Meminimalisasi Konsumsi BBM
Mu’amar Wicaksono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
SUMBER : SUARA KARYA, 05 April 2012
Keputusan Sidang Paripurna DPR terkait pasal 7 ayat 6 dan 6A UU
APBN 2012 telah menunda rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang
sebelumnya direncanakan naik per 1 April 2012. Sidang paripurna menyetujui
adanya penambahan Ayat 6a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan
harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun
hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan.
Keputusan tersebut di satu sisi melegakan masyarakat, karena BBM
tidak jadi dinaikkan per 1 April 2012. Akan tetapi, di sisi lain menimbulkan
ketidakpastian di tengah masyarakat. Kapankah harga BBM akan dinaikkan?
Apalagi, warga masyarakat sendiri sudah dihadapkan pada persoalan kenaikan
harga kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi, walaupun harga BBM tidak
jadi dinaikkan.
Namun, apa yang terjadi saat ini. Memang benar bahwa BBM
bersubsidi (premium dan solar) lebih banyak digunakan oleh golongan masyarakat
menengah ke atas. Karena, golongan tersebutlah yang mempunyai kendaraan pribadi
baik motor maupun mobil dan otomatis menggunakan BBM. Bahkan, seperti yang
diberitakan belakangan ini, banyak mobil mewah dan ber-cc besar ikut-ikutan
menggunakan premium sebagai imbas atas kenaikan harga pertamax yang menembus
angka Rp 10.200 per liter.
Walaupun pada saatnya nanti BBM akan dinaikkan mengacu kepada
ketentuan dari pasal 7 ayat 6A UU APBN 2012, pemerintah harus tetap memikirkan
bahwa di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan
elite politik saat ini, yang justru berpesta pora merampok anggaran negara,
kenaikan harga BBM semakin terasa memberatkan.
Masih teringat jelas, banyak kasus dugaan korupsi hingga kini
belum terselesaikan secara tuntas. Sebut saja, kasus Bank Century, pemberian
traveler check dalam pemenangan deputi senior Bank Indonesia, dan penggelapan
pajak oleh pegawai pajak Gayus Tambunan. Kemudian, kasus pegawai pajak lainnya,
Dhana Widyatmika, kasus korupsi Wisma Atlet, dan juga dugaan terjadinya korupsi
di berbagai kementerian.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera berbenah terhadap
kinerjanya. Yang harus dihindari, jangan sampai kebijakan pemerintah merugikan
masyarakat terutama masyarakat kecil. Namun demikian, kita sebagai anggota
masyarakat harus juga berbenah diri jangan hanya menuntut pemerintah untuk
tidak menaikkan harga BBM akan tetapi kita juga tak dibenarkan mengkonsumsi BBM
secara berlebih.
Penghematan penggunaan BBM merupakan tanggung jawab kita bersama.
Kita semua harus menyadari akan pentingnya penghematan energi. Penghematan BBM
tidak hanya untuk masa yang akan datang namun untuk saat ini juga perlu
dilakukan karena beban APBN terlalu besar untuk mensubsidi konsumsi BBM. Setiap
tahun subsidi BBM menjadi beban yang semakin lama semakin memberatkan. Jika
kita dapat melakukan penghematan, dana penghematan tersebut tentunya dapat
dialihkan untuk berbagai sektor yang dapat menunjang segala aspek kehidupan di
negara ini.
Pemerintah sebagai regulator seharusnya juga dapat membuat suatu
peraturan yang dapat mencegah kepemilikan kendaraan bermotor secara berlebih,
sehingga dapat meminimalisir konsumsi BBM, selain juga tentunya menciptakan
sistem transportasi massal yang layak, aman dan nyaman. Dengan begitu mudahnya
kepemilikan atas kendaraan bermotor, menyebabkan banyak di antara warga
masyarakat lebih memilih mengggunakan kendaran pribadi dibandingkan menggunakan
transportasi umum.
Konversi Bahan Bakar
Alangkah baiknya juga diciptakan bahan bakar pengganti minyak bumi
untuk mencegah ketergantungan terhadap BBM tersebut. Adanya konversi dari
penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG) perlu direalisasikan. Namun, untuk
merealisasikan hal tersebut bukan perkara mudah, perlu adanya sosialisasi
secara menyeluruh terhadap masyarakat sehingga tidak timbul keraguan di dalam
masyarakat terkait dengan keamanan penggunaan BBG yang tentunya juga harus
diikuti dengan pembangunan dan penyedian infrastruktur dalam menunjang konversi
dari BBM ke BBG.
Perlu adanya dukungan dari pemerintah kepada industri-industri
dalam negeri untuk menciptakan converter kit yang terjangkau oleh masyarakat
dan tidak memberatkan. Dengan sosialisasi dan promosi secara intensif,
diharapkan convertir kit buatan dalam negeri ini bisa diterima dengan baik oleh
masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, produk hasil produksi dalam negeri
tentunya juga harus berkualitas dan bisa bersaing dengan produk serupa dari
impor.
Kita sebagai masyarakat juga harus mendukung adanya konversi bahan
bakar tersebut, karena tanpa dukungan dari masyarakat hal itu akan sulit untuk
direalisasikan. Kita dapat mencontoh konversi minyak tanah ke gas, walaupun
pada awalnya banyak masyarakat yang menolak adanya konversi tersebut. Namun,
pada akhirnya dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, konversi
tersebut dapat terealisasikan dan berjalan lancar hingga saat ini.
Dengan demkian diperlukan kerja sama antara pemerintah dan
masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita sebagai masyarakat jangan
hanya bisa menuding kebobrokan pemerintah, tetapi terkadang kita lupa atas apa
yang kita lakukan sendiri. Masyarakat harus ikut berbenah diri karena ini
merupakan permasalahan bersama bangsa. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar