Manuver Nekat Parpol Abdillah Toha ;   Pemerhati Politik

                                                         KOMPAS, 09 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kasihan partai politik kita. Di luar Partai Nasdem dan Hanura, partai politik kita tampak kebingungan menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta mendatang. Harga dirinya cedera menghadapi seorang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tidak bersedia mengekor syahwat partai. Partai politik kita kehilangan kepercayaan diri dan mulai melakukan bermacam-macam manuver politik. Setelah DPR mencoba mengutak-atik dan berupaya membuat lebih berat persyaratan pemilihan calon kepala daerah jalur perseorangan, sekarang PDI Perjuangan menyuarakan kemungkinan memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Jakarta (Kompas, 2/5). Tidak peduli yang diboyong keberatan, yang penting Ahok harus dikalahkan. Tidak peduli bagaimana nasib Surabaya nanti di bawah wakil wali kotanya yang kontroversial, yang penting menang di DKI. Tidak peduli apakah 82 persen warga Surabaya yang memilih Risma rela wali kotanya ”diculik” ke Ibu Kota, yang penting calon PDI Perjuangan unggul. Bila melihat nama-nama calon lawan Ahok yang muncul belakangan ini, Risma memang barangkali bisa menjadi lawan yang paling tangguh untuk menghadapi Ahok meski Ahok sampai sekarang posisi di polling-nya masih paling tinggi. Namun, tetap saja tidak ada jaminan 100 persen Risma akan bisa mengalahkan Ahok. Risma yang sukses di Surabaya juga akan menghadapi situasi Jakarta yang sangat berbeda dengan lingkungannya di Surabaya yang ia sudah sangat kenal. Ia akan mulai belajar dari awal lagi. Bila benar PDI Perjuangan akan ”memaksa” Risma maju di DKI, egoisme PDI Perjuangan itu di satu sisi bisa merupakan strategi yang bagus untuk mengalahkan Ahok, tetapi bisa juga menjadi bumerang. Menang, dan lebih-lebih lagi bila kalah, PDI Perjuangan, Risma, dan negeri ini akan merugi. Bila kalah, resume politik Risma dan PDI Perjuangan akan tercoreng. Bila menang, warga Surabaya pencinta wali kotanya akan melihat PDI Perjuangan dan Risma sebagai politisi oportunis yang mengabaikan aspirasi warganya. Surabaya akan kehilangan seorang pemimpin yang sudah terbukti bagus, dan negeri ini akan memubazirkan salah satu dari dua pejabat terbaik bangsa ini. Di Surabaya, Risma tidak dipandang sebagai politisi, tetapi lebih sebagai ibunya warga Surabaya. Saat pertama kali duet dengan Bambang DH, Risma sudah beberapa kali berhadapan dengan partainya sendiri dan DPRD. Risma berhasil lolos dan menang melawan orang-orang partai, bukan karena dia jago berpolitik, tetapi karena warga Surabaya termasuk akademisinya dan media massa lokal mendukung dan berada di belakangnya. Oleh karena itu, jangan salahkan sebagian orang yang berprasangka bahwa tekad PDI Perjuangan memajukan Risma sebenarnya untuk menggantikan wali kota Surabaya dengan wakilnya yang sekarang, seorang ”petugas partai” yang lebih menurut dan lebih mudah dikendalikan. Risma juga seorang yang tidak suka dengan acara-acara seremonial ataupun menerima tamu-tamu pengusaha. Seperti Joko Widodo, dia memilih bekerja di lapangan daripada harus hadir di acara-acara jenis itu. Nah kalau nanti terpilih jadi gubernur DKI, Risma akan kewalahan harus selalu hadir di acara-acara seremonial yang tentu saja lebih banyak daripada di Jawa Timur. Jadi, mengapa harus memboyong Risma ke Jakarta? Ada suasana patah harapan bercampur nekat (desperate) di kalangan lawan-lawan Ahok sehingga menggunakan segala cara untuk mengalahkannya. Tentunya yang sangat tidak terpuji adalah mereka yang menggunakan cara-cara SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) untuk melawan Ahok. Namun, sebagian manuver-manuver brutal parpol juga tak kalah buruknya. Setelah Ahok memutuskan maju sebagai calon jalur perseorangan, PDI Perjuangan sebagai parpol terbesar di DKI bukannya merangkul dan mendukungnya, tetapi justru merasa ditinggalkan dan bertekad untuk mengalahkannya. Parpol bukannya mawas diri dan introspeksi atas makin banyaknya calon kepala daerah yang maju secara jalur perseorangan, tetapi justru tersinggung dan memusuhi mereka. Mengapa harus Risma? Apakah di negeri yang berpenduduk 250 juta ini sudah tidak ada lagi seorang Risma lain, atau Ridwan Kamil lain, atau bahkan Ahok lain, yang bisa direkrut untuk melawan Ahok? Atau, mengapa tidak menawarkan kemungkinan kepada umpamanya Bupati Bojonegoro Suyoto atau Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan beberapa kepala daerah lain yang jujur dan berprestasi dengan masa jabatan tersisa setahun atau kurang? Atau mengapa tidak berani memajukan pemuda-pemuda dan calon-calon segar, cerdas, dan berkarakter, seperti Budiman Sudjatmiko, Boy Sadikin, Yudi Latif, Sukardi Rinakit, Tantowi Yahya, atau yang lainnya, atau bahkan mendukung calon muda Sandiaga Uno yang memang sudah ancang-ancang? Mengapa harus menarik Risma ke Jakarta yang masa jabatan periode keduanya belum sampai tiga bulan dijalani dengan mencederai rakyat Surabaya? Bila orang-orang baru itu belum terlalu dikenal, bukankah masih ada waktu sembilan bulan lebih untuk mempromosikan mereka menjelang hari pencoblosan pertengahan Februari tahun depan? Orang yang tidak setuju dengan pandangan ini akan berdalih bahwa kalau dulu Jokowi yang Wali Kota Solo bisa diajukan menjadi gubernur DKI dan bahkan belum dua tahun sebagai gubernur sudah digotong lagi menjadi calon presiden RI, mengapa sekarang harus keberatan memboyong Risma ke Jakarta? Apa bedanya? Dari sudut pandang kenegarawanan dan kepentingan umum, ada alasan kuat mengapa kedua hal itu berbeda. Ketika Jokowi maju sebagai gubernur maupun presiden, taruhannya (the stake) bagi warga Jakarta dan bangsa saat itu dinilai sangat besar. Gubernur petahana, selama lima tahun, dianggap kurang berprestasi dan gemar memasang poster dirinya besar-besar di jalan-jalan protokol. Jika ia berkuasa lagi untuk lima tahun kedua, para pemilih mencemaskan pengelolaan Ibu Kota akan semakin bermasalah. Untuk itu, mereka merasa perlu lawan yang tangguh yang dapat mengalahkannya. Begitu pula dengan Pilpres 2014. Masyarakat pemilih tak ingin negeri ini diperintah oleh capres yang akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru-nya Soeharto. Sebaliknya, dengan Ahok sebagai calon petahana, kita akan senang bila mendapat pengganti yang lebih baik, tetapi juga tidak akan terlalu gusar bila seorang petahana yang telah terbukti berprestasi seperti dia terpilih kembali. ●