|
Jakarta selalu kebanjiran pendatang pasca-Lebaran dan tentu ini menambah
persoalan baru. Persaingan hidup semakin ketat dan peluang untuk mendapat hidup
yang lebih baik juga semakin sulit. Di satu sisi, Jakarta tidak bisa menghindar
dari kasus migrasi tahunan seperti pasca-Lebaran, meski di sisi lain ada
konsekuensi yang sangat kompleks di balik tingginya urbanisasi. Problem
mendasar kasus perpindahan penduduk hanya menambah pengangguran dan kemiskinan.
Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa pada Februari 2013 pengangguran mencapai 5,92 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 123,2 juta orang. Rentang waktu Februari 2012- 2013 angkatan kerja bertambah 610.000. Jumlah pekerja naik 1,22 juta orang dan pengangguran berkurang 440.000 orang. Dari jumlah ini pekerja formal meningkat mencapai 45,6 juta. Data tersebut menunjukan sampai saat ini persoalan pengangguran masih berat. Inilah yang kemudian memicu migrasi tiap pasca-Lebaran ke perkotaan dan Jakarta menjadi salah satu tujuan favorit. Problem kompleks dari tingginya migrasi pasca-Lebaran tentu harus diurai agar ke depan tidak memicu persoalan baru di perkotaan.
Salah satu upaya yang dapat ditempuh dengan menciptakan kesempatan kerja di daerah. Pemerintah berjanji mulai tahun 2014 akan mencetak 4,8 juta lapangan kerja baru untuk angkatan kerja sebagai upaya untuk mereduksi jumlah pengangguran. Di sisi lain, BPS menegaskan dalam dua tahun terakhir pemerintah hanya menciptakan 4,6 juta lapangan kerja baru. Salah satu cara merealisasikan target 4,8 juta lapangan kerja dengan pelatihan keahlian bagi generasi muda, mendorong magang kerja, termasuk juga pelatihan kewirausahaan agar menjadi mandiri. Generasi muda menjadi pilihan target karena fakta menunjukkan bahwa urbanisasi setelah Idul Fitri didominasi generasi muda. Data dari BPS, pengangguran terbuka per pebruari 2011 lalu mencapai 8,12 juta atau 6,8 persen dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 119,4 juta orang.
Identifi kasi dari pengangguran tersebut terdiri lulusan SMA (12,17 persen), diploma (11,59 persen), dan perguruan tinggi (9,95 persen). Implikasi dari penurunan pengangguran diharapkan berpengaruh secara signifi kan terhadap angka kemiskinan. Hanya penurunan pengangguran dan kemiskinan tidak bisa lepas dari ancaman infl asi. Paling tidak, ini merujuk laporan Bank Pembangunan Asia Global Food Price Infl ation and Developing terkait ancaman kenaikan harga pangan yang berpengaruh pada daya beli. Kasus ini tidak bisa terlepas dari ancaman melambungnya harga akibat kenaikan harga BBM, beberapa waktu lalu. Kondisi ini akhirnya memicu perpindahan penduduk semakin tinggi dan Jakarta tidak bisa mengindar.
Beratnya hidup semakin kritis karena ada ancaman rawan pangan. Tak heran bila sering terdengar banyak anggota masyarakat kekurangan gizi. Kepedulian dunia usaha dan campur tangan pemerintah sangat penting agar mampu mereduksi ancaman rawan pangan dan gizi buruk. Salah satu solusi dengan meningkatkan kualitas SDM yang menjadi modal dasar pembangunan. Orang banyak mencari nafkah ke kota karena daerah tidak dapat memberi harapan untuk meningkatkan kual i t a s dan perbaikan hidup.
Artinya, kondisi keterbatasan ekonomi di daerah menjadi alasan mengadu nasib ke kota. Problem serius terkait migrasi, pengangguran, dan kemiskinan, tentu bisa menjadi melahirkan lost generation dan bertentangan dengan misi utama Millenium Development Goals (MDGs). Kesepakatan global MDGs yang terdiri 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator menyatakan tahun 2015 tiap negara berkembang harus mampu menurunkan kemiskinan hingga 50 persen dari kondisi pada tahun 1990. Berkelanjutan Dari fakta tadi, mereduksi laju pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja seluas mungkin dan penanggulangan kemiskinan untuk memacu kualitas SDM perlu strategi yang holistik dan program saling terkait utamanya di daerah.
Keberhasilan dari program ini pada akhirnya bisa mereduksi terjadinya migrasi tahunan yang cenderung meningkat setiap habis lebaran. Dasar menyusun strategi itu yaitu politik ekonomi yang berpihak pada keadilan. Elemen dasar strategi besar itu pendekatan people driven di mana rakyat menjadi subjek terpenting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis dalam rangka meningkatkan kualitas SDM berkelanjutan. Jika bisa dilakukan, kemiskinan dan pengangguran akan dapat ditekan.
Dalam jangka panjang tidak ada kesenjangan antardaerah dan ekonomi daerah bangkit sehingga kasus-kasus ikut-ikutan ke kota setelah hari besar keagamaan dapat dikurangi. Tentu ini memerlukan proses jangka panjang. Pembangunan ekonomi daerah harus berdasarkan pada potensi ekonomi setempat. Memang tidak mudah menurunkan pengangguran dan menahan warga agar tetap mencari nafkah di daerah.
Maka, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, yang salah satunya menargetkan 502.880 pemuda mendapat pelatihan berbasis kompetensi, diharapkan dapat menumbuhkembangkan semangat kemandirian. Daerah harus sebanyak mungkin membuka lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Dengan begitu orang tidak perlu berbondong-bondong pindah. Mereka dapat hidup dan bekerja di daerah. Inilah tantangan daerah. Jika perlu pemerintah mendata perpindahan penduduk.
Kota atau kabupaten dengan tingkat perpindahan paling sedikit diberi stimulus lebih banyak. Para kepala daerah, bupati atau wali kota, harus dipilih dari orang-orang yang benar-benar kreatif. ●
Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa pada Februari 2013 pengangguran mencapai 5,92 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 123,2 juta orang. Rentang waktu Februari 2012- 2013 angkatan kerja bertambah 610.000. Jumlah pekerja naik 1,22 juta orang dan pengangguran berkurang 440.000 orang. Dari jumlah ini pekerja formal meningkat mencapai 45,6 juta. Data tersebut menunjukan sampai saat ini persoalan pengangguran masih berat. Inilah yang kemudian memicu migrasi tiap pasca-Lebaran ke perkotaan dan Jakarta menjadi salah satu tujuan favorit. Problem kompleks dari tingginya migrasi pasca-Lebaran tentu harus diurai agar ke depan tidak memicu persoalan baru di perkotaan.
Salah satu upaya yang dapat ditempuh dengan menciptakan kesempatan kerja di daerah. Pemerintah berjanji mulai tahun 2014 akan mencetak 4,8 juta lapangan kerja baru untuk angkatan kerja sebagai upaya untuk mereduksi jumlah pengangguran. Di sisi lain, BPS menegaskan dalam dua tahun terakhir pemerintah hanya menciptakan 4,6 juta lapangan kerja baru. Salah satu cara merealisasikan target 4,8 juta lapangan kerja dengan pelatihan keahlian bagi generasi muda, mendorong magang kerja, termasuk juga pelatihan kewirausahaan agar menjadi mandiri. Generasi muda menjadi pilihan target karena fakta menunjukkan bahwa urbanisasi setelah Idul Fitri didominasi generasi muda. Data dari BPS, pengangguran terbuka per pebruari 2011 lalu mencapai 8,12 juta atau 6,8 persen dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 119,4 juta orang.
Identifi kasi dari pengangguran tersebut terdiri lulusan SMA (12,17 persen), diploma (11,59 persen), dan perguruan tinggi (9,95 persen). Implikasi dari penurunan pengangguran diharapkan berpengaruh secara signifi kan terhadap angka kemiskinan. Hanya penurunan pengangguran dan kemiskinan tidak bisa lepas dari ancaman infl asi. Paling tidak, ini merujuk laporan Bank Pembangunan Asia Global Food Price Infl ation and Developing terkait ancaman kenaikan harga pangan yang berpengaruh pada daya beli. Kasus ini tidak bisa terlepas dari ancaman melambungnya harga akibat kenaikan harga BBM, beberapa waktu lalu. Kondisi ini akhirnya memicu perpindahan penduduk semakin tinggi dan Jakarta tidak bisa mengindar.
Beratnya hidup semakin kritis karena ada ancaman rawan pangan. Tak heran bila sering terdengar banyak anggota masyarakat kekurangan gizi. Kepedulian dunia usaha dan campur tangan pemerintah sangat penting agar mampu mereduksi ancaman rawan pangan dan gizi buruk. Salah satu solusi dengan meningkatkan kualitas SDM yang menjadi modal dasar pembangunan. Orang banyak mencari nafkah ke kota karena daerah tidak dapat memberi harapan untuk meningkatkan kual i t a s dan perbaikan hidup.
Artinya, kondisi keterbatasan ekonomi di daerah menjadi alasan mengadu nasib ke kota. Problem serius terkait migrasi, pengangguran, dan kemiskinan, tentu bisa menjadi melahirkan lost generation dan bertentangan dengan misi utama Millenium Development Goals (MDGs). Kesepakatan global MDGs yang terdiri 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator menyatakan tahun 2015 tiap negara berkembang harus mampu menurunkan kemiskinan hingga 50 persen dari kondisi pada tahun 1990. Berkelanjutan Dari fakta tadi, mereduksi laju pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja seluas mungkin dan penanggulangan kemiskinan untuk memacu kualitas SDM perlu strategi yang holistik dan program saling terkait utamanya di daerah.
Keberhasilan dari program ini pada akhirnya bisa mereduksi terjadinya migrasi tahunan yang cenderung meningkat setiap habis lebaran. Dasar menyusun strategi itu yaitu politik ekonomi yang berpihak pada keadilan. Elemen dasar strategi besar itu pendekatan people driven di mana rakyat menjadi subjek terpenting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis dalam rangka meningkatkan kualitas SDM berkelanjutan. Jika bisa dilakukan, kemiskinan dan pengangguran akan dapat ditekan.
Dalam jangka panjang tidak ada kesenjangan antardaerah dan ekonomi daerah bangkit sehingga kasus-kasus ikut-ikutan ke kota setelah hari besar keagamaan dapat dikurangi. Tentu ini memerlukan proses jangka panjang. Pembangunan ekonomi daerah harus berdasarkan pada potensi ekonomi setempat. Memang tidak mudah menurunkan pengangguran dan menahan warga agar tetap mencari nafkah di daerah.
Maka, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, yang salah satunya menargetkan 502.880 pemuda mendapat pelatihan berbasis kompetensi, diharapkan dapat menumbuhkembangkan semangat kemandirian. Daerah harus sebanyak mungkin membuka lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Dengan begitu orang tidak perlu berbondong-bondong pindah. Mereka dapat hidup dan bekerja di daerah. Inilah tantangan daerah. Jika perlu pemerintah mendata perpindahan penduduk.
Kota atau kabupaten dengan tingkat perpindahan paling sedikit diberi stimulus lebih banyak. Para kepala daerah, bupati atau wali kota, harus dipilih dari orang-orang yang benar-benar kreatif. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar