|
Martyrdom di
Kultur Transaksional
Tatik Suryani ; Guru besar
STIE Perbanas, Surabaya
|
JAWA
POS, 07 November 2012
|
PERANG antikongkalikong
Menteri BUMN vs anggota DPR tertentu menjadi trending
topic di mana-mana. Seru dan heboh.
Banyak anggota parlemen yang kebakaran jenggot. Topik ini luar biasa bagusnya
untuk negeri. Sebab, lembaga yang menurut survei sering disebut juara korupsi
itu mendapat pukulan knockout dari menteri BUMN.
Tentu dampaknya bagi Dahlan Iskan (DI) tidak ringan. Seperti yang dilontarkan sebagian anggota dewan seperti Priyo Budi Santoso dari Golkar. "Dahlan harus hati-hati kalau bicara. Harus bisa membuktikan, dan jangan hanya kepada anggota dewan. Kalangan eksekutif yang suka memalak BUMN juga harus disebut," katanya. Tentu, DI harus siap menghadapi counter attack. Jika dia sendiri berperilaku korup, DI seperti menggali kubur sendiri. Tapi, karena selama ini dia dikenal sebagai pejabat yang tak mengambil gaji untuk dirinya, tak mau menggunakan mobil negara, dan bahkan tak menggunakan fasilitas rumah menteri, dia tentu siap untuk jihad melawan korupsi di negeri yang peringkat rasuahnya sangat tinggi ini. Kalau sekarang pertumbuhan ekonominya sudah tinggi, berkurangnya korupsi akan membawa negeri ini naik kelas menuju negara maju. Indonesia menurut laporan McKinsey Global Institute sudah masuk negara ekonomi terbesar di dunia urutan ke-16. Bahkan, menurut Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Indonesia saat ini sudah menggeser Australia. GDP Indonesia 2012, kata Mahendra yang mengutip laporan IMF, sudah USD 1,2 triliun. Sedangkan Australia USD 954 miliar. IMF memprediksi pada 2016 GDP Indonesia bisa mencapai USD 1,7 triliun, mengalahkan Kanada yang diperkirakan USD 1,6 triliun pada tahun yang sama (JP, 26 September 2012). Namun, mengapa rakyat kurang makmur? Salah satunya karena koruptor masih merajalela. Uang yang mestinya untuk membangun kemakmuran negeri, termasuk infrastruktur, diperas sekian persen ke kantong-kantong pribadi. Kalau biasanya yang berteriak dari luar pemerintahan, kali ini orang dalam mengatakan "tidak" pada korupsi. Dan, martirnya adalah Dahlan Iskan. Menteri satu ini memang sangat berapi-api jika bicara bahwa negeri ini akan menjadi raksasa. Dia ingin salah satu penggeraknya adalah BUMN. Karena itu, begitu Sekreraris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran agar tidak ada kongkalikong dalam penggunaan uang negara, DI langsung menindaklanjuti ke seluruh direksi BUMN. Nah, seperti kebiasan buruk politik, dicarilah "titik lemah" DI. Ketika BPK, atas permintaan DPR, mengeluarkan laporan bahwa ada inefisiensi Rp 37 triliun selama DI memimpin PLN, dipakailah laporan ini sebagai senjata pemungkas. Tapi, ternyata salah. Laporan yang tampaknya berpotensi heboh ini sesungguhnya sesuatu yang berkali-kali ditulis oleh DI sendiri di CEO Note-nya. Bahwa sebagian listrik Indonesia ini salah makan, salah minum. Seharusnya menggunakan gas, tapi karena permintaan gas PLN tak kunjung dilayani, inefisiensi pasti terjadi. Tapi, itu dilakukan dengan sadar sesadar-sadarnya karena menggunakan listrik dengan BBM jauh lebih menyelamatkan industri dan kesejahteraan rakyat. "Kan nggak mungkin PLN tidak menyalakan listrik gara-gara kita tidak diberi gas,'' katanya. Kepemimpinan Transformatif Kepemimpinan transformasional seperti inilah yang seharusnya banyak muncul di negeri ini. Jadi, jangan hanya satu DI, dua DI, atau beberapa gelintir. Sebab, perubahan harus dilakukan di tengah kekuatan yang masih cenderung prokorupsi. Berani menjadi martir, seperti DI, adalah salah satu ciri transformational leader. Di tengah ketidakpastian dan tekanan publik yang menuntut perubahan ke arah yang lebih baik, dibutuhkan kepemimpinan transformasional. Harus ada pemimpin yang memiliki idealisasi pengaruh. Pemimpin yang menurut Bass dan Avolio, dua pakar yang menekuni kepemimpinan menginspirasi bawahan untuk mewujudkan standar perilaku secara konsisten dan mengembangkan budaya dan nilai-nilai yang diharapkan masyarakat. Dalam praktik tidak banyak pemimpin yang mempunyai kapasitas seperti ini karena menuntut keberanian berkorban untuk mengambil risiko (martyrdom). Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan lain-lain yang sudah banyak hilang dalam tata kelola negeri ini dan sistem kelembagaan yang ada memerlukan pemimpin-pemimpin seperti DI. Kita layak bosan dengan model-model pemimpin yang sering kita lihat. Model pemimpin yang transaksional. Pemimpin yang hanya memberi tahu anak buahnya tentang roti dan rotan (imbalan dan hukuman agar anak buahnya menjalankan pekerjaan yang dilakukan). Mereka hanya memantau pelaksanaan tugas tanpa ada visi yang kuat dan menanamkan visi tersebut ke anak buahnya serta aktif melakukan perbaikan (active management by exeption), dan tidak mengupayakan adanya kepemimpinan (no leadership). Mereka hanya bertindak setelah terjadi kesalahan dan menghindari mengambil keputusan karena tidak berani menghadapi risiko. Jika model kepemimpinan seperti ini yang ada di semua level di negeri ini, tranformasi menuju kondisi yang lebih baik tentu akan lebih sulit. Namun, dukungan yang luas kepada DI menunjukkan bahwa rakyat kian matang. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar