Jalan Terjal Jokowi Karel Susetyo  ;    Analis Politik POINT Indonesia

SINAR HARAPAN,  10 Januari 2014

                                                                                                                       

Tahun 2013 menjadi masa kejayaan bagi Joko Widodo alias Jokowi. Namanya merajai hampir seluruh survei calon presiden (capres). Angkanya bahkan jauh melampaui para capres lain. Tak sampai di situ, sejumlah kelompok organisasi pendukungnya pun mulai bermunculan, mulai yang bergerak di sosial media sampai kelompok massa, dari sekadar simpatisan sampai fanatik. Sejumlah pengamat politik mencoba “bermain aman” dengan tidak mengkritik Jokowi. Siapa pun yang mengkritik dirinya, harus siap mengambil langkah tidak populis dan berhadapan dengan para pendukung Jokowi di ranah sosial media. Jokowi memang telah menjadi magnet besar dalam politik nasional sepanjang 2013. Kehadirannya di kancah politik nasional menjadi fenomena, di luar pakem yang  berlangsung selama ini bahwa seorang capres adalah pemimpin partai politik (parpol). Lalu, apakah fakta tersebut mendorong Jokowi berhasil menjadi presiden pada pemilihan presiden (pilpres) nanti? Sejauh mana Jokowi menghadapi beragam variabel politik di luar kontrol dirinya. Apa saja itu? Tulisan ini mencoba membedah beberapa fakta politik untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Membaca peta politik 2014, tak mungkin kita mengabaikan faktor Megawati dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mengapa demikian? Itu karena PDIP adalah partai tempat Jokowi bernaung selama ini. Setiap konstelasi internal yang bergerak dinamis memiliki pengaruh terhadap pencapresan Jokowi nanti. Sebagai kader, Jokowi tak mungkin bergerak sendiri dalam Pilpres 2014. Berdasarkan kongres terakhir PDIP, Megawati masih menjadi satu-satunya capres dari Partai Banteng Gemuk tersebut. Putusan itu masih solid dan bulat sampai saat ini. Tak ada nama lain yang muncul, baik sebagai figur pendamping atau sekadar figur alternatif, termasuk Jokowi tentunya. Sikap politik resmi PDIP ini tentunya tak diperlihatkan jelas di hadapan publik. Pada berbagai kesempatan, Megawati justru selalu tampil “mesra” dengan Jokowi. Hal ini dapat dipahami, Megawati tak ingin melawan arus dengan mengucilkan Jokowi, yang merupakan pesaingnya sebagai capres. Di satu sisi, Megawati ingin memanfaatkan tingginya popularitas dan elektabilitas Jokowi untuk mendongkrak perolehan suara PDIP di pemilu legislatif (pileg). Itu sesuatu yang lumrah dalam politik praktis. PDIP sebagai organisasi politik tak lepas dari berbagai kepentingan di dalamnya. Hal itu terepresentasikan dalam bentuk faksi-faksi internal. Apalagi, PDIP merupakan kepanjangan napas PDI, parpol fusi dengan spektrum ideologi luas. Secara politis, Jokowi bukan berasal dari faksi mana pun dan tidak menjadi bagian faksi-faksi tersebut. Posisi ini bisa membawa keuntungan bagi Jokowi. Ia dapat berdiri di atas semua faksi dan menjadi titik temu kepentingan semua faksi. Di sisi lain, Jokowi tak memiliki kekuatan politik yang berarti secara internal, meski memiliki posisi tawar yang tinggi di luar partai. Kondisi ini tak mudah bagi Jokowi. Ibaratnya, semua faksi menjadikan dirinya sebagai vote getter, hanya upaya taktis belaka. Hal yang tak kalah penting adalah mencermati konstelasi Pemilu 2014. Data elektorat pemilu menyajikan fakta, PDIP mengalami tren penurunan sejak Pemilu 1999. Pada pemilu 1999, PDIP tampil perkasa dengan mendulang suara nasional sebesar 35,689,073 (33,74 persen). Fakta ini dapat dipahami bahwa PDIP merupakan representasi kekuatan politik anti status quo Ode Baru (Orba) yang paling militan dan konsisten ketika itu. Tentunya, pemilih sedang berada pada euforia politik pasca-Orba. Situasi justru berbeda ketika PDIP menghadapi Pemilu 2004 dan 2009. Pada Pemilu 2004, PDIP hanya memperoleh 21,026,629 (18,53 persen) suara. Kenyataan ini didapat justru ketika Megawati menempati posisis presiden petahana. Pemilu 2009 pun tak membawa hasil yang baik bagi PDIP. Pada pemilu ini, mereka hanya memperoleh 14,600,091 (14,03 persen) suara. Situasi ini diperburuk dengan menjadikan Megawati capres. Ia gagal kedua kalinya dalam kompetisi pilpres sejak 2004. Menilik data elektorat tersebut, adangan terbesar bagi pencapresan Jokowi, apabila lolos dalam dinamika internal, adalah kemungkinan PDIP menghadapi penurunan suara dalam Pemilu 2014. Namun, bukankah figur Jokowi merupakan vote getter terbaik yang pernah dimiliki PDIP? Setidaknya hal itu dibuktikan dengan selalu menjadi juaranya Jokowi di hampir semua survei capres sepanjang 2013. Faktanya di lapangan, berbagai hasil survei tersebut justru dimentahkan sejumlah kegagalan calon gubernur (cagub) dari PDIP dalam banyak pemilihan kepala daerah (pilkada) pasca-Pilkada Jakarta. Padahal dalam berbagai pilkada itu, Jokowi dijadikan vote getter dan aktif memberikan political endorsement untuk para cagub PDIP. Itu terhitung Pilkada Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Bali, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Selatan (Sumsel), para cagub PDIP bertumbangan. Artinya, tak terjadi sinkronisasi antara simpatisan dan pendukung Jokowi, yang secara otomatis juga memilih PDIP, meski Jokowi identik dengan PDIP. Prediksi dari beberapa hasil survei Pemilu 2014 menunjukkan, tak ada parpol yang bisa melampaui presidential threshold untuk kemudian melaju sendirian dalam pencapresan. Parpol-parpol jelas harus berkoalisi, sebagaimana terjadi pada dua pilpres sebelumnya. PDIP bagaimana pun harus menjaga komitmen kontrak politiknya dengan Partai Gerindra yang dibangun pada Pilpres 2009, meski internal PDIP resmi menolak fakta akan adanya kontrak tersebut. Namun, publik telah mengamini kebenaran keberadaannya pada Partai Gerindra. Apabila PDIP melaksanakan kontrak tadi, tak mungkin Prabowo Subianto bersanding dengan Jokowi dan ditempatkan sebagai calon wakil presiden (cawapres). Kondisi ini akan semakin rumit karena tak dapat dimungkiri, pencalonan Jokowi dalam Pilkada Jakarta hadir dari adanya tangan dingin Prabowo dan Hasjim. Meski namanya merajai sejumlah survei capres, tak berarti dengan mudah Jokowi menjadi capres dari PDIP. Itu karena variabel internal PDIP harus dibaca sebagai rintangan awal. Tentunya, PDIP memikirkan tidak hanya memenangi pemilu dan pilpres 2014, tapi juga masa depan partainya apabila Jokowi berhasil naik sebagai presiden setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akan terjadi perubahan drastis di tingkat internal dan pergeseran kekuasaan dari keluarga Sukarno kepada kelompok lain yang berada dalam gerbong Jokowi. Tak mungkin proses tersebut berlalu secara damai. Setidaknya riak-riak kecil akan terjadi. Keutuhan dan soliditas PDIP menjadi taruhannya, mengingat stabilitas internal yang dibangun Megawati selama ini membawa PDIP sebagai partai yang disiplin. Buat Jokowi, jalan menuju kursi presiden memang tak semudah berkompetisi pada Pilkada Jakarta 2012. Pada saat itu, Jokowi jelas menjadi titik sentral representasi kekuatan PDIP di persaingan politik ibu kota. Semua potensi kekuatan dari berbagai faksi yang ada bersatu untuk kemenangan PDIP, yang terepresentasikan dalam sosok Jokowi. Semua faksi unjuk gigi melawan Partai Demokrat. Namun, tatkala Jokowi tampil sebagai capres, ia berhadapan dengan fatsun politik seluruh faksi internal PDIP, Megawati sebagai capres adalah harga mati. Mampukah Jokowi melewati semua jalan terjal itu? Walahuallam bishawab. Hanya waktu yang membuktikan. ●