8,7 persen.
Tragedi "musibah"
inflasi yang terjadi setiap tahunnya menjelang bulan puasa, Idul Fitri, Idul
Adha, Natal, dan tahun baru menandakan betapa buruknya manajemen pangan
nasional, karena pola pengelolaannya bersifat reaksional, karikatif, jangka
pendek, sentralistik, dan kurang sinergisnya antarlembaga terkait.
Bayangkan, setiap ada lonjakan
harga pangan pokok tetap saja pola reaksional yang dipakai dengan cara impor.
Tetapi, setelah kebijakan impor berhasil mengembalikan ke harga wajar, kita
berhenti dan tidak meneruskannya untuk memecahkan akar masalah guna menemukan
solusi penyebab adanya lonjakan harga pangan.
Lalu, mengapa ritualitas kenaikan
harga pangan selalu berulang setiap tahunnya? Jawaban pertanyaan klasik itu
tentu saja karena tidak seimbangnya aspek penawaran (supply) berupa pasokan penyediaan komoditas pangan terus berkurang
dibanding kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Itu akibat derasnya
laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,3 persen serta makin
besarnya persentase alokasi pendapatan penduduk untuk konsumsi pangan yang
mencapai sekitar 52,08 persen (BPS, 2013).
Makin menurunnya pasokan pangan
nasional setidaknya dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, turunnya produksi
pangan nasional akibat berkurangnya lahan (sawah) pertanian. Kedua, pelaku
sektor pertanian pangan nasional masih didominasi petani kecil dan buruh tani
yang lemah dalam segala aspek, antara lain modal, informasi, teknologi.
Ketiga,
lemahnya pengembangan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi
terus menyusut jumlahnya di daerah. Keempat, lemahnya keberpihakan pemerintah
terhadap sektor pertanian. Hal ini tecermin dari undang-undang dan peraturan
pemerintah (PP) yang kurang pro petani kecil, rendahnya alokasi subsidi
infrastruktur pertanian (pupuk, obat-obatan pemberantas hama penyakit dan
benih) bagi pertanian dan kecilnya anggaran riset dalam bidang pertanian.
Kelima, liberalisasi sektor pertanian. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar