Menuju Industrialisasi Perikanan Andi Perdana Gumilang  ;   Peneliti pada Lembaga Almarjan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

HALUAN,  09 Januari 2014

                                                                                                                        

Lembaga ka­jian ternama McKinsey Glo­bal Institute menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia akan menempati posisi ketujuh dunia mengungguli Jerman dan Inggris. Tahun 2030, diprediksi pereko­nomian Indonesia akan ditopang empat sektor utama yaitu bidang jasa, pertanian, perikanan serta sumber daya alam. Sedang­kan dari sisi preferensi ketersediaan pangan tampak­nya akan mengalami perge­se­ran pola pikir menuju pola makan sehat dari daging merah ke daging putih atau ikan. Masuknya perikanan sebagai sektor utama peno­pang perekonomian Indonesia merupakan hal yang wajar. Sebab luas wilayah Indo­nesia yang 75 persen teritorial laut (5,8 juta km2) lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Potensi kelautan dan perikanan telah menjadikan Indonesia memiliki modal dasar potensi pembangunan yang jauh lebih besar dan beragam dari pada negara-negara lain. Karena itu sudah seharusnya Indonesia lebih maju dan makmur ketim­bang negara-negara di kawasan Asia lainnya. kenyataannya hingga kini, masih banyak pe­kerjaan rumah yang ha­rus diselesaikan untuk men­jadi negara yang maju, se­jahtera, dan mandiri. Se­bab, sampai sekarang jum­lah pengang­guran dan pen­duduk miskin masih terlalu banyak. Kea­dilan dan kese­jahteraan para nelayan tra­disional masih belum terwujud. Perhatian peme­rin­tah terhadap potensi sum­berdaya laut yang terhampar luas belum men­dapat perhatian secara serius. Aksi penjarahan ikan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing secara ilegal masih berlangsung. Kapal-kapal pengawas perikanan masih relatif kurang jumlahnya untuk melakukan pengawasan laut yang begitu luas. Akibatnya, hasil tangkapan ikan yang semes­tinya wajib didaratkan di pelabuhan perikanan, justru malah dibawa langsung ke negara lain. Ini karena harga jual ikan di luar negeri masih lebih baik ketimbang di dalam negeri. Belum lagi, pungutan liar dan ulah sejumlah oknum di pelabuhan perikanan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi membuat usaha penangkapan ikan menjadi tidak kondusif. Disamping itu kegiatan kapal-kapal ikan yang berizin masih belum tertib untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku dalam SIPI (surat izin penangkapan ikan). Belum lagi impor ikan yang begitu deras masuk dengan alasan demi meme­nuhi kebutuhan usaha pengolahan ikan dalam negeri, baik skala industri maupun pemindangan. Jika aspek pengawasan belum optimal, tentu akan menim­bulkan kebocoran dan ikan impor bisa masuk ke pasar tradisional. Ikan-ikan impor ditengarai mengandung zat berbahaya seperti formalin. Karena itu pengawasan perikanan menjadi penting untuk ditingkatkan kembali. Pencurian ikan berdam­pak semakin sulitnya untuk mengembangkan industrialisasi perikanan di Indonesia. Jika tanpa kese­riusan yang tinggi di tahun 2014 untuk mengatasi masalah illegal fishing yang kian merajalela, agaknya, tidak berlebihan jika keingi­nan pemerintah dalam mengusung industrialisasi perikanan bakal jauh pang­gang dari api. Karena itu, memasuki tahun 2014 menjadi tahun penting untuk mencari serta mendapatkan pemimpin baru Indonesia yang mampu mewu­judkan keadilan dan kesejah­teraan khususnya masyarakat pesisir nelayan. Keadilan dan kesejahteraan saatnya tidak hanya sekadar jargon kampa­nye kata-kata. Yang terpenting adalah bisa merealisasikannya secara nyata. Tuntutan Potensi luas wilayah laut Indonesia yang besar memer­lukan pengelolaan yang bijaksana agar berdampak pada kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti laut pada hakekatnya tidak bisa dimiliki perorangan, dan seharusnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Setidaknya ada beberapa tuntutan dalam mewujud­kan perikanan nasional industrial. Yakni kondisi pasar interna­sional. Semua pihak harus memahami kondisi pasar internasional. Pemahaman tersebut meli­puti harga, pesaing, aturan perdagangan dan perilaku konsumen. Bagi negara dengan konsumsi ikan per kapita yang tinggi, seperti Jepang, tentu membutuhkan diversifikasi produk perika­nan yang tinggi. Konsumen Jepang pada umumnya ingin mengkonsumsi produk perika­nan dalam kondisi apa pun. Adanya tuntutan diver­sifi­kasi produk otomatis memposisikan industri pengolahan perikanan men­jadi sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Bagi Indonesia yang konsumsi ikan masyarakatnya masih rendah disbanding Jepang, kehadiran industri pengo­lahan lebih banyak diarah­kan untuk memenuhi pasar ekspor. Karena itu untuk bisa bersaing di pasar internasional perlu memahami cara berpikir importir dan perilaku konsumen. Kualitas mutu produk olahan perikanan adalah harga mati karena mutu terkait erat dengan keama­nan pangan. Jepang dan Uni Eropa sangat peduli terhadap perlindungan konsumen. Pemahaman mengenai mutu produk perikanan melahirkan upaya pemenuhan standar mutu yang berbasis moral dan bukan sekadar mengikuti tuntutan pasar. Kesadaran tentang pen­ting­nya menjaga mutu tidak hanya menjadi kewajiban produsen olahan, tetapi juga produsen tingkat hulu yaitu nelayan tangkap dan pembu­didaya ikan. Karenanya, dibutuhkan tenaga pendam­ping atau penyuluh mutu untuk nelayan sesuai de­ngan kebutuhan setiap wilayah di Indonesia. Adanya pemantapan sistem sertifi­kasi unit pengolahan ikan, penguatan lembaga sertifi­kasi mutu dan pengem­bangan manajemen perika­nan mutlak dilakukan secara berkelanjutan. Di sisi lain rendahnya produksi ikan hasil olahan tidak semata dipicu kelang­kaan bahan baku akibat musim maupun ekspor komoditi ikan gelondongan, tetapi juga karena distribusi jumlah industri pengolahan ikan yang tidak merata. Selama ini industri pengo­lahan terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera dengan ting­kat persaingan mempere­butkan bahan baku sangat tinggi sehingga mengalami gejala tangkap lebih atau overfishing. Sementara di kawasan Indonesia timur sesungguh­nya masih bisa dioptimalkan karena beberapa wilayah pengelolaan perairan (WPP) masih terdapat pasokan ikan melimpah (underfishing) sehingga sangat tepat jika dijadikan lokasi lahan sentra produksi industri khususnya pemindangan yang memadai dan higienis. Kebijakan menyetop impor ikan sudah tepat bila diiringi dengan distribusi jumlah industri pengolahan yang merata antara Jawa dan luar Jawa. Sebab ada­nya impor ikan menyebab­kan harga ikan tangkapan nelayan merosot. Dengan demikian ke depan­nya lokasi industri hendaknya menye­bar di beberapa daerah potensi bahan baku untuk mengurangi risiko bisnis dan menjaga kontinuitas suplai ke pasar. Kembangkan Industri Mengusung program in­dustrialisasi perikanan tentu memerlukan sinergi industri perikanan dari hulu sampai hilir agar bersama-sama dapat tumbuh dan berkembang. Industri pe­ngola­han ikan tidak harus berskala besar, tetapi juga bisa berskala menengah dan kecil. Prioritas pada industri perikanan rakyat terpadu yang efisien berbasis UKM diperlukan pengembangan industri dalam meningkat­kan nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan para nelayan. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah peningkatan kemampuan teknologi, perbaikan mutu, keamanan pangan, adanya jaminan pasar serta kepas­tian beli, dan  dukungan modal usaha. Dari aspek tersebut keberpihakan peme­rintah untuk membiayai industri pengolahan ikan tradisional menjadi penting karena industri tersebut disamping meningkatkan PDB perikanan nasional juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Penyediaan infra­struk­tur yang memadai antara hulu dan hilir, regulasi pemerintah yang tegas dan jaminan kea­manan beru­saha menjadi penting diadakan. Adapun penyedi­aan gudang pendi­ngin (cold storage) untuk menampung ikan sewaktu panen dan mengantisipasi kekura­ngan bahan baku sewaktu pacek­lik ikan harus tersedia sehingga kebutuhan bahan baku lokal selalu terpenuhi. Disamping itu, penega­kan hukum di laut dan agenda pemberantasan praktek penangkapan ikan secara ilegal perlu terus digencarkan di tahun 2014 untuk menuju perikanan industrial yang berkelan­jutan untuk menopang perekonomian nasional. ●