Perseteruan Jokowi dan SBY Isran Noor ;   Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

                                                  KORAN SINDO, 28 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ibarat matahari belum tinggi, sinarnya pun belum menghangat, tapi keadaan mendadak gerah dan menyengat. Itulah yang terjadi ketika di tengah perjalanan bertajuk ”Tour de Java” rombongan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpapar sindiran oleh kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke proyek ambisius Kompleks Olahraga Hambalang, Bogor. Kegiatan SBY sesungguhnya biasa saja dilakukan oleh partai politik. Melakukan perjalanan dalam rangka konsolidasi politik dalam rangka menyerap aspirasi di masyarakat. Karena itu, ini bukanlah yang pertama dilakukan oleh pimpinan atau elite partai politik. Saya mengingat sosok Soetrisno Bachir (SB), ketum DPP PAN saat itu, yang hampir menghabiskan seluruh harinya dalam seminggu untuk melakukan safari politik ke daerah-daerah. Anas Urbaningrum (AU) saat masih menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat juga melakukan hal yang sama. Hampir tidak ada waktu tanpa konsolidasi. Sehingga ada kesan kuat, saat itu, jauh lebih mudah menemui AU di daerah ketimbang saat di Jakarta. Tentu saja tafsir terhadap kegiatan tersebut sangat beragam. SB misalnya, namanya mendadak melambung sebagai sosok yang dianggap akan bersinar. SB juga memasang baliho besar-besar dan mengiklankan diri di televisi demikian gencar, sehingga anggapan publik meneropongnya pada momentum pemilihan presiden atau wakil presiden saat itu. Lebih tragis lagi menimpa AU. Muhibahnya ke daerah-daerah dalam rangka pembenahan organisasi Partai Demokrat justru berbuah sangkaan hukum baginya. KPK menjeratnya karena dianggap punya niat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Apa yang dilakukan oleh Jokowi juga merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh seorang presiden dalam rangka melihat langsung kinerja pemerintah dan pembangunan. Apalagi Jokowi tidak sekali ini melakukan peninjauan langsung terhadap proyek-proyek pemerintah. Bahkan ini bisa dianggap sebagai label Jokowi yang suka blusukan. Yang berbeda kali ini karena kegiatan Jokowi dianggap sebagai respons terhadap kritik yang dilakukan oleh SBY. SBY mengkritik keras terhadap kebijakan Jokowi yang dianggap menghabiskan APBN hanya untuk proyek infrastruktur. Jokowi dikesankan membalas kritik tersebut dengan berkunjung ke monumen kegagalan pembangunan infrastruktur di masa SBY, yaitu proyek Kompleks Olahraga Hambalang. Di proyek inilah Menpora Andi A Mallarangeng dipidana korupsi. Memilih Saluran Sesungguhnya dalam sistem demokrasi modern, kritik terhadap kebijakan pemerintah sesuatu yang given dan wajar. Jika tidak ada kritik, justru akan menandai terjadinya absolutisme dalam kekuasaan di satu pihak. Yang lebih memprihatinkan adalah jika sebuah rejim kekuasaan alergi terhadap kritik, atau antikritik. Kritik yang dilakukan dengan benar dan tepat, serta bahasa yang terang dan jelas tentu akan menambah bobot dari kualitas kritik tersebut. Berbeda jika kritik dilakukan pada saat yang tidak tepat dan melalui saluransaluran yang tidak lazim dengan bahasa isyarat yang sukar dipahami maknanya. Saat ini melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah bisa dilakukan melalui media apa saja. Keterbukaan informasi dan kebebasan menyatakan pendapat begitu luas bagi masyarakat. Tidak terkecuali bagi partai politik. Namun demikian, musti bisa memilahmilah, kapan, bagaimana dan melalui saluran apa kritik itu disampaikan. Kritik SBY terhadap Jokowi tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sehingga akan sangat bijak dan tepat jika SBY menyalurkan kritiknya tersebut melalui sikap-sikap fraksinya di DPR. Karena di sanalah disediakan ruang sesuai undang-undang (UU) bagi partai politik— melalui fraksi—untuk melakukan kritik atau bahkan menentang kebijakan pemerintah sebagian atau seluruhnya. Jika kritik SBY sebagai Ketum PD disalurkan melalui DPR, tentu tidak akan ditafsirkan berbeda seperti yang sekarang terjadi. Langkah SBY juga dianggap berkontribusi membuat kegaduhan baru di masyarakat. Sementara tujuan kritiknya belum tentu sampai atau mendapat respons yang diharapkan. Kritik yang baik adalah kritik yang tidak menjatuhkan atau menyerang, tapi justru harus memberi solusi terhadap permasalahan yang sedang berkembang. Sehingga produktif, tidak destruktif. Karena itu dengan adanya kritik akan terjadi mekanisme checks and balances terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dihasilkan merupakan buah dari perdebatan atau transaksi gagasan dan ide yang intens dan serius dari pelbagai stakeholder dan pemangku kebijakan. Muaranya tentu terhadap kebijakan tersebut akan baik dan bermanfaat besar bagi masyarakat. Mencari Momentum Jika situasi ini dianggap sebagai bibit-bibit munculnya perseteruan Jokowi dengan SBY, tentu tafsir yang wajar. Apalagi dalam acara ”tour de Java” tersebut terselip pesan propaganda bahwa Kristiani SBY tengah dipersiapkan maju pada pemilihan presiden yang akan datang. Bagi Jokowi, mungkin terlalu dini untuk terseret ke dalam tetabuhan musik instrumentalia yang sedang dimainkan SBY. Namun demikian, dalam politik praktis tidak ada waktu yang dianggap tepat bagi siapa pun untuk menegasikan munculnya penggalangan kekuatan. Apalagi itu dilakukan oleh pihak- pihak yang berpotensi jadi rivalnya kelak. Politik adalah momentum. Momentum itu diciptakan atau muncul dengan sendirinya. Dibutuhkan pengalaman politik untuk menciptakan momentum atau setidaknya memanfaatkan momentum yang ada. Apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan meninjau Proyek Hambalang, bisa dikatakan dalam konteks keduanya. Jokowi memanfaatkan momentum yang tengah disodorkan oleh SBY, sekaligus menciptakannya dengan membalas kritik. Dan hal ini tentu di luar perkiraan SBY. Saya menduga bahwa SBY berharap Jokowi akan menanggapi kritiknya dengan memberikan pernyataan, sebagaimana yang sering dilakukannya. Kala itu, ketika mendapatkan kritik yang serius, SBY kerap memberikan pernyataan dan membubuhinya dengan aksen curhat dan keluhan. Harapan publik tentu lebih dari sekedar melihat presiden dan mantan presiden bertengkar atau saling lempar sindiran di ranah media sosial. Publik justru berharap ada dialektika yang lebih produktif di antara elite-elite di negeri ini, apa pun posisinya. Semoga! ●