Dahlan Iskan
vs DPR
Ida Pitalokasari ; Sekretaris HI Study Centre IAIN Walisongo
Semarang
|
SUARA
KARYA, 06 November 2012
Ketegangan
antara Menteri Badan Uaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dengan DPR yang
semakin ramai di media massa sedikit mereda begitu Dahlan Iskan datang
memenuhi undangan DPR. Para wakil rakyat di parlemen seperti tidak sabar
mendengar langsung keterangan mantaan Dirut PLN ini soal nama-nama anggota
parlemen yang disebutnya suka kongkalikong atau sering minta jatah ke
perusahaan-perusahaan BUMN selama ini.
Dahlan
pun tak gentar, dia datang sendiri ke DPR dan sangat siap untuk menyampaikan
hal tersebut. Dahlan Iskan memenuhi janjinya setelah diundang dia datang ke
DPR. Soal "upeti" ini, Dahlan bahkan tidak hanya berani pasang
badan, di penjara sekalipun katanya menyatakan siap.
Tipikal
seorang Dahlan Iskan memang sudah dikenal luas oleh publik. Gaya kepemimpinannya
yang tegas tapi terukur, terencana dan punya tujuan serta hasil yang sangat
jelas, bahkan dia tidak segan-segan untuk turun tangan langsung bekerja
menyelesaikan masalah, termasuk juga sosok pribadinya yang sangat low profile
membuat Dahlan Iskan selalu dikenang.
Selama
menjabat sebagai Dirut PLN misalnya, begitu banyak hasil kerja yang bisa
dinikmati rakyat. Walau ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), muncul
inefisiensi anggaran Rp 37 triliun di PLN, tetapi Dahlan Iskan sangat tahu
itu, dan sangat siap memberi keterangan mengenai masalah tersebut. Bahkan dia
menyebutkan, sebenarnya inefisiensi itu lebih besar dari temuan BPK dimaksud
tetapi kenapa bisa terlewatkan. Nilainya lebih dari Rp 37 triliun. Begitulah
seorang Dahlan Iskan, keterbukaan, blak-blakan dan selalu menyatakan berbuat
dengan penuh rasa tanggung jawab.
Tindakan
dan keputusan yang diambilnya sudah sangat siap dipertanggujawabkannya.
Karena, apa yang dilakukannya sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi,
keluarga atau kroni-kroninya, tetapi semata-mata untuk rakyat dan untuk
menjalankan amanah kerja yang dibebankan kepadanya.
Lalu
kita bertanya, bagaimana dengan para pemimpin dengan kiprahnya
sendiri-sendiri yang mau bertindak membela kepentingan umum seperti dilakukan
Dahlan Iskan? Termasuk soal pernyataan bernada perintah yang disampaikannya
kepada seluruh jajaran direksi BUMN yang memunculkan ketegangan di DPR untuk
menolak segala bentuk praktik kongkalikong, yang selama ini sudah menjadi
rahasia umum. Bahwa, perusahaan-perusahaan BUMN menjadi sapi perah dan
"ATM" banyak pihak, termasuk oknum anggota DPR.
Anehnya,
kalangan di DPR tidak terima dengan pernyataannya. Ada yang minta Dahlan
Iskan membuka saja nama-nama oknum yang disebutnya suka meminta jatah ke BUMN
itu supaya tidak menimbulkan fitnah. Ada juga yang ingin memanggil paksa
Dahlan Iskan ke parlemen untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.
Namun
begitu, semakin gencar anggota DPR membela diri, justru semakin memunculkan
praduga, kenapa para wakil rakyat ini begitu ngotot membela diri, sampai
kebakaran jenggot segala? Bukankah yang disampaikan Dahlan Iskan itu
semata-mata untuk jajaran Kementerian BUMN yang dipimpinnya, dan bertujuan
untuk memperbaiki tatanan demi menjaga kebocoran-kebocoran keuangan negara
yang sudah masif terjadi selama ini?
Terlebih
lagi, seorang Dahlan Iskan, yang sudah dikenal dengan gaya bicara dan
kepemimpinannya memang selalu ingin perbaikan dan hasil yang lebih baik.
Lantas, apa salahnya dengan pernyataan Dahlan Iskan ini? Bukankah semestinya
kalangan DPR yang harus lebih dewasa dan melakukan introspeksi secara
menyeluruh.
Kalau
Dahlan Iskan benar-benar datang ke DPR dan saat itu juga dia membeberkan
semua bukti-bukti serta disebutkannya nama-nama anggota DPR yang berprilaku
tidak baik ini, seperti apalagi wajah lembaga legislatif di mata rakyat?
Bukankah itu akan mencoreng wajah DPR sendiri?
Setelah
sekian lama praktik kolusi dan korupsi di negeri ini, baru Dahlan Iskan yang
berani terang-terangan mengatakan bahwa institusi yang dipimpinnya kerap
dimintai "upeti" oleh para politisi di Senayan. Dulu, ini adalah
hal yang jamak terjadi. Kalau mau dapat proyek, ya harus bayar
"jatah" dulu. Kini modus operandinya kian canggih. Para anggota
dewan tidak lagi minta uang tunai secara tersirat ataupun terang-terangan.
Sogokan itu bisa terselubung dalam berbagai topeng.
Bentuknya
mulai dari biaya hotel, transportasi dan honor anggota "Dewan Pemerasan
Rakyat" hingga berkedok dana corporate social responsibility di
perusahaan-perusahaan yang tak lain juga milik para legislator. Memeras, sama
saja dengan korupsi bahkan lebih kasar.
Fenomena
di atas ironis sekali. DPR yang merupakan wakil rakyat, namun berperilaku
seperti preman yang suka memeras, menodong, memalak orang. Itu, tentu prilaku
sangat memalukan. Apalagi, saat ini kepercayaan masyarakat kepada anggota DPR
semakin menurun. Masyarakat sudah bosan dengan janji wakil rakyat, apalagi
perilaku mereka justru seperti preman.
Hal
ini diperparah lagi dengan banyaknya anggota dewan terlibat korupsi. Ditambah
kasus pemeran terhadap BUMN dan pertarungan dengan Dahlan Iskan. Jika
demikian, kapan masalah ini akan bisa dituntaskan pemerintah? Oleh karena
itu, pemerintah harus menyelamatkan BUMN, menindak tegas DPR yang berprilaku
pemalak.
Masalah itu harus
dibuka lebar-lebar agar menjadi pelanjaran bagi semua pihak, agar ke depan
BUMN bersih dan DPR juga bersih. Jika tidak, dapat dipastikan pemerasan akan
terus terjadi bahkan meluas di mana-mana dan tidak pernah akan berhenti
sebaliknya berulang terus dalam berbagai kasus lain. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar