|
LEBARAN
telah berlalu. Besok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berulang tahun
delapan setengah windu. Dua peristiwa besar itu memunculkan lamunan tentang
kesuksesan ataupun kelengahan kita sebagai bangsa yang sudah merdeka 68 tahun. Mengutip
ungkapan asing, now we are back to
business--bisnis untuk merancang masa depan yang lebih baik, khususnya
melalui Pemilu 2014.
Dengan belajar dari
peristiwa-peristiwa menjelang Lebaran, terbukti kita telah lengah dalam
bidang-bidang tertentu. Yang mencolok tentang pengadaan bahan pangan yang
harganya melambung tinggi. Sebagai masyarakat agraris, semestinya kita tidak
harus dibuat bingung oleh begitu tingginya harga produkproduk pertanian.
Padahal dengan bertepuk dada, kita selalu mengatakan negara ini gemah ripah loh
jinawi. Belum lagi soal langkanya daging sapi. Apa pun, itu menunjukkan kelengahan kita dalam bidang pertanian.
Gairah pulang mudik dan
urbanisasi pun menggambarkan masalah kependudukan masih menjadi problem yang
menghantui. Sistem Keluarga Berencana tidak lagi ramai didengungkan.
Peningkatan dan penyebaran penduduk yang tidak diatur pada gilirannya
mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan karena membuat pembangunan menjadi
tidak merata. Anjuran Profesor Sumitro Djojohadikusumo puluhan tahun lalu agar
kita membangun growth centres, atau pusat-pusat pertumbuhan baru yang menyebar
di seluruh wilayah, rupanya kurang diprioritaskan.
Namun kita bersyukur Ramadan
berlalu dengan selamat dan kita bisa saling memaafkan pada hari Lebaran. Mohon
maaf lahir batin. Kita juga bersyukur bisa berbangga karena memenangi dua gelar
kejuaraan dunia untuk olahraga bulu tangkis menjelang HUT kemerdekaan kita.
Kemerdekaan 8,5 windu
Perayaan esok hari mudahmudahan
membuat kita sadar bahwa sudah saatnya kita kembali menyingsingkan lengan baju
untuk kerja keras demi masa depan. Untuk itu kita tentu membutuhkan jajaran
pemimpin yang mumpuni. Di masa Orde Lama, Bung Karno dengan jajarannya berhasil
memerdekakan wilayah bekas jajahan ini dan membentuknya menjadi NKRI. Usaha dan
perhatian Orde Lama yang terfokus pada masalah politik membuatnya lengah terhadap
bidang ekonomi. Sejak 1967, di masa Orde Baru, Pak Harto dan jajaran pimpinan
di masanya telah mengadakan koreksi dengan mengutamakan pembangunan ekonomi.
Demi kesuksesan program itu, Orde Baru yang dikenal otoriter telah mengabaikan
asas demokrasi. Situasi itulah yang ingin dikoreksi Orde Reformasi.
Demokrasi tentu bukan ideologi
abstrak yang akan terwujud hanya dengan angan-angan dan dengan terus-menerus
menyebutkannya. Situasi sosial di masa reformasi ini masih diwarnai tradisi
kekuasaan yang feodalistis yang tentu menimbulkan distorsi terhadap konsep
demokrasi. Masih ada yang menafsirkan demokrasi sebagai kebebasan tanpa
hambatan hingga bisa berbuat sewenang-wenang. Itu menjelaskan mengapa korupsi,
yang mulai marak ketika Indonesia mengalami banjir petrodolar di masa Orde
Baru, kini makin merajalela. Di lain pihak, tradisi feodalistis belum
memungkinkan tumbuhnya kebersamaan demi kesejahteraan bersama.
Tradisi itu mengakibatkan
munculnya demikian banyak partai politik yang bersaing untuk saling mengungguli.
Diasumsikan, itu dilakukan demi kekuasaan. Partai-partai politik dengan
bermacammacam ideologi bertumbuhan di masa Orde Lama, yang jumlahnya diciutkan
di masa Orde Baru agar ideologinya lebih terarah. Akan tetapi, sekarang
partai-partai politik marak kembali dengan ideologi tumpang tindih hingga tidak
jelas beda antara partai nasionalis yang satu dan yang lainnya, atau partai
agama yang satu dan yang lainnya.
Koalisi merupakan satu cara membangun kekuasaan. Apakah itu akan terjadi
sebelum pemilu? Fakta yang ada sekarang, masyarakat tidak yakin memilih yang
mana karena platform partai yang tumpang tindih.
Apakah hanya demi kekuasaan?
Lewat Metro TV, pernah ada
narasumber yang menyatakan partai-partai politik terbentuk untuk menuai
kekuasaan semata. Setelah itu, bagaimana nanti? Kritik pedas itu patut dicerna.
Juga, suatu kenyataan bahwa unsur-unsur paternalisme dan feodalisme masih
mewarnai kultur kerja partaipartai politik. Di kalangan politisi sendiri, ada
kelompok tradisional dengan latar belakang tradisi dinasti, yang mengutamakan
kerabat-kerabatan mereka untuk berbagi kekuasaan; dan ada kelompok modern yang
profesional dan cendekia yang mempersaingkan ide masing-masing.
Apa yang dipikirkan rakyat banyak
yang memiliki hak pilih? Apakah mereka peduli dan ingin berpartisipasi?
Gejalanya, konstituen berpendidikan tinggi tidak terlalu banyak yang meminati.
Diperkirakan, jumlah golput akan meningkat, sedangkan mayoritas konstituen yang
berpendidikan rendah-menengah, yang berjumlah sekitar 160 juta, tidak terlalu
berpikir muluk-muluk, lebih-lebih karena pendidikan politik oleh partai-partai
politik pun kurang memadai. Sebenarnya pemilih bukan hanya harus mengenal
gambar partai atau tahu cara mencoblos. Yang terpenting, mereka perlu tahu
apakah partai-partai politik bisa mengatasi problem penghidupan mereka,
mengangkat mereka dari kesengsaraan lewat pendidikan dan perluasan lapangan
kerja. Karena itu, money politics sebagai jawaban instan mungkin masih akan
ramai.
Di sisi lain, pemilih yang
terdidik ingin mengetahui apa yang terpapar dalam platform partai. Alangkah
eloknya bila partai politik mengisi platform mereka dengan agenda kepedulian
kepada kaum miskin, di samping agenda solusi untuk masalah-masalah yang
membangkitkan ketidakpuasan sekarang ini, seperti masalah korupsi di partai
politik ataupun birokrasi, penyimpangan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, dan
tidak adanya kejelasan serta ketegasan badan legislatif dalam mengusung
kepentingan rakyat. Sementara ini, kita hanya bisa berharap, berdoa, dan menunggu
semoga muncul pemimpinpemimpin mumpuni baru lewat Pemilu 2014. Dirgahayu Republik Indonesia. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar