Kursi Rp 24 Juta

Kursi Rp 24 Juta

James Luhulima, WARTAWAN KOMPAS

Sumber : KOMPAS, 21 Januari 2012

Dewan Perwakilan Rakyat kembali dipersoalkan. Keberadaannya sebagai wakil rakyat kembali digugat. Setelah mengalokasikan Rp 2 miliar untuk biaya renovasi toilet, DPR kembali mencederai rasa keadilan rakyat dengan menganggarkan Rp 20,3 miliar untuk merenovasi ruang kerja Badan Anggaran DPR.

Angka Rp 20,3 miliar untuk merenovasi ruang kerja Badan Anggaran DPR yang berukuran 780,89 meter persegi itu dianggap luar biasa besar mengingat Mahkamah Agung (MA) hanya mengalokasikan dana Rp 10,24 miliar untuk merenovasi 37 ruang pimpinan dan hakim agung di tiga lantai gedung MA. Bukan itu saja, dana tersebut juga digunakan untuk membuat media center MA yang dilengkapi ruang transit. Dengan kata lain, biaya yang dialokasikan DPR untuk merenovasi satu ruang kerja itu dua kali lipat dari biaya yang dialokasikan MA untuk merenovasi 37 ruangan.

Kecaman terhadap DPR menjadi semakin keras karena pada saat yang sama ada sekolah yang kekurangan dana sehingga satu ruang kelas digunakan untuk dua kelas. Sekolah itu adalah Sekolah Dasar Negeri Tajur 7 di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terletak sekitar 30 kilometer dari kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan di daerah terpencil atau di pulau terluar negara ini.

Saat pertanyaan mengenai mengapa diperlukan biaya sebesar itu belum terjawab, muncul informasi baru, yakni kursi ruang kerja Badan Anggaran DPR itu diimpor dari Jerman dan berharga Rp 24 juta per kursi.

Ketika dipersoalkan, PT Dekorindo Selbytra Nugraha, yang memasok kursi merek Vitra untuk ruang kerja Badan Anggaran DPR, menyebutkan, mahalnya harga kursi untuk ruang baru Badan Anggaran DPR, antara lain, karena ada biaya lain yang harus ditanggung, seperti ongkos kirim. Kursi itu disebutkan berkualitas tinggi.

Dalam situs PT Dekorindo Selbytra Nugraha ditulis harga kursi Vitra tipe ID Trim berada pada kisaran Rp 27 juta. Harga itu lebih mahal dibandingkan dengan harga yang disebutkan DPR, yakni Rp 24 juta per kursi.

Namun, dari penelusuran di situs lain, seperti www.think-furniture.com atau www.connox.com, diketahui harga kursi Vitra tipe ID Trim berada pada kisaran Rp 9 juta, termasuk pajak. Tentang adanya selisih harga yang besar itu, Veronica Sitepu dari PT Dekorindo Selbytra Nugraha mengatakan, ”Ada biaya lain yang harus kami bayar, misalnya ongkos kirim.”

Senyaman Kursi Mercedes?

Ketika mendengar kursi diimpor dari Jerman dengan harga Rp 24 juta, bayangan yang masuk ke dalam benak adalah kursi Mercedes Benz yang multi-contour, yang dapat menyesuaikan diri dengan bentuk tubuh orang yang duduk di atasnya. Bahkan, ketika mobil membelok tajam pun, tubuh orang yang duduk di atas kursi itu tetap tertahan di tempatnya. Belum lagi, biasanya kursi itu dilengkapi dengan alat pemijat. Pendeknya, kursi itu sangat nyaman diduduki sehingga kalau sudah duduk di atas kursi itu, orang tidak ingin berdiri lagi.

Tentunya kursi yang diimpor itu bukan kursi Mercedes Benz yang multi-contour. Kursi itu adalah kursi yang biasa-biasa saja. Lalu, pertanyaannya, mengapa DPR memilih kursi semahal itu? Ataupun jika harga kursi tersebut sesungguhnya tidak semahal itu (karena yang mahal adalah ongkos kirim), mengapa kursi itu yang dipilih?

Mungkin kursi itu mempunyai kenyamanan yang setara dengan kursi Mercedes Benz multi-contour. Pertanyaannya, mengapa DPR memerlukan kursi seperti itu?

Secara berseloroh ada yang menjawab agar para anggota DPR dapat rapat berlama-lama tanpa merasa lelah atau ada juga yang menjawab agar para anggota DPR dapat mendengar kritik tajam atau kecaman terhadap kinerja mereka dengan nyaman.

Khusus untuk jawaban yang kedua, itu adalah persoalan terbesarnya, apakah mereka memang mendengarkan kritik atau kecaman yang diarahkan kepada mereka? Jawabannya, pasti tidak.

Berbicara kepada DPR, itu sama seperti berteriak di padang pasir yang tak berpenghuni atau mungkin mirip peribahasa yang berbunyi ”anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu”.

Kita belum lupa ketika pada pertengahan September 2010, saat kritik dan kecaman yang dilancarkan oleh berbagai elemen masyarakat terhadap rencana DPR membangun gedung baru 36 lantai senilai Rp 1,6 triliun belum habis, tiba-tiba masyarakat sudah dikagetkan lagi oleh anggota DPR yang berwisata ke beberapa negara dengan kedok studi banding.

Dan, uniknya, studi banding tersebut bukan baru dikritik pada saat itu. Sebelumnya, studi banding sudah dikritik berulang kali. Akan tetapi, DPR tetap melakukan dari waktu ke waktu. Kritik dan kecaman yang disampaikan gencar dari masyarakat sama sekali tidak digubris.

Kita tidak habis pikir, apa yang sesungguhnya ada di dalam benak para anggota DPR yang terhormat itu? Kita bertanya-tanya, mengapa mereka tidak merasa sungkan atau bahkan merasa malu ketika melakukan sesuatu kegiatan yang jelas-jelas menuai kritik dan kecaman dari masyarakat?

Inilah uniknya, pada saat mereka memerlukan suara dari rakyat dalam pemilihan umum untuk memperoleh kursi di DPR, seluruh aspirasi rakyat coba diserap dan janji-janji diumbar. Namun, begitu kursi di DPR didapat, telinga mereka langsung tertutup.

Jangan-jangan DPR memerlukan kursi yang benar-benar nyaman sehingga pada saat mereka duduk di atasnya, kritik dan kecaman yang keras tidak terdengar atau kalaupun terdengar, suara itu sudah demikian sayup-sayup sehingga kritik dan kecaman itu tidak terdengar. ●