Ekonomi
Dualistik
Khudori ;
Pegiat
Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI),
Anggota Pokja
Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)
|
REPUBLIKA,
18 Maret 2014
|
Data makroekonomi 2013 telah
diumumkan BPS. Hasilnya, hampir seluruh asumsi makroekonomi yang dibuat pemerintah,
seperti tertuang dalam APBNP, berantakan, baik pertumbuhan ekonomi, inflasi,
nilai tukar, kemiskinan, pengangguran, defisit perdagangan, maupun yang lain.
Di tahun pemilu, ekonomi diperkirakan tumbuh bermekaran. Namun, mendekati
usia senja kekuasaan, tampaknya kinerja ekonomi makin memburuk dan target
ekonomi pemerintah periode 2009-2014 tidak akan tercapai. Selain soal kemiskinan
dan pengangguran, salah satu yang juga mencemaskan adalah soal ketimpangan
(pendapatan).
Ketimpangan terjadi karena kue
pertumbuhan tidak terbagi merata (untuk semua pelaku ekonomi). Kue pertumbuhan
ekonomi selama ini lebih banyak ditopang oleh sektor modern (non-tradable), seperti
sektor keuangan, jasa, real estate, transportasi dan komunikasi, dan
perdagangan/hotel/restoran. Pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 5,78 persen
ditopang oleh sektor non-tradeable tersebut, seperti sektor komunikasi
(tumbuh 10,19 persen). Sektor ini tumbuh di atas rata-rata nasional.
Sebaliknya, sektor riil (tradable)
semacam sektor pertanian (3,5 persen), industri (5,6 persen), dan
pertambangan tumbuh rendah (1,34 persen) (BPS, 2014).
Ketimpangan pertumbuhan sektor tradable vs non-tradable ini memiliki
implikasi serius karena terkait pembagian kue dan surplus ekonomi. Sektor non-tradable bersifat padat modal, teknologi,
dan pengetahuan. Pelakunya hanya segelintir.
Sebaliknya, sektor tradable padat tenaga kerja. Karena
karakteristiknya itu, penyerapan tenaga kerja sektor non-tradable jauh lebih kecil dari sektor tradable. Ini tak hanya berimplikasi pada penyerapan total tenaga
kerja yang rendah dibandingkan masa Orde Baru misalnya. Tetapi juga menyentuh
dimensi kesejahteraan: tumbuh tapi tidak (semuanya) sejahtera. Kontribusi sektor
pertanian pada PDB nasional pada 2013 hanya 14,4 persen. Padahal, sektor ini
menampung 41 persen dari total tenaga kerja. Akibatnya, pertanian kian
involutif yang ditandai masifnya tingkat kemiskinan di perdesaan.
Lebih dari itu, pertumbuhan
justru memperlebar kesenjangan: yang kaya makin kaya, yang miskin kian
miskin. Ini terlihat dari meroketnya Gini Rasio: dari 0,32 pada 2004 jadi
0,41 pada 2011 (makin tinggi berarti makin timpang) dan awet sampai sekarang.
Ini pertama kalinya Gini Rasio masuk ketimpangan menengah (di bawah 0,4 masuk
ketimpangan rendah). Sejak gemuruh pembangunan dimulai sistematis pada 1966,
tak pernah angka Gini Rasio menembus 0,4. Artinya, pembangunan hanya dinikmati
sekelompok kelas ekonomi: kelas menengah ke atas. Artinya, jika kemiskinan
absolut menurun (perlahan), kemiskinan relatif meningkat. Kesenjangan ekonomi
yang melebar itu menandai defisit kesejahteraan.
Apa makna semua ini? Meskipun sudah
69 tahun Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan, sistem perekonomian
negeri ini tetap bersifat dualistik seperti dikenali oleh Prof Boeke dalam
pidato pengukuhan sebagai guru besar pada 1930 yang berjudul: "Dualistische Economie".
Boeke mengemukakan pengenalan tentang ekonomi kolonial di Hindia Belanda.
Intinya adalah tajamnya pembagian ekonomi ke
dalam sektor tradisional dan sektor modern, yang untuk saat ini kira-kira
sama dengan kondisi sektor tradablevs
non-tradable. Dua sektor ini hidup
bersamaan tanpa mempunyai kaitan yang satu dengan lainnya.
Inilah dua wajah asli Indonesia.
Teori trickle down effect bahwa
yang besar akan mengangkat yang kecil sama sekali tidak berlaku di Indonesia.
Sebaliknya, yang besar akan mengeksploitasi yang kecil, yang oleh Bung Karno
diistilahkan dengan exploitation
d'lhomme par l'homme.
Dua wajah Indonesia juga bisa
dikenali dari data kemiskinan. Sejak dulu, kemiskinan terkonsentrasi di
perdesaan. Pada 1976, jumlah penduduk miskin di perdesaan 44,2 juta orang
atau 81,5 persen dari total penduduk miskin. Lebih 35 tahun kemudian, angka
ini hanya sedikit membaik. Jumlah penduduk miskin per September 2013 mencapai
28,55 juta (11,47 persen). Secara agregat kemiskinan menurun, namun
persentase jumlah orang miskin di perdesaan tetap tinggi: mencapai 62,76 persen
(17,92 juta) dari jumlah warga miskin. Ini merupakan fakta getir karena
pembangunan justru meminggirkan warga perdesaan.
Data ini menunjukkan, puluhan
tahun pembangunan ekonomi ternyata kemiskinan tidak beranjak jauh dari desa.
Dua wajah Indonesia lebih mudah
dikenali dari kesenjangan wilayah: antara wilayah barat vs timur. Pada 1975,
kawasan barat Indonesia (KBI) menguasai 84,6 persen PDB nasional dengan Jawa
yang hanya 9 persen dari luas wilayah menguasai 46,7 persen PDB nasional dan
jadi tempat bermukim 63,2 persen penduduk Indonesia.
Lebih dari tiga dekade
kemudian, pada 2013, KBI (Jawa dan Sumatra) menguasai 82 persen PDB nasional
dengan meninggalkan kawasan timur Indonesia (KTI) yang hanya menguasai 18
persen. Supremasi Jawa atas non-Jawa terlihat jelas: pada 2013 Jawa menguasai
58 persen PDB nasional dengan tiga provinsinya (DKI Jakarta, Jawa Timur, dan
Jawa Barat) menguasai 46 persen PDB nasional. Inilah dua wajah asli
Indonesia.
Uraian ini menunjukkan pembangunan
ekonomi Indonesia gagal menghasilkan transformasi struktural. Secara
struktural, ekonomi di Indonesia bermasalah. Sektor pertanian masih menyerap
41 persen dari total tenaga kerja, sementara sumbangan PDB hanya 14,4 persen.
Sektor
industri yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja baru jauh panggang dari
api. Transformasi struktural ekonomi Indonesia hanya akan terjadi bila ada
kemauan membalik arah pembangunan: dari sektor non-tradable yang bersifat padat modal, teknologi, dan pengetahuan,
ke sektor tradable yang padat
tenaga kerja dan berbasis lokal. Tanpa kemauan membalik arah pembangunan,
pembangunan hanya akan menciptakan kesenjangan kota-desa, keterbelakangan desa,
dan marjinalisasi ekonomi perdesaan dan pertanian. Ini wajah asli kita. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar