Laba Jumbo Bank

Laba Jumbo Bank Ahmad Erani Yustika ;  Guru besar STIE Perbanas, Surabaya

JAWA POS, 07 November 2012

BERITA bisnis di media baru saja mengumumkan kenaikan laba perbankan yang fantastis. Pada periode Januari-September 2012 bank-bank besar meraup profit yang mencengangkan. Tujuh bank terbesar di Indonesia memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp 32,5 triliun atau naik 20,4 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu. Bank Mandiri mencatat laba terbesar, yakni Rp 11,1 triliun, BCA (Rp 8,2 triliun), BNI (Rp 5 triliun), CIMB Niaga (Rp 3,1 triliun), Bank Danamon (Rp 2,9 trilun), BTN (Rp 1 triliun), dan BII (Rp 922 miliar).  Perolehan laba jumbo ini melanjutkan tradisi tahun-tahun sebelumnya sehingga sektor perbankan tetap menjadi bisnis yang paling menggiurkan. Hampir seluruh pengelola bank menyatakan keuntungan itu merupakan hasil dari ekspansi (pertumbuhan) kredit dan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang baik meski tahun ini pertumbuhan ekonomi sedikit lebih rendah ketimbang tahun lalu. NIM dan Inefisiensi Bank  Alasan laba besar diperoleh dari ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi sebagian bisa diterima. Pada Desember 2007, total kredit baru mencapai Rp 1.002 triliun dan melesat ke Rp 2.199 triliun pada Desember 2011. Sampai April 2012, total kredit sudah meningkat lagi menjadi Rp 1.317 triliun atau tumbuh 25,7 persen (yoy). Sementara itu, DPK (dana pihak ketiga) yang dikumpulkan perbankan pada April 2012 juga meningkat lumayan tinggi, yaitu 21,4 persen (yoy).  Rasio kredit terhadap deposito (loan to deposit ratio) juga membaik, di kisaran 81 persen. Artinya, perbankan telah memiliki komitmen untuk menyalurkan kredit atas tabungan yang diterima. Seluruh pencapaian itu berjalan linier dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, yang tahun lalu 6,5 persen. Catatannya, persentase kredit bank yang diberikan ke UMKM hanya 21,6 persen dari total kredit, di bawah Malaysia 30 persen dan Thailand 35 persen (Siregar, 2012).  Namun, di balik kisah sukses tersebut terdapat fakta miris, yakni tingginya net interest margin/NIM (selisih antara bunga pendapatan dan bunga yang dibayarkan kepada pemberi dana, relatif terhadap jumlah aset). Sampai saat ini, NIM perbankan masih 5,9 persen (NIM tertinggi adalah BPD 8 persen, lalu bank persero 6,6 persen). Margin bunga itu jauh lebih tinggi daripada Malaysia (2,8 persen), Vietnam (3,1 persen), Thailand (3,4 persen), dan Filipina (4,8 persen). Bahkan, NIM di Singapura hanya 1,9 persen (Infobank, 2012).  Sekadar contoh, DBS Group (Singapura) menyalurkan kredit pada 2011 Rp 1.357,9 triliun dan memeroleh laba Rp 21,1 triliun. Sebaliknya, Bank Mandiri meraup laba Rp 21,6 triliun hanya dengan menyalurkan kredit Rp 314,3 triliun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab, NIM DBS Group cuma 1,84; sedangkan Bank Mandiri 5,29 (Investor, 2012). Karena itu, kejujuran untuk melihat akar persoalan ini merupakan jalan terpenting yang harus dimiliki agar dapat ditemukan terapi yang manjur. Pertama, BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional) sebagai indikator efisiensi perbankan luar biasa besar, yang berarti tidak efisien. Per akhir 2011, BOPO perbankan di Indonesia sebesar 85,4 persen. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga akan dijumpai data berikut: Malaysia sebesar 46 persen, Vietnam 46,9 persen, Thailand 49,3 persen, dan Filipina 79,6 persen (Infobank, 2012).  Perbankan kerap menyatakan bahwa tingginya BOPO disebabkan oleh ekspansi cabang dan area Indonesia yang begitu luas dengan infrastruktur yang terbatas. Tapi, argumen ini tidak sepenuhnya tepat karena sebagian besar cabang yang dibuka oleh bank hanya berkutat di wilayah-wilayah yang infrastrukturnya sudah mapan dan terkonsentrasi di Jawa. Lepas dari mana sumber inefisiensi itu, tingginya BOPO itulah yang kemudian menyulitkan penurunan NIM. Perebutan Nasabah Kakap  Kedua, jumlah rekening sampai 2011 sekitar 101 juta. Dari jumlah tersebut, mayoritas (97 persen) adalah rekening dengan tabungan di bawah Rp 100, sedangkan yang di atas Rp 5 miliar hanya 0,04 persen (49 ribu rekening). Meskipun jumlah rekening di atas Rp 5 miliar sangat kecil, akumulasi tabungan mereka sekitar 50 persen dari total tabungan sehingga persaingan memperebutkan nasabah kakap tersebut sangat sengit. Implikasinya, perbankan kerap memberikan insentif bunga yang lebih banyak agar mereka mau menabung di bank mereka dan ini memicu tingginya NIM.  Ketiga, NIM yang tinggi juga terkait dengan besarnya kredit yang tidak direalisasikan (undisbursed loan). Sampai semester I 2012, kredit yang disetujui tetapi tidak diserap sekitar Rp 750 triliun atau hampir 30 persen dari total kredit. Tentu saja, ini menjadi beban biaya bagi bank tersebut karena bunga simpanan atas uang itu harus dibayar terus. Celakanya, bank tidak berdaya karena biasanya bersinggungan dengan faktor luar, misalnya perizinan investasi, infrastruktur, dan lain-lain.  Tentu, masih banyak lagi faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab sulitnya NIM turun. Misalnya, struktur industri perbankan yang cenderung oligopoli (4 bank terbesar menguasai sekitar 44 persen DPK, kredit, dan aset) [BI, 2012] sehingga dalam banyak hal mereka merupakan "price leader".  Pada titik ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, pemerintah dan BI berjuang terus menurunkan inflasi dan BI rate. Kedua, regulasi pembatasan rasio gaji dan bonus terhadap total biaya operasional (memakai patokan perbankan di negara lain). Ketiga, BI menindak tegas praktik pemberian bunga kepada perorangan ataupun korporasi di atas bunga pihak lain (penabung kecil). Keempat, Kementerian BUMN dan BI perlu berkoordinasi untuk menurunkan NIM bank BUMN, yang nanti pasti akan diikuti oleh bank yang lain. Kelima, pemerintah memperbaiki iklim investasi sehingga kredit yang tak direalisasikan menjadi menurun.  Ini semua harus dilakukan serentak agar bank tidak jatuh pada praktik penghisapan ekonomi berbungkus industri perbankan. ●