Mengembalikan
Pamor yang Mulai Memudar
Suyatno
; Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Terbuka
MEDIA INDONESIA, 03 Juli 2012
MENURUNNYA
elektabiltas menjadi persoalan serius sejumlah partai politik (parpol) saat
ini. Hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei menunjukkan popularitas
beberapa parpol kian merosot.
Saat
ini setidaknya ada dua catatan besar yang bisa kita lihat. Pertama,
elektabilitas Partai Demokrat sebagai partai penguasa ternyata anjlok. Kedua,
eksistensi partai-partai berbasis massa Islam terancam kian terbenam menjelang
Pemilu 2014.
Hasil
polling menunjukkan kedua hal
tersebut. Survei terbaru oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2-11 Juni
2012 menunjukkan tingkat elektabilitas partai pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono hanya tinggal 11,3%. Adapun yang dilakukan Lembaga Survei Nasional
(LSN) pada 10-20 Juni 2012 dengan 1.230 responden di 33 provinsi di Indonesia
menunjukkan elektabilitas partai tersebut tinggal 15,70% dan jauh di bawah
perolehan pada Pemilu 2009 sebesar 29,15%.
Jajak
pendapat itu paling tidak memberikan sedikit gambaran tentang apa dirasakan
rakyat terhadap keberadaan partai-partai. Terasa ada jarak menganga lebar
antara partai dan rakyat setelah pemilu selesai. Partai kemudian terkesan bersifat
elitis dan kurang berani memperjuangkan kepentingan rakyat kalau tidak
menguntungkan dan membahayakan posisi kekuasaan mereka.
Mereka
juga sering salah menempatkan diri ketika harus bersitegang mempertahankan pendapat.
Padahal, pendapat itu sebenarnya merupakan kepentingan kelompok yang lebih
sempit bila dibandingkan dengan tuntutan rakyat yang lebih luas. Tidak
mengherankan kalau rakyat sering kecewa terhadap keputusan politik
partai-partai.
Penilaian
miring terhadap partai itu disebabkan partai memang menunjukkan performa yang
cenderung negatif. Beberapa penilaian negatif yang tampak antara lain pemimpin
partai mementingkan diri sendiri, pengurus partai sering cekcok, tujuan partai
makin tidak jelas, dan seolah mengabaikan kepentingan pendukung.
Lembaga
Penghubung
Antara rakyat dan pemerintah yang berkuasa sangat
diperlukan hubungan timbal balik agar apa yang menjadi kepen tingan rakyat
dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah. Menjalin hubungan itu bisa
ditempuh secara langsung, bisa juga secara tidak langsung.
Dalam
sebuah negara, dengan jumlah penduduk yang sedikit dan struktur masyarakat
masih sederhana dengan peranan yang ma sih terbatas, kebutuhan akan adanya
lembaga penghubung belum mendesak. Masyarakat dan pemerintah masih mungkin
menjalin hubungan secara langsung seperti masa negara kota (polis) pada zaman
Yunani Kuno. Pemerintah masih mampu mengidentifikasi dan merumuskan aspirasi
masyarakat secara langsung.
Sebaliknya,
pada komunitas politik dengan jumlah penduduk yang banyak, secara kultural dan
struktur masyarakat kompleks, kebutuhan adanya lembaga penghubung semakin
terasa (Surbakti, 1999).
Dalam
masyarakat yang kompleks, terdapat kepeningan dan tuntutan yang sangat
bervariasi. Tidak mungkin secara langsung yang disampaikan akan tertampung
semua. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga untuk menampung (artikulator),
memilih, dan memilah (agregator)
dalam rangka prioritas kepentingan dan tuntutan agar kemudian bisa diolah
menjadi kebijakan oleh pemerintah yang berkuasa.
Sebagaimana
pada kelahirannya yang pertama di Eropa Barat, partai politik ada sebagai
akibat meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan
serta diikutsertakan dalam proses politik. Itu sebabnya parpol telah lahir
secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak
dan pemerintah di pihak lain.
Bila
negara ini adalah negara demokratis yang menginginkan kehadiran partai-partai,
dalam kerangka itulah parpol kita itu seharusnya mengambil posisi.
Keberadaan parpol merupakan hasil dari pemahaman bahwa keikutsertaan dan partisipasi rakyat dianggap penting dalam proses berjalannya sebuah sistem politik.
Keberadaan parpol merupakan hasil dari pemahaman bahwa keikutsertaan dan partisipasi rakyat dianggap penting dalam proses berjalannya sebuah sistem politik.
Partisipasi
merupakan ide dasar bagi terbentuknya apa yang dinamakan parpol. Keberadaan
mereka di dunia ini sebagai media bagi rakyat agar kepentingan rakyat bisa
ditampung dan didengar sistem politik. Saluran tersebut merupakan jalur formal
agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Dalam konteks itulah kepentingan
masyarakat berbicara karena dari kepentingan rakyatlah partai itu ada.
Reorientasi Peranan
Dengan
mengacu ke berbagai kecenderungan dan uraian tersebut, ada beberapa hal yang
patut menjadi perhatian parpol agar rakyat bisa kembali (akan) merasakan
kehadiran salah satu unsur infrastruktur politik itu di tengah kehidupan
mereka.
Pertama,
program yang disusun dan ditawarkan parpol hendaknya bersifat realistis dan
visible sehingga janji yang diberikan pada masa kampanye benar-benar akan bisa
diwujudkan dalam kehi dupan masyarakat. Rakyat tidak akan merasa memi lih
kucing dalam karung karena apa yang akan diberikan partai sejak awal sudah
jelas hingga bisa dibuktikan nanti pascapemilu.
Kedua,
untuk itu, benar-benar diper lukan kemampuan agregasi kepentingan guna
membedakan mana kepentingan masyara kat luas dan mana yang hanya kepentingan
kelompok yang sem pit. Kemampuan tersebut akan membuat peran mereka benar benar
dirasakan di dalam masyarakat luas. Di situlah optimalisasi fungsi litbang
partai menjadi kebutuhan yang mendesak.
Apalagi
kondisi krisis bangsa ini memerlukan telaah yang mendalam dan komprehensif
untuk diatasi, kemudian diwujudkan dalam agenda aksi program-program parpol.
Terlihat sebenarnya betapa tidak mudah mendirikan dan mem bangun sebuah partai.
Setiap
partai politik dituntut membangun sebuah badan penelitian dan pengembangan
dengan tujuan optimalisasi usaha penelitian kepentingan dan keinginan
masyarakat sehingga bisa menyusun program-program yang lebih mengena. Kesenjangan
partai dan rakyat akan dapat diminimalkan dan kehadiran mereka akan semakin
dirasakan.
Ketiga,
konsistensi partaipartai yang berkuasa--partai apa pun dan siapa pun--untuk
mewujudkan program-program yang pernah ditawarkan kepada konstituen mereka
dalam berbagai kebijakan yang akan dibuat disosialisasikan kepada rakyat secara
optimal. Ketidakjelasan program dan tujuan partai pascapemilihan menjadi sumber
utama pertanyaan rakyat atas janji partai pilihan mereka. Di situlah media
massa menduduki peran strategis sebagai media informasi dan sumber masukan dari
rakyat.
Keempat,
parpol harus bisa membangun kader yang memiliki komitmen terhadap kepentingan
rakyat. Rekrutmen dan pembinaan kader secara lebih serius oleh partai-partai
sangat diperlukan sehingga akan menghasilkan elite politik yang benar-benar
siap melaksanakan program parpol yang merakyat dan mengelola negeri ini menjadi
maju.
Yang
pasti, membangun kepercayaan tidak cukup dalam waktu satu-dua hari saja. Butuh
banyak waktu untuk meraih simpati dari rakyat. Namun, hal itu harus segera
dimulai dan tidak boleh ditundatunda. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar