|
Jumat (2/8)
menjelang buka puasa, saya duduk di markas band Slank di Jalan Potlot, Jakarta
Selatan. Tiba-tiba ada perasaan aneh. Tempat itu seperti sebuah oase. Selain
slankers, banyak tokoh di republik ini yang bertandang kemari. Seperti ada aura
Gus Dur yang hidup dan menebar di sini. Dalam hati saya berseloroh, elok juga
kalau personel Slank, yaitu Bimbim, Kaka, Abdee, Ivan, dan Ridho, dipanggil
”kiai”. Seperti Gus Dur, dalam batas-batas tertentu, mereka telah menjadi
penjuru baru bagi siapa pun untuk bersandar, berkeluh kesah, dan menyusun mimpi
besar bersama untuk bangsa.
Oase
sosial-politik, dengan seluruh dimensi humanismenya seperti itu, kini sulit
dicari di republik. Ini disebabkan kita sudah miskin tokoh pemanggul kebajikan
berpolitik dan fundamen berkonstitusi. Para tokoh yang ada, utamanya para
politisi, secara umum tidak menjalankan adagium bahwa berpolitik adalah dalam
rangka bernegara, dan bernegara adalah berkonstitusi. Mereka cenderung
pragmatis, sebatas mengejar hak-hak istimewa ekonomi dan politik.
Sementara itu,
rumah civil society yang dulu subur dan menjadi tempat persemaian
tumbuhnya para aktivis dan tokoh pergerakan di Tanah Air, kini tak lebih dari
tanah gersang dan berpasir. Para aktivis dari rumah itu telah pindah dan merasa
lebih nyaman hidup di wilayah bisnis dan politik yang glamor dibandingkan
dengan rumah civil society yang suram dan berdebu.
Dengan situasi
seperti itu, Indonesia saat ini sejatinya adalah Indonesia yang bergerak,
tetapi tanpa arah. Tidak ada bintang yang dijadikan petunjuk ke mana kapal
harus berlayar di kaki langit. Dengan bahasa lain, desain besar ekonomi dan
politik yang dirumuskan tidak dikawal dengan kedisiplinan dan keteguhan di
tingkat implementasi. Akibatnya, ada guncangan sedikit saja, harga daging sapi
dan kebutuhan pokok melonjak, pasokan bahan bakar minyak terganggu, dan
kontestasi dalam pilkada berubah menjadi konflik horizontal.
Tidak
mengherankan jika akhirnya muncul pandangan bahwa tanpa pemerintah pun bangsa
ini sebenarnya bisa berjalan terus, bahkan mungkin lebih baik. Ini segaris
dengan pandangan bahwa tanpa partai politik pun, rakyat bisa memperjuangkan
kepentingannya dan memilih pemimpin yang amanah. Oligarki dan paternalistik di
tubuh partai telah membuat besarnya biaya pemilu terasa sia-sia karena politisi
yang seharusnya berkewajiban memanggul amanat penderitaan rakyat justru
bertulang rapuh, bongkok, dan penyakitan.
Kejumudan
politik seperti itu perlu dicairkan dan ranah politik harus disuburkan kembali
untuk tumbuhnya benih-benih kesadaran bahwa berpolitik adalah dalam rangka
bernegara, dan bernegara berarti menjalankan konstitusi. Absennya kesadaran
tersebut membuat praktik politik selama ini berjalan tanpa roh.
Dalam
perspektif budaya politik, analogi untuk hal tersebut adalah orang yang merantau.
Mereka bekerja dan mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru, tapi sebenarnya
alam bawah sadar mereka dipenuhi sosialisasi nilai dan sejarah kampung. Pulang
kampung (mudik Lebaran), dengan demikian, merupakan upaya membangkitkan kembali
nilai-nilai yang melekat di alam bawah sadar itu, termasuk penguatan identitas
kultural dan politik. Mereka rindu berendam kembali di oase itu.
Tidak
mengherankan jika preferensi politik mereka cenderung tidak berubah meskipun
sudah menjadi warga metropolitan. Orang-orang yang tumbuh di lingkungan
pertanian padi, misalnya, meskipun sudah lama meninggalkan kampungnya, sejarah
kampung itu sudah melekat pada dirinya. Setiap kali mereka pulang kampung,
terjadi kebangkitan alam bawah sadar tersebut. Meskipun mereka sudah hidup di
kota, tetap saja preferensi politiknya bertumpu pada mitos dan dongeng. Itulah
oase mereka.
Adapun mereka
dulunya tumbuh di perkebunan, terutama tebu, preferensi politiknya tetap
condong ke daya tarik ideologi. Pertentangan kelas yang menjadi kepingan
sosialisasi nilai sejak mereka kecil menjadi warna dominan dalam alam bawah
sadar mereka. Demikian juga bagi mereka yang mempunyai sejarah kampung nelayan,
sayur-mayur, dan perkotaan.
Sehubungan
dengan hal tersebut, jika ada politisi, terutama calon presiden yang mampu
memformulasi ”virus” sebagai tipping point guna menangkap getaran
alam bawah sadar mereka, ia akan mendapatkan dukungan dari tiap kelompok
masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan pemilih yang secara umum masih rendah
menjadikan preferensi politik seperti itu berlaku relatif konstan untuk jangka
waktu yang lama.
Hal lain yang
perlu dicermati dari fenomena mudik Lebaran adalah semangat untuk membunuh
proseduralitas. Dalam konteks politik, praktik politik yang jumud dan tidak
substansial sekarang ini harus segera dibelah. Gerakan independen yang
progresif untuk mendukung figur-figur alternatif sebagai calon presiden tahun
2014, dengan tetap menempatkan politisi senior di tempat terhormat
sebagai king maker, perlu dilakukan. Tanpa langkah tersebut, tidak ada
optimisme dan mimpi baru Indonesia.
Kini di tengah
kemacetan pantura, tiba-tiba saya membayangkan wajah Megawati Soekarnoputri,
Prabowo, Joko Widodo, Mahfud MD, dan Gita Wirjawan. Lho? ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar