Musibah Inflasi

Musibah Inflasi Agus Suman ;  Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya  SUARA KARYA, 12 Agustus 2013

Menjelang Lebaran pada tahun ini, perekonomian nasional kembali mendapat guncangan hebat berupa "musibah" inflasi yang dipicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Bahkan arah pergerakannya makin liar, hingga minggu ketiga Juli mencapai 2,77 persen.

Jika tidak ada usaha ekstra keras untuk menekan inflasi pada sisa periode 2013, inflasi tahun ini bisa menembus 8 persen lebih, padahal targetnya 7,2 persen. Akibatnya, Bank Indonesia (BI) sampai merevisi proyeksi inflasi Juli hingga tiga kali. Prediksi pertama sebesar 2,3 persen, kemudian BI mengubahnya menjadi 2,77 persen, dan belum sepekan berlangsung, BI kembali mengubahnya menjadi 2,87 persen (Selasa, 30/7).

Laporan BI menyebutkan, inflasi sebesar 2,87 persen bersumber dari kelompok administration price sebesar 1,2 persen, kelompok bahan makanan 1,5 persen, dan inflasi inti sebesar 0,1 persen. Jika prediksi BI itu benar, maka inflasi akhir tahun bisa di atas 8 persen, yang dipicu kenaikan harga bawang merah, beras, dan daging ayam. Angka inflasi tahunan ini merupakan rekor baru dalam sejarah setelah inflasi tertinggi pada Oktober 2005 yang mencapai 8,7 persen.

Tragedi "musibah" inflasi yang terjadi setiap tahunnya menjelang bulan puasa, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan tahun baru menandakan betapa buruknya manajemen pangan nasional, karena pola pengelolaannya bersifat reaksional, karikatif, jangka pendek, sentralistik, dan kurang sinergisnya antarlembaga terkait.

Bayangkan, setiap ada lonjakan harga pangan pokok tetap saja pola reaksional yang dipakai dengan cara impor. Tetapi, setelah kebijakan impor berhasil mengembalikan ke harga wajar, kita berhenti dan tidak meneruskannya untuk memecahkan akar masalah guna menemukan solusi penyebab adanya lonjakan harga pangan.

Lalu, mengapa ritualitas kenaikan harga pangan selalu berulang setiap tahunnya? Jawaban pertanyaan klasik itu tentu saja karena tidak seimbangnya aspek penawaran (supply) berupa pasokan penyediaan komoditas pangan terus berkurang dibanding kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Itu akibat derasnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,3 persen serta makin besarnya persentase alokasi pendapatan penduduk untuk konsumsi pangan yang mencapai sekitar 52,08 persen (BPS, 2013).

Makin menurunnya pasokan pangan nasional setidaknya dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, turunnya produksi pangan nasional akibat berkurangnya lahan (sawah) pertanian. Kedua, pelaku sektor pertanian pangan nasional masih didominasi petani kecil dan buruh tani yang lemah dalam segala aspek, antara lain modal, informasi, teknologi.

Ketiga, lemahnya pengembangan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi terus menyusut jumlahnya di daerah. Keempat, lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian. Hal ini tecermin dari undang-undang dan peraturan pemerintah (PP) yang kurang pro petani kecil, rendahnya alokasi subsidi infrastruktur pertanian (pupuk, obat-obatan pemberantas hama penyakit dan benih) bagi pertanian dan kecilnya anggaran riset dalam bidang pertanian. Kelima, liberalisasi sektor pertanian. ●