Berpikir Jernih di Keruh Jokowi Radhar Panca Dahana  ;  Budayawan

MEDIA INDONESIA, 04 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SUNGGUH menarik! Berita berita mengabarkan pendapat Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, yang menyatakan Indonesia masih membutuhkan IMF atau lembaga-lembaga keuangan global lainnya. Sementara itu, dalam sidang KAA yang lalu, dengan gagah dan berani--belum pernah dilakukan presiden sebelumnya--Joko Widodo (Jokowi), presiden itu, menegaskan, “IMF, World Bank, ADB, dsb... sudahlah usang!“ dan kita tidak perlu lagi tergantung pada mereka. Apa yang menarik ialah berita di seputar pidato itu yang memberi tahu kita isi dan tulisannya justru diproses oleh staf-staf khusus Kantor Kepresidenan di bawah arahan kepalanya, Luhut. Maka, bila sang Kepala Staf berpendapat IMF masih dibutuhkan, tentu saja isi pidato tidak akan berisi penyangkalan. Artinya, mudah saja, Jokowi merombak pidatonya sendiri, tidak berpatokan pada tim penulisnya: Jokowi tidak (bisa) dikendalikan oleh staf-stafnya yang mungkin berusaha mendesakkan opini, kepentingan, atau ideologinya. Cerita seperti ini terbukti bukan hanya pada KAA kemarin, tetapi sejak dulu hingga di masa kampanye. Berbagai rekomendasi, usulan, ajuan, bahkan acuan yang dibuat oleh tim sukses Jokowi-JK bisa saja sekonyong berhenti di kertas atau bibir ketika Jokowi justru beraksi dengan cara, gaya, bahkan pelisanannya yang personal. Sangat personal. Tentu saja ini bisa dicek kembali pada para anggota tim sukses. Dalam kenyataannya, hingga sekitar setahun masa pemerintahannya, kita mendengar dan menjadi saksi bagaimana para staf atau pembantunya, hingga pejabat lembaga-lembaga negara, mengeluarkan pernyataan juga kebijakan yang tidak selaras bahkan bertentangan dengan arahan atau perintah atasannya, sang Presiden. Semua hal itu memberi kita bukti, setidaknya indikasi, bagaimana Jokowi dan kuasa rakyatnya ternyata dikepung oleh ambisi, intensi, interes, hingga ancaman dari banyak pihak yang ada di sekitarnya, baik yang ada di luar kantor (negeri) hingga yang bersembunyi di balik pintu ruang kerja atau laci mejanya. Dalam banyak pemberitaan mutakhir kita dapat menengarai bagaimana, misalnya, beberapa pernyataan, keluhan tentang kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan Presiden. Maksud im plisitnya, mereka mengalami kesulitan untuk mendesakkan pendapat, kehendak, aspirasi, intensi, atau interes kelompok masingmasing. Sebaliknya, justru Jokowi kelihatan mendekat dengan para penentangnya, kaum oposan dari koalisi KMP. Dalam psikologi komunikasi atau budaya politik, situasi itu memberi kita eksposisi tentang fleksibilitas diplomasi atau negosiasi yang ternyata jauh lebih keras atau kenyal dengan para pendukungnya sendiri ketimbang--justru-dengan lawan-lawannya. Apa yang terjadi dan bermain di balik ini, tentu saja Anda dapat memperkirakannya sendiri. Tekanan internal tidak hanya datang dari kubu lawan, tapi justru lebih keras dari kubunya sendiri. Dari staf atau bawahannya sendiri. Menjernihkan diri Di titik itulah, kita pun terbawa oleh permainan opini oleh kelompok penekan itu. Setidaknya untuk mendapatkan kesan bahwa setahun pemerintahan Jokowi menciptakan lebih banyak kegagalan ketimbang kesuksesan, keruwetan dalam hubungan antara lembaga, kekeruhan dalam visi hingga cara kerjanya (bahkan blusukan yang dulu dipuji kini pun menjadi caci maki). Hampir umumnya pengamat tidak mampu melucuti diri atau membersihkan pikiran dan interes pribadi sekurangnya, dari kelindan pikiran, opini atau retorika ‘kebenaran’ yang dimainkan oleh kelompok penekan itu, baik dalam mimbar seminar, diskusi di kafe-kafe, maupun infotainment dan media sosial.  Katakanlah, sebagai misal, pengurangan subsidi BBM yang gigantik dan hanya menguntungkan kelas menengah-atas itu, kini menjadi satu peluru tajam untuk menyerang Jokowi dari janjinya untuk berpihak pada rakyat, ketika konsekuensi pengurangan subsidi itu secara logis menaikkan harga BBM, termasuk listrik, gas, dan sebagainya. Ada semacam kecenderungan di kalangan pemikir, akademisi, atau pengamat (dengan latar alasan beragam) memosisikan diri berlawanan secara konfliktual--bahkan seperti beroposisi--hanya untuk mengimpresikan posisi intelektualnya yang kritis, bebas, independen, atau sekadar mencari efek selebratikal (popular). Satu kecenderungan yang memiliki risiko justru kian kacaunya cara berpikir kita sehingga ketika melihat danau jernih ia menjadi keruh karena justru buteknya pikiran kita sendiri. Situasi ini dapat dilihat dalam berbagai isu yang belakangan menjadi semacam trending topic seperti masalah: hukuman mati, penenggelaman bajak ikan asing, tol laut, poros maritim, kriminalisasi dalam relasi KPK-Polri, penggantian Kapolri-Wakapolri, polemik Kantor Kepresidenan, hingga utang LN RI, dan seterusnya. Apa yang semestinya menjadi rumit bahkan keruh ketika dengan retorika politis `murahan' diputar balik logikanya dengan apa yang tidak semestinya. Di sini kita paham, politik modern, posmodern, atau demokratis--apalah sebutan itu semua--sama sekali tidak bekerja untuk menjernihkan persoalan, menciptakan transparansi, apalagi mempraksiskan apa yang disebut dengan `edukasi politik' bagi rakyat semesta. Namun, tentu saja sebagian orang boleh menyela, demikianlah memang nasib sebuah kekuasaan, seorang Presiden dalam lingkungan hidup politik yang telengas dan hampir tanpa adab ini. Itulah dinamika politik, lebih jauh, itulah romantika demokrasi. Hmm...sebuah excuse yang tampak arif dan hampir cerdas walau sesungguhnya manipulatif. Menerima satu keadaan yang bias, deviatif, bahkan keliru sebagai satu kenyataan yang taken for granted bahkan given. Tidak. Kita tidak bisa, bahkan tidak selayaknya, menerima itu begitu saja. Apa benar semua kenyataan itu given alias undeniable reality, kenyataan tak terhindar dari zaman mutakhir ini? Benarkah demikian? Bagaimana jika dia tidak for granted tapi justru by design alias sebagian pihak justru menghendaki dan dapat mengambil profit dari kekeruhan itu? Apa kita berdiam diri bila kemungkinan itu ternyata memang (sekurangnya sebagian) nyata? Ancaman mutan imperialisme Tentu saja tidak. Dari postulasi logis ini, kita bisa bersikap sebagai bagian dari kerja intelektual (mind-set) kita, untuk sekurangnya bekerja dengan semua kemungkinan di atas. Mengantisipasi posibilitas negatif ataupun positifnya. Satu sikap yang konstruktif setidaknya untuk menggiring kita untuk mengenali, mendapatkan data primer, dan memahami dengan lebih baik dalam jarak (distance); menciptakan kejernihan dalam akal kita, yang hanya berbasis pada data dan fakta yang akurat, adekuat dan terukur, bukan berbasis gosip, isu, atau trending topic apalagi sekadar cicitan burung-burung liar. Dalam prosesus intelektual dan mental itu, tidak lain, sebagai seorang pemikir yang hendak mencapai kualitas ultimnya sebagai arif dan bijaksana, tidak cukup dibutuhkan kecerdasan dan data saja, tapi juga kesabaran. Data dan bukti tidak serta-merta hadir di depan mata kita. Kadang ia datang bersama jalannya waktu alias dari nasib. Tak dapat satu manusia pun memaksakan terang mata fisik dan batinnya karena dibukakan kenyataan (faktual yang senyatanya), tanpa melibatkan waktu atau proses di dalamnya. Kalaupun data atau kenyataan faktual itu hadir di mata fisik dan batin kita, seorang pemikir (yang modern itu!) masih membutuhkan waktu lagi untuk mengomprehensi hingga mentransendensinya hingga menjadi makna atau hikmah. Maka sebuah kearifan atau kebijaksanaanlah yang kemudian mengekspresikan diri (opininya) melalui proses (waktu) yang tidak sementara itu. Akan tetapi, di mana (orang) arif dan bijaksana itu? Adakah di kalangan kita, para pemikir kita? Saya tidak tengah membela pemerintah sekarang, Jokowi, apalagi dengan membabi buta. Namun, saya hanya mengingatkan persoalan bangsa dan negara ini begitu kompleks saat ini, ketika bumi sudah terkoneksi sedemikian rupa, sehingga harga cabai di Panarukan turut ditentukan oleh serangan skuadron F-16 Arab Saudi ke Yaman. Banyak tantangan dan hambatan yang menyulitkan kita menyiapkan negeri yang memberi kemudahan, setidaknya ruang dan peluang yang cukup terbuka bagi generasi masa depan, anak cucu kita, bertarung menghadapi adab dan zaman yang kian keras dan telengas. Tak dapat kita menuntut kemudahan apalagi kenikmatan ketika kita mengerti betapa an caman mengerikan (dalam konstelasi geopolitik, geoekonomi dan sebagainya hingga soal iklim dan lingkungan) telah menghadang keturunan keturunan kita. Tak ada tempatnya kita menagih hasil kemerdekaan yang diperjuangkan dengan keringat, darah, dan air mata pendahulu kita untuk kita nikmati apalagi dengan cara yang hedon. Kita masih berjuang, setidaknya untuk mengisi ke merdekaan itu seba gai dititipkan pada founding fathers mothers kita. Kita masih berjuang, dengan sifat, bentuk, dan esensi yang sama dengan 70 tahun atau 100 tahun lalu bangsa ini. Karena siapa yang tidak tahu, kolonialisme juga imperialisme tidak pernah mati. Ia hidup bukan sebagai zombi tapi sebagai kuman yang membelah diri, bahkan menjadi mutan yang lebih sakti, tegas, telengas, walau seperti renik ia sembunyi. Dalam hati, dalam pikiran, bahkan dalam dunia spiritual kita. Apakah ini omong kosong? Anda akan melihat buktinya, nanti. ●